PAMEKASAN || KLIKMADURA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pamekasan diprediksi tidak akan melakukan pekerjaan maupun perbaikan infrastruktur pada tahun 2025.
Kondisi tersebut dipicu kebijakan refocusing dan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga anggaran pembangunan dari pusat nyaris tidak tersedia.
Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, menyampaikan, instansinya tidak memungkinkan mengerjakan proyek infrastruktur apapun karena keterbatasan anggaran yang sangat parah sejak tahun 2023 lalu.
“Dilihat dari rilis anggaran PUPR sejak 2018 sampai 2022 masih di angka Rp 200 miliar. Sedangkan tahun ini, anggaran hanya Rp 12,3 miliar bersumber dari APBD. Jumlah itu hanya cukup untuk gaji pegawai,” terang Amin, Senin (14/4/2025).
Meskipun Dinas PUPR Pamekasan telah menyusun rencana pembangunan infrastruktur untuk tahun 2025, namun rencana itu tidak bisa dijalankan karena tidak adanya Dana Alokasi Umum (DAU).
“Artinya, sumber dari DAU tidak ada untuk pengerjaan atau perbaikan infrastruktur. Satu-satunya harapan adalah jika ada transfer dana dari pusat atau dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” tegasnya.
Kendati dalam kondisi serba terbatas, Amin Jabir mengaku tetap berupaya mencari sumber pendanaan lain seperti Dana Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selain itu, ia juga mulai menggandeng perusahaan-perusahaan besar untuk membantu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Sekarang kita bisa mengharap dana CSR dari perusahaan besar. Alhamdulillah sudah ada beberapa perusahaan rokok yang menyumbangkan dana CSR untuk jalan infrastruktur, seperti 1001 Alami, HJS, dan Cahaya Pro,” tambahnya.
Amin Jabir bakal melapor kondisi minimnya anggaran kepada Bupati KH. Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto. Dia juga mendorong agar para pengusaha lokal diundang untuk berkontribusi melalui CSR dalam pembangunan infrastruktur jalan.
“Sebagai kepala dinas, saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan kondisi ini dan mengajak seluruh elemen, termasuk dunia usaha, untuk ikut serta membangun daerah,” tandasnya. (ibl/diend)
