SUMENEP || KLIKMADURA – Kegelisahan petani garam di pesisir Kalianget akhirnya memuncak. Merasa akses mengelola lahan milik PT Garam (Persero) tidak diberikan secara adil, mereka akhirnya membawa persoalan tersebut ke PCNU Sumenep untuk mendapat pendampingan dan advokasi.
Perwakilan petani garam Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Asbani, datang didampingi pengurus MWC NU Kalianget, Edy Susanto. Keduanya diterima jajaran pengurus Lakpesdam PCNU Sumenep untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai tidak pernah mendapat penyelesaian.
Di hadapan pengurus Lakpesdam, Asbani mengaku banyak petani garam kehilangan kesempatan mengelola lahan milik PT Garam (Persero). Padahal, menurutnya, lahan tersebut merupakan aset negara yang semestinya dapat diakses secara adil oleh masyarakat, khususnya petani garam yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
“Kami datang ke Lakpesdam PCNU Sumenep untuk mencari keadilan. Kami ingin aspirasi ini diadvokasi karena selama ini banyak petani tidak bisa mengelola lahan milik PT Garam,” ujarnya.
Asbani menuding pengelolaan lahan perusahaan pelat merah itu tidak dilakukan secara terbuka. Ia menyebut hanya segelintir orang yang mendapat kesempatan menggarap lahan, sementara banyak petani lain yang telah mengajukan permohonan secara resmi justru tidak memperoleh jawaban.
“Selama ini PT Garam tidak transparan kepada masyarakat. Tidak semua petani bisa mengelola lahan milik PT Garam, hanya orang-orang tertentu saja,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan petani. Sebab, sebagian warga telah mengajukan permohonan pengelolaan lahan secara tertulis, tetapi hingga kini tidak pernah mendapat tindak lanjut.
“Sebagian petani sudah mengajukan permohonan secara tertulis, tetapi tidak digubris. Mestinya sebagai BUMN, PT Garam berlaku adil karena semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengelola aset negara,” tegasnya.
Tak hanya menyoal akses lahan, Asbani juga menyoroti komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Ia menilai hingga kini belum terlihat langkah nyata dari PT Garam (Persero) dalam mengantisipasi dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas produksi garam.
“Kami juga menilai PT Garam tidak peduli terhadap lingkungan. Selama ini tidak ada upaya konkret dalam melakukan pelestarian lingkungan. Padahal tambak garam juga menghasilkan limbah yang bisa merusak lingkungan,” ungkapnya.
Ketua Lakpesdam PCNU Sumenep, Siswadi, memastikan lembaganya akan mengawal aspirasi para petani. Menurut dia, pengaduan tersebut akan dibahas terlebih dahulu secara internal untuk menentukan bentuk advokasi yang akan dilakukan.
“Kami siap mengadvokasi keluhan para petani. Persoalan ini akan kami bahas di internal pengurus untuk menentukan langkah lanjutan,” katanya.
Siswadi mengatakan, Lakpesdam membuka peluang melakukan komunikasi langsung dengan manajemen PT Garam (Persero) agar keluhan para petani dapat disampaikan secara resmi. Langkah tersebut dinilai penting mengingat laporan dari petani telah diterima secara formal oleh lembaganya.
“Tidak menutup kemungkinan kami akan mendatangi manajemen PT Garam untuk menyampaikan aspirasi para petani,” tandasnya. (nda)
