JAKARTA || KLIKMADURA – Proses pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan periode 2024-2029 semakin panjang. Pasalnya, pasangan calon (paslon) KH. Muhammad Baqir Aminatullah-Taufadi (Berbakti) mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sengketa tersebut dimasukkan langsung ke MK oleh Kholis selaku perwakilan tim hukum. Terdapat beberapa materi yang diajukan berkaitan dengan Pilkada yang digelar pada Rabu, 27 November lalu itu.
Kholis menyampaikan, berdasarkan hasil musyawarah tim pemenangan, tim hukum, tokoh masyarakat dan paslon, diputuskan untuk mengajukan sengketa Pilkada 2024 ke MK.
Sengketa tersebut bukan sebatas persoalan perselisihan hasil pemilihan. Tetapi, juga berkaitan dengan proses pilkada sejak awal hingga akhir.
“Jadi, sengketa yang diajukan ke MK itu bukan sebatas soal perselisihan hasil suara, tetapi juga terkait seluruh proses dan tahapan Pilkada,” katanya.
Saat sekarang, Kholis berada di MK untuk mendaftarkan sengketa tersebut. Lebih terperinci mengenai dasar-dasar sengketa itu diajukan akan dijelaskan setelah berkas pengajuan sengketanya diterima oleh MK.
“Intinya, kami mengajukan sengketa Pilkada Kabupaten Pamekasan ke MK. Selebihnya, nanti akan saya sampaikan ketika berkas kami sudah diterima oleh MK,” katanya.
Disinggung mengenai selisih suara antara Paslon Berbakti dan Pasloh KH. Kholilurrahman – H. Sukriyanto (Kharisma) yang cukup signifikan, Kholis tidak terlalu mempersoalkan. Dia tetap optimistis bahwa sengketa yang diajukan akan dikabulkan oleh MK.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Pamekasan 2024, Paslon Dr. KH. Kholilurrahman-H. Sukriyanto (Kharisma) unggul dibanding dua paslon lain.
Perinciannya, paslon nomor urut 1 Dr. RB. Fattah Jasin-RP. Mujahid Ansori (Tauhid) mendapat 17.307 suara, paslon nomor urut 2 Kharisma mendapat 291.246 suara dan paslon nomor urut 3 KH. Muhammad Baqir Aminatullah-Taufadi (Berbakti) mendapat 263.740 suara. (pen)
