Oleh: Drs. Suroso, MM, MBA, Ketua Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M). Mantan Konsultan Bappeda Provinsi Jatim selama 13 tahun.
*****
KETERBATASAN anggaran saat ini menjadi tantangan serius bagi roda pemerintahan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Sejumlah perencanaan yang telah disusun pemerintah daerah dan disetujui DPRD ternyata tidak mudah direalisasikan karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Kondisi tersebut menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintahan Bupati Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto. Di satu sisi, masyarakat dan para pendukung pasangan Kharisma berharap berbagai janji politik dapat segera diwujudkan. Namun di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat banyak program harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Sayangnya, tidak semua masyarakat memahami situasi tersebut. Akibatnya, berbagai kritik dan isu negatif terus bermunculan. Bahkan hampir setiap hari, berbagai pemberitaan yang dinilai kurang konstruktif mewarnai dinamika politik dan pemerintahan di Pamekasan.
Keterbatasan anggaran juga berdampak pada motivasi kerja aparatur pemerintah, mulai dari pejabat pemerintah kabupaten, camat, lurah, kepala desa, hingga ASN. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa solusi yang jelas, dampaknya dikhawatirkan akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui menurunnya kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dalam kondisi yang serba terbatas tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, melakukan penataan ulang sistem di berbagai sektor melalui kajian komprehensif dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan selama ini. Dari evaluasi tersebut dapat ditentukan program dan sistem mana yang perlu diperbaiki, dihentikan, dilanjutkan, atau dikembangkan.
Kedua, melakukan review terhadap RPJMD yang telah disahkan DPRD. Apabila terdapat program prioritas yang tidak memungkinkan dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, maka perlu dilakukan penyesuaian agar target pembangunan tetap realistis dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Langkah ini penting agar tidak menjadi beban politik maupun administratif bagi kepala daerah.
Ketiga, perencanaan dan pengalokasian dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD perlu dilakukan secara cermat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif bagi anggota dewan.
Keempat, sejumlah jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong perlu segera diisi. Pengisian jabatan harus mempertimbangkan kapasitas, integritas, prestasi, dan rekam jejak calon pejabat, sehingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
Kelima, perlu dilakukan penataan ulang pejabat eselon III dan IV secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Penempatan pejabat hendaknya didasarkan pada kompetensi, integritas, serta rekam jejak kinerja yang terukur.
Keenam, kekosongan sebanyak 117 jabatan Kepala Sekolah SD perlu segera diatasi. Pengisian jabatan tersebut penting untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar.
Pemerintah daerah dinilai tidak perlu menunggu terlalu lama karena ketersediaan guru yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan kepala sekolah relatif memadai.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun daerah sedang menghadapi keterbatasan anggaran. (*)
