PAMEKASAN || KLIKMADURA – Lelang enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan terancam batal.
Pasalnya, hingga kini izin pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Pamekasan, Saudi Rahman menjelaskan, seleksi enam JPTP itu dilakukan pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Masrukin.
Saat itu, pemkab membuka seleksi terbuka untuk mengisi enam jabatan kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Waktu itu bapak Pj bupati terdesak karena ada surat dari Kemenpan RB yang meminta agar segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong,” katanya, Kamis (10/4/2025).
Saudi Rahman menyampaikan, dalam setiap evaluasi kinerja oleh tim evaluator dari pemerintah pusat, Pj bupati selalu mendapatkan teguran karena belum mengisi kekosongan enam jabatan tersebut.
“Proses seleksi sudah selesai dan tinggal pelantikan. Namun ternyata ada satu syarat tambahan, yakni harus mendapatkan izin pelantikan dari Kemendagri,” ujarnya.
Mantan Camat Kota itu mengungkapkan, situasi serupa tidak hanya terjadi di Pamekasan. Setidaknya, sekitar 400 kabupaten dan kota di Indonesia yang mengalami hal serupa.
Mereka sudah melakukan seleksi jabatan, namun belum mendapat izin pelantikan dari Kemendagri.
“Pelantikan itu akhirnya dipending dan diserahkan kepada bupati definitif. Bisa jadi hasil seleksi tetap digunakan, bisa juga tidak. Ini kasus baru yang terjadi secara nasional,” ucapnya.
Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman menyatakan, pihaknya akan mempelajari lebih dulu hasil seleksi enam jabatan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Semuanya akan kita pelajari dulu,” ucapnya singkat, Juma’at (11/4/2025).
Diketahui, proses seleksi terbuka enam JPTP di Pamekasan dimulai sejak 26 Agustus 2024. Sebanyak 18 nama pelamar terbaik dinyatakan lolos tiga besar untuk enam posisi jabatan.
Yakni, calon Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meliputi Indah Kurnia Sulistiorini, Mohammad Jasin dan Rahmat Kurniadi Suroso.
Kemudian, calon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni, Agus Budi Santoso, Benny Hendrianto dan Raden Mohammad Syaiful Amin.
Calon Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yakni, Abrori Rais, Agus Budi Santoso dan Rachman Tamrin.
Kemudian, calon Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan meliputi, Achmad Fachrurrazi, Indah Kurnia Sulistiorini dan Raden Mohammad Syaiful Amin.
Lalu, calon Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia meliputi Abrori Rais, Fatimatus Zahrah dan Hendarto.
Sementara, untuk calon Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yakni, Chairul Anam, Nur Arifin dan Rachmad Kurniadi Suroso. (ibl/diend)
