SAMPANG || KLIKMADURA – Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang menegur keras Lyco Coffee, kafe di Jalan Syamsul Arifien, Polagan. Teguran itu dilakukan setelah muncul kontroversi atas event hiburan yang dianggap melanggar norma sosial dan budaya lokal.
Pemilik kafe dipanggil untuk kedua kalinya pada Senin (3/11/2025) guna memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban. Pemanggilan ini menindaklanjuti keluhan masyarakat dan tokoh agama yang menilai kegiatan hiburan di kafe tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Sampang.
Kepala Disporabudpar Sampang Marnilem mengatakan pertemuan kali ini bukan sekadar klarifikasi, melainkan bentuk peringatan terakhir dari pemerintah daerah. Ia menegaskan jika teguran tersebut diabaikan, pihaknya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas.
“Ini sudah kali kedua kami memanggil pihak Lyco Coffee. Jika teguran ini masih diabaikan, kami tidak akan ragu mengambil langkah tegas,” ujar Marnilem.
Menurutnya, acara hiburan yang digelar Lyco Coffee pada 25 Oktober 2025 menjadi perhatian publik. Dalam kegiatan tersebut terdapat hiburan dan joget yang dianggap tidak sesuai dengan nilai moral dan norma masyarakat Sampang.
Ia menegaskan pemerintah daerah mendukung pertumbuhan UMKM dan dunia usaha, termasuk sektor hiburan, asalkan tidak melanggar aturan dan etika sosial. Namun jika pelanggaran terulang, Disporabudpar siap menindak dengan sanksi administratif.
“Sanksinya bisa berupa pembatasan kegiatan event, penghentian operasional sementara, hingga pembekuan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Marnilem menambahkan langkah tegas ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah menjaga moralitas publik dan ketertiban usaha hiburan. Ia menilai kegiatan seperti itu berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif jika tidak diawasi.
“Kami sudah memberi kesempatan bagi pihak kafe untuk melakukan pembenahan. Kalau pelanggaran masih terjadi, kami akan naikkan prosesnya ke tindakan administratif yang lebih keras,” ungkapnya.
Disporabudpar juga telah berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk bagian perizinan dan aparat ketertiban umum. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan setiap langkah kebijakan bisa dijalankan secara terpadu.
“Jika kegiatan serupa kembali dilakukan, kami akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mengeksekusi sanksi sesuai aturan,” pungkasnya. (ibn/nda)
