PAMEKASAN || KLIKMADURA – Permasalahan permodalan di SPPG Yayasan As-Salman Buddagan Pamekasan masih jalan di tempat. Hingga kini, dapur penyedia makan bergizi (MBG) itu tampak sepi tanpa aktivitas.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menegaskan akan segera meminta pertanggungjawaban perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Pamekasan.
Sebab, sejauh ini perwakilan BGN di Pamekasan hanya dua kali menggelar rapat koordinasi dengan dewan. Karena itu, dewan akan memanggil BGN untuk dimintai keterangan terkait macetnya permodalan tersebut.
“Nanti kami tanyakan kenapa itu bisa terjadi. Kok bisa dananya tidak ada. Padahal itu langsung dari pusat, bukan dari pengawasan kami,” ujarnya.
Politisi PPP itu menyebutkan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dana MBG harus terserap. Jika tidak, alokasi bisa dikurangi. Dengan demikian, persoalan macetnya permodalan itu harus segera ditindaklanjuti.
Menurut Ali, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah serius apabila pembiayaan MBG untuk SPPG tidak segera cair. “Akan segera kami panggil BGN untuk memastikan penyebabnya,” tegasnya.
Sementara itu, dampak dari mandeknya dana MBG mulai dirasakan lembaga pendidikan. Sebelumnya, SMAN 2 Pamekasan tidak lagi menerima MBG dari Yayasan As-Salman Buddagan. Kini, MAN 2 Pamekasan mengalami hal serupa sejak Senin (17/11/2025).
“Iya, mulai Senin kemarin tidak ada lagi pengiriman ke MAN 2 Pamekasan. Total ada 900 siswa di sini,” kata Kepala MAN 2 Pamekasan, Mohammad Holis.
Ahli gizi SPPG Yayasan As-Salman Buddagan, Fikri Muttawakil membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada kabar lanjutan terkait permodalan dapur. Akibatnya, distribusi MBG mandek.
“Masih belum ada kabar terbaru. Kondisinya tetap seperti kemarin. Kami menunggu kabar baik, semoga segera ada tindak lanjut,” tutupnya. (enk/nda)
