SUMENEP || KLIKMADURA – Suasana di Dusun Bara’ Leke, Desa Errabu, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur tampak ramai, Senin (28/9/2026). Sejumlah kuda besi lalu lalang di akses jalan pedesaan itu.
Dari kejauhan, telihat sejumlah pemuda bercengkrama di rumah menghadap timur. Rumah itu kediaman Miftahul Arifin, pemuda berusia 30 tahun yang menekuni usaha teh berbahan dasar cabai jamu.
Pengusaha muda yang akrab disapa Mas Ipin itu menjadi primadona di desa berpenduduk 1.271 jiwa tersebut. Sejak masih duduk di bangku sekolah, dia menggemari pertanian. Khususnya, cabai jamu.
Pekarangan rumahnya penuh dengan tanamah dengan nama ilmiah Piper Retrofractum Vahl itu. Kini, Mas Ipin mengembangkan cabai jamu menjadi produk olahan teh mengadung banyak khasiat. Dia memberi nama produk tersebut Teh Cabya.
Usahanya berkembang cukup pesat. Dia menggandeng anak-anak muda untuk ikut menjadi bagian dari usaha yang dikembangkan. Melalui pemanfaatan media sosial, produk olahan cabai jamu itu terjual hingga beberapa daerah di Jawa Timur.
Gerakan nyata yang dilakukan Mas Ipin tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian. Tetapi, juga mampu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengelola lahan dan pekarangan menjadi lokomotif kesejahteraan keluarga.
Kesuksesan Mas Ipin dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) itu tidak lepas dari peran Otorita Jasa Keuangan (OJK). Kesadarannya mengelola keuangan dengan bijak muncul setelah dia mengikuti pelatihan literasi keuangan pada 2024 lalu.
Berkat ilmu yang diperoleh dari prorgam literasi keuangan tersebut, Mas Ipin mampu membuat perencanaan keuangan yang baik. Dia juga bisa memilah dan memilih produk dan layanan keuangan dari perbankan sesuai kebutuhan.
“Dulu saya takut memulai usaha, saya juga tidak berani saat harus meminjam uang untuk modal. Tapi alhamdulillah, berkat ilmu yang didapat dari program literasi keuangan OJK, saya berhasil mengambil keputusan terbaik,” kata Mas Ipin.
Alumnus UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta itu mengatakan, banyak manfaat yang diperoleh dari program literasi keuangan OJK. Di antaranya, dia mampu memahami manfaat dan risiko produk keuangan yang digunakan.
Kemudian, yang tak kalah penting adalah, Mas Ipin mampu membuat pencatatan keuangan usaha yang dilakukan. Dengan demikian, dia mengetahui potensi keuntungan dan kerugian usaha sejak saat membuat perencanaan.
“Dulu saya berfikir, antara uang usaha dan uang pribadi tidak perlu dipisah karena usaha ini milik saya pribadi. Tetapi, setelah mengikuti program literasi keuangan dari OJK, saya baru tahu bahwa uang pribadi dan uang usaha wajib dipisah,” katanya.
Mas Ipin berterima kasih kepada OJK atas dedikasi memberikan pencerahan tentang keuangan kepada pelaku UMKM. Berkat prorgam tersebut, sekarang banyak pelaku usaha yang naik kelas dan mandiri secara finansial.
Dia berharap, prorgam pelatihan dan edukasi berkaitan dengan keuangan bisa terus digencarkan. Sebab, tidak sedikit pelaku usaha yang belum mampu mengelola keuangan usaha dengan baik.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, OJK, Agus Firmansyah, melalui keterangan tertulisnya menyampaikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026.
Hasilnya menunjukkan, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Hasil tersebut meningkat dibanding SNLIK Tahun 2025, di mana indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.
“Hasil SNLIK Tahun 2026 tersebut sekaligus telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen,” katanya melalui siaran pers.
Menurut dia, SNLIK bertujuan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
SNLIK Tahun 2026 merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi untuk pertama kalinya antara OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, SNLIK Tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui kerja sama antara OJK dan BPS.
“Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan SNLIK sebelumnya, serta kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” terangnya.
Penghitungan SNLIK Tahun 2026 mencakup seluruh lembaga di sektor jasa keuangan dan produk atau layanan jasa keuangan, yaitu Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Fintech Lending (Pinjaman Daring).
Kemudian, Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP), Penyelenggara Program Jaminan Sosial, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Meliputi, lembaga sui generis, lembaga penjaminan, LJK bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), PT Pos Indonesia, dan lain-lain. (nda)
