SUMENEP || KLIKMADURA – Pengamat Kebijakan Publik, Fauzi As mengingatkan masyarakat agar tetap mengedepankan akal sehat dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi tidak boleh berubah menjadi kebencian yang justru merusak persatuan nasional.
Pandangan tersebut ia tuangkan dalam sebuah tulisan opini berjudul “Penjahat Bernama Prabowo”. Melalui tulisan itu, Fauzi menyoroti fenomena yang berkembang di ruang publik.
Terutama di media sosial, di mana berbagai persoalan bangsa kerap diarahkan kepada satu figur, yakni Presiden RI, Prabowo Subianto.
Menurut Fauzi, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, masyarakat juga perlu membedakan antara kritik yang berbasis data dengan kebencian yang lahir dari prasangka.
“Kritik adalah vitamin demokrasi. Kebencian adalah racun demokrasi,” tulisnya.
Ia menilai, muncul kecenderungan sebagian pihak yang menganggap seluruh persoalan bangsa, mulai dari korupsi hingga berbagai penyimpangan birokrasi, seolah-olah bersumber dari Presiden.
Padahal, menurutnya, persoalan yang terjadi di berbagai sektor tidak selalu dapat disederhanakan dengan menyalahkan satu orang.
Fauzi menegaskan bahwa masih banyak persoalan serius yang harus dibenahi pemerintah, termasuk praktik korupsi yang masih terjadi di berbagai lembaga negara.
Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk membangun narasi yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dalam tulisannya, ia juga menyinggung dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurutnya, apabila terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Siapapun yang terlibat harus diperiksa. Tidak peduli pejabat, anggota DPR, pengusaha ataupun tokoh besar. Hukum tidak boleh mengenal kasta,” tegasnya.
Fauzi mengingatkan bahwa kemarahan terhadap koruptor merupakan hal yang sah. Namun, masyarakat harus waspada terhadap upaya-upaya yang berpotensi mengarahkan kemarahan tersebut menjadi kebencian terhadap negara dan institusi kebangsaan.
Menurutnya, pola adu domba saat ini semakin mudah ditemukan, terutama melalui ruang digital. Berbagai kelompok masyarakat sering dipertentangkan satu sama lain, mulai dari masyarakat dengan masyarakat, tokoh agama dengan tokoh agama, hingga lembaga negara dengan lembaga negara lainnya.
“Bangsa yang terpecah akan lebih mudah dikuasai daripada bangsa yang bersatu,” tulisnya.
Fauzi juga mengutip pernyataan tokoh Madura, Achsanul Qosasi, saat rapat paripurna DPR RI pada 17 Juni 2013 terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Kala itu, Achsanul menyampaikan bahwa tidak ada presiden yang menginginkan rakyatnya menderita.
Menurut Fauzi, pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tidak semua kebijakan pemerintah lahir dari niat buruk, meskipun tetap terbuka untuk dikritisi.
Ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan masyarakat yang kritis, berani mengawasi kekuasaan, tetapi tetap menjaga persatuan bangsa.
“Kita membutuhkan keberanian untuk melawan korupsi, bukan keberanian untuk menghancurkan persatuan. Kita membutuhkan rakyat yang kritis, bukan rakyat yang mudah diprovokasi,” tulisnya.
Di akhir tulisannya, Fauzi mengajak masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, melawan korupsi, serta menjaga semangat kebangsaan di tengah berbagai perbedaan pandangan politik.
Menurutnya, koruptor bisa ditangkap, pejabat bisa diganti, bahkan presiden dapat berganti melalui mekanisme demokrasi. Namun, Indonesia harus tetap berdiri sebagai rumah bersama seluruh rakyat.
“Mari jaga rumah kita bernama Indonesia Raya ini,” pungkasnya. (nda)
