PAMEKASAN || KLIKMADURA – Permasalahan yang terjadi di Yayasan Al-Uswah, Pamekasan semakin memanas. Wali murid terus bergerak memperjuangkan haknya. Salah satunya, dengan meminta DPRD Pamekasan memfasilitasi pertemua antara kedua belah pihak.
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, wali murid sebenarnya sudah mendesak agar pihak yayasan mau duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Namun, pihak yayasan tidak merespons permintaan wali murid itu. Bahkan, kesannya justru mengabaikan aspirasi dari para wali murid.
“Jadi, kami memilih jalan ini (audiensi ke DPRD Pamekasan) karena memang tidak ada iktikad baik dari pihak yayasan untuk duduk bersama dengan wali murid,” katanya.
Sebanyak 12 wali murid mendatangi SDIT Al-Uswah Pamekasan pada Kamis (10/7) kemarin. Namun, hanya satu orang yang diizinkan masuk dengan waktu cukup lama, sehingga wali murid yang lain tidak sabar dan memaksa masuk.
Ironisnya, wali murid yang diberi izin masuk itu justru menampilkan raut wajah yang tegang dan mengalami ketakutan usai bertemu pimpinan Yayasan Al-Uswah Pamekasan Utsman Sayyaf.
Hasil pertemuan itu, pihak yayasan menyatakan bahwa uang pembangunan sebesar Rp 8 juta dan beberapa keuangan lain dari masing-masing wali murid tidak bisa dikembalikan.
“Kami hanya meminta uang pembangunan itu dikembalikan, karena uang itu hak kami,” katanya.
Dijelaskan, wali murid memperjuangkan sejumlah uang dikembalikan oleh pihak yayasan.
Di antaranya, uang pembangunan sebesar Rp 8 juta. Uang tersebut harus dikembalikan karena para wali murid belum merasakan pembangunan yang jelas.
Kemudian, uang SPP berkisar Rp 255 ribu perorang dan uang kenaikan kelas Rp 1,3 juta. Uang tersebut dinilai harus dikembalikan karena para wali murid hendak memindahkan anaknya ke sekolah lain.
Para wali murid juga mengeluhkan perihal rumitnya pengurusan dapodik untuk kepindahan siswa. Bahkan, sampai saat ini belum ada penyelesaian dari pihak yayasan.
“Beruntungnya, sebagian sekolah mau membantu untuk pengurusan dapodik ini,” jelasnya.
Dia berharap, uang pembangunan dan sejumlah uang lainnya dikembalikan oleh pihak yayasan. Sebab, tidak semua wali murid dari golongan orang kaya.
“Semoga tuntutan kami didengar, karena mereka (pihak yayasan) sekarang seakan-akan tuli dan tidak mengindahkan keinginan kami,” tukasnya. (enk/diend)
