Oleh: Fauzi As, Pengamat Kebijakan Publik.
—–
MUNGKIN kelak, dalam sejarah ekonomi negeri ini, akan tertulis bab yang tidak disangka-sangka: “Madura Mengajukan Diri Jadi Negara.” Bukan karena ambisi politik, tapi karena rasa muak menjadi anak tiri di rumah sendiri.
Betapa tidak, selama puluhan tahun rakyat Madura menanam tembakau, membayar cukai, menyumbang puluhan triliun rupiah ke kas negara, namun tetap hidup dalam kesunyian, seolah keringat mereka menguap bersama asap rokok yang dinikmati pejabat di ruang ber-AC.
Tembakau di Madura bukan sekadar daun yang dijemur di bawah matahari, ia adalah simbol harga diri. Setiap helainya membawa cerita tentang kerja keras, kemandirian, dan perlawanan terhadap sistem ekonomi yang hanya berpihak pada mereka yang punya modal, bukan mereka yang punya jerih payah.
Di tanah kering ini, rakyat tidak pernah meminta belas kasihan; mereka hanya ingin keadilan yang tidak dijual dalam tender politik.
Dalam sebuah pertemuan yang hangat tapi getir, para tokoh sepuh duduk melingkar membahas bagaimana agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura tidak berhenti sebagai wacana yang mati di meja birokrasi.
Mereka sepakat: persatuan adalah kunci, dan dukungan politik adalah pintu gerbang. Tapi, komunikasi antar tokoh Madura dan delapan anggota DPR asal Madura masih seperti jaringan sinyal di pelosok kadang tersambung, seringnya hilang arah.
Para kiai dan tokoh masyarakat menyadari satu hal, selama ini rakyat Madura lebih banyak dijadikan catatan kaki dalam laporan kementerian.
Pemerintah bisa memberi fasilitas untuk tambang batu bara dengan konsep “mulut tambang”, tapi tidak pernah memberi “mulut kesejahteraan” bagi petani tembakau. Padahal, yang mereka butuhkan bukan tambang emas, tapi tambang keadilan.
Mereka menegaskan, tembakau Madura adalah identitas, bukan komoditas. Ia tidak dijual ke pabrik besar karena tembakau adalah lambang kemandirian dan solidaritas antar sesama rakyat Madura.
Menjual hasil panen kepada sesama adalah bentuk cinta diri, bukan kebodohan ekonomi. Sebab yang dijaga bukan hanya keuntungan, melainkan martabat.
Salah satu ulama sepuh berucap lirih, “Kalau negara bisa beri keringanan pajak pada pabrik baja, kenapa tidak untuk pabrik rokok rakyat?” Sebuah pertanyaan sederhana tapi tajam.
Di negeri ini, kata “industri rakyat” sering hanya jadi slogan, bukan perlakuan.
KEK Tembakau Madura bukan proyek ekonomi, melainkan gerakan moral untuk menegakkan keadilan fiskal. Ia adalah bentuk perlawanan terhadap kolonialisme ekonomi yang kini berwajah korporasi besar.
Rakyat Madura tidak ingin menantang negara, mereka hanya ingin agar negara berhenti menindas.
Kami juga sadar Madura punya garam yang sudah diurus BUMN. Meski tercatat dalam ingatan rakyat: banyak yang diurus BUMN justru makin asin nasibnya.
Karena itu, tembakau dianggap lebih strategis, lebih berakar pada jiwa Madura, dan lebih jujur dalam memperjuangkan nasib rakyatnya.
Madura memiliki batas alam yang jelas, pulau yang berdiri di tengah laut, keras tapi setia. Ia ideal untuk menjadi kawasan ekonomi khusus yang bukan hanya soal izin, tetapi juga tentang identitas.
KEK Tembakau Madura adalah cara rakyat menulis kembali sejarah ekonomi: dari ladang kecil menuju kemandirian besar.
Dan di antara diskusi itu, muncul satu kalimat yang menggema seperti doa sekaligus peringatan, “Kalau negara tidak mau adil, biar Madura belajar berdiri sendiri,”.
Kalimat yang lahir bukan dari amarah, tapi dari luka panjang. Di tanah yang kering ini, kemandirian bukan pilihan, tapi naluri bertahan hidup.
Jika KEK Tembakau Madura terwujud, maka itu bukan hadiah dari pemerintah, tapi hasil dari doa, perjuangan, dan kemarahan yang disemai di ladang-ladang tembakau.
Ironisnya, di ruang rapat kementerian, nama Madura mungkin hanya muncul sebagai angka statistik. Tapi di ladang-ladang sunyi, anak-anak petani masih belajar membaca dari bungkus rokok gagal jual.
Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa kemerdekaan sejati bukan dari janji pembangunan, tapi dari keberanian untuk menanam meski tanpa jaminan.
Dan di situlah letak kemerdekaan Madura: bukan karena diberi izin khusus, tapi karena berani berkata, “Kami tidak butuh belas kasihan, kami hanya ingin keadilan yang tidak dihisap oleh korporasi.”
Jika hari itu tiba, ketika KEK Tembakau Madura berdiri tegak, maka sejarah akan mencatat: rakyat kecil bisa melawan ketidakadilan bukan dengan senjata, tapi dengan kesetiaan pada tanah dan kejujuran pada keringatnya sendiri. (*)
——
Catatan diskusi Kyai dan tokoh Madura Guluk-guluk 4 Oktober 2025.
