PAMEKASAN || KLIKMADURA – Pemerintah pusat memberikan amanah kepada Masrukin untuk memimpin jalannya roda pemerintahan Pemkab Pamekasan sebagai penjabat bupati sejak September 2023. Amanah tersebut diberikan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah periode Bupati Pamekasan Baddrut Tamam berakhir.
Tugas dan kewenangan Masrukin sebagai pj bupati hampir sama dengan bupati definitif. Bedanya, pj bupati tidak diperkenankan menyusun program prioritas baru sehingga harus melanjutkan program pemerintahan lama.
Amanah tersebut dijalankan dengan baik. Masrukin yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan dengan lihai mengemudikan kapal besar bernama Pemkab Pamekasan.
Program-program yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terealisasi dengan baik. Bahkan, mantan Sekretaris DPRD Pamekasan mampu menjadi pionir pemerintahan sehingga seluruh perangkat daerah berjalan seiring seirama.
”Alhamdulillah, seluruh perangkat daerah bersinergi menyukseskan jalannya pemerintahan sehingga program-program dapat berjalan dengan baik,” katanya saat siniar di Studio 2 Klik Madura.
Masrukin menyampaikan, pada masa pemerintahan Baddrut Tamam, Indonesia dilanda Covid-19. Pemerintah pusat membuat kebijakan penggunaan anggaran yang difokuskan pada penanganan dampak persebaran virus tersebut.
Dengan demikian, banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak terealisasi secara tuntas. Setelah roda pemerintahan dijalankan oleh penjabat bupati, program-program yang belum tuntas itu dilaksanakan sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Masrukin selama menjalankan roda pemeritahan. Salah satunya, berkaitan dengan kondisi anggaran yang belum stabil. APBD Pamekasan mengalami defisit yang cukup tinggi. Yakni, sekitar Rp 200 miliar.
Namun, berkat sinergitas semua perangkat daerah, lambat laun persoalan tersebut bisa teratasi. Pemerintah berhasil menekan angka defisit melalui berbagai pola penggunaan yang dilakukan.
Kemudian, sinergitas seluruh perangkat daerah itu tidak hanya berdampak baik terhadap kondisi keuangan. Tetapi, juga menunjang efektivitas realisasi kebijakan. Salah satu yang paling berkesan adalah penataan pedagang kaki lima (PKL) dari kawasan Arek Lancor ke area Food Colony yang memang dicanangkan sebagai sentra PKL.
Penataan pada pedagang yang biasa berjualan di tempat-tempat terlarang itu akan terus dilakukan. Pemerintah menyiapkan tempat yang nyaman untuk berjualan. Harapannya, pendapatan para pedagang terus meningkat sehingga semakin sejahtera.
Selanjutnya, Masrukin bersiap menyambut pemerintahan baru. Program kerja yang disusun dalam APBD 2025 disinergikan dengan visi misi serta janji politik calon kepala daerah terpilih.
Saat sekarang, dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahunan belum disahkan. Sebab, hasil Pilkada 2024 lalu belum bisa disahkan lantaran masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
”Pemerintahan yang baru nantinya bisa langsung menjalankan program sesuai dengan visi misi yang telah disusun,” kata mantan Kasatpol PP Pamekasan itu.
Dia optimistis Pamekasan akan maju dan mampu bersaing dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia. Sebab, Kota Gerbang Salam memiliki potensi melimpah dari berbagai sektor yang bisa dikelola untuk kemajuan daerah. (diend)
