PAMEKASAN || KLIKMADURA – DPRD Pamekasan sukses mengawal realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Terbukti, pada tahun 2024, PAD yang berhasil dikumpulkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai Rp 351 miliar.
Nominal tersebut mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023 yang hanya Rp 301 miliar. Dengan demikian, kenaikannya mencapai Rp 50 miliar.
Peningkatan PAD itu mencakup berbagai sektor yang dikelola Pemkab Pamekasan. Di antaranya, sektor pajak hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian, pajak Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan lainnya.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur mengatakan, pihaknya terus mendorong eksekutif untuk memaksimalkan potensi yang ada. Dengan demikian, PAD akan terus meningkat.
Peningakatan PAD akan sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah. Bahkan, berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. “Alhamdulillah, realisasi PAD tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan,” katanya.
Masing-masing komisi di DPRD Pamekasan melakukan evaluasi secara intens bersama OPD mitra. Tujuannya, agar capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, termasuk capaian PAD.
Ali Maskur menyampaikan, APBD Pamekasan tahun 2025 cukup besar. Total pendapatan setelah ditambah insentif fiskal dan dana transfer dari APBN mencapai Rp 1 triliun lebih. Kemudian, jika ditambah dengan belanja daerah, maka tembus Rp 2,2 triliun.
Namun, besarnya anggaran tersebut dipengaruhi beban utang proyek pemerintah yang gagal bayar pada tahun 2024. Nominalnya hampir Rp 60 miliar.
“Banyak proyek pekerjaan yang gagal bayar, sehingga membengkaknya anggaran ini terjadi untuk melunasi proyek-proyek tersebut,” katanya.
Politusi PPP itu berharap, dana insentif fiskal daerah seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dapat ditingkatkan di era pemerintahan bupati yang baru.
Sebab, jika tidak ada tambahan dari dana tersebut, Kabupaten Pamekasan berpotensi mengalami defisit anggaran pada tahun 2025.
“Bupati baru harus memiliki ikhtiar yang lebih agar APBD kita tidak mengalami defisit, makanya bupati yang baru ini harus pintar melobi anggaran ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” katanya.
Ali Maskur optimistis pembangunan berkelanjutan akan berjalan optimal di Pamekasan. Dengan perencanaan anggaran yang matang, pembangunan dari berbagai sektor akan melaju pesat.
“Kami yakin dengan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, Pamekasan bisa lebih maju dan terus berinovasi demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (ibl/diend)
