Oleh: Mohammad Saedy Romli, Ketua DPD Gelora Indonesia Pamekasan.
****
PAPBD 2026 dan Pertanyaan Sederhana: Apa yang Berubah?
Ada pertanyaan sederhana yang kerap hilang dalam pembahasan APBD: setelah uang rakyat dibelanjakan, apa yang benar-benar berubah?
Jika anggaran adalah instrumen perubahan, perubahan apa yang bisa dibuktikan?
Pertanyaan ini menjadi penting ketika Pamekasan memasuki pembahasan Perubahan APBD (PAPBD) 2026. PAPBD semestinya bukan sekadar menggeser angka, menambah pagu, atau menyesuaikan belanja. Ia harus menjadi ruang untuk mengoreksi kebijakan berdasarkan apa yang telah terjadi di lapangan.
APBD 2026 juga tidak berdiri sendiri. Ia merupakan turunan RKPD 2026 sekaligus implementasi RPJMD Pamekasan 2025–2029.
Di sinilah konsistensi kebijakan harus diuji. Jika RPJMD berbicara tentang perubahan, RKPD berbicara tentang percepatan, maka APBD tidak boleh sekadar menjadi reproduksi kegiatan lama.
Setiap program dan alokasi anggaran semestinya dapat ditelusuri kaitannya dengan prioritas pembangunan serta perubahan yang hendak dicapai.
APBD 2026 menetapkan pendapatan sekitar Rp1,85 triliun dan belanja sekitar Rp2,02 triliun, dengan defisit sekitar Rp175,68 miliar. Belanja pegawai mencapai Rp818,41 miliar, belanja barang dan jasa Rp691,90 miliar, sementara belanja modal sekitar Rp131,55 miliar.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, setiap rupiah seharusnya diperlakukan sebagai investasi publik yang harus menghasilkan manfaat nyata.
Budget Inertia vs Outcome
Masalahnya, perencanaan daerah masih sering terjebak dalam istilah yang disebut budget inertia: program tahun lalu menjadi cetak biru program tahun ini. Kegiatan berulang, nomenklatur dipertahankan, target disesuaikan, lalu keberhasilan diukur dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran. Padahal serapan bukan outcome.
Anggaran terserap 100 persen tidak otomatis berarti masalah publik terselesaikan. Jalan yang dibangun belum tentu memperpendek waktu tempuh. Pelatihan yang dilaksanakan belum tentu meningkatkan pendapatan. Bantuan yang disalurkan belum tentu membuat penerima menjadi lebih mandiri.
Pelatihan 1.000 orang adalah output. Outcome-nya adalah apakah pendapatan atau produktivitas mereka meningkat. Sepuluh kilometer jalan adalah output. Outcome-nya adalah apakah biaya distribusi turun dan akses pasar membaik.
Kasus Hilirisasi dan Perikanan
Sebagai contoh, agenda hilirisasi pertanian dengan alokasi Rp17,35 miliar, atau sektor kelautan dan perikanan Rp1,68 miliar, seringkali terjebak pada output berupa laporan kegiatan, koordinasi, dan pendampingan.
Hilirisasi harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap terbentuknya kapasitas ekonomi baru, baik berupa fasilitas pengolahan, cold storage, akses pasar, produktivitas, maupun peningkatan pendapatan petani dan nelayan bukan sekadar rapat.
Melawan Demagogi Birokrasi
Demagogi birokrasi muncul ketika keberhasilan lebih mudah dibangun melalui seremoni, publikasi, dan laporan daripada melalui perubahan yang terukur.
PAPBD 2026 harus menjadi performance review, bukan sekadar budget adjustment. DPRD harus mengubah pertanyaannya: bukan hanya “berapa anggarannya?”, tetapi “masalah apa yang diselesaikan, outcome apa yang dihasilkan, dan apa buktinya?”
“Apa yang berubah setelah uang rakyat dibelanjakan?”
Jika jawabannya tidak jelas, mungkin yang perlu diubah bukan hanya angka dalam APBD, tetapi cara kita memandang pembangunan. (*)
