Oleh: Mohammad Saedy Romli, S.P., M.Si, Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Pamekasan sekaligus Anggota DPRD Pamekasan.
Membaca Paradoks di Atas Tanah Para Petarung
****
PAMEKASAN adalah tanah para petarung. Di setiap jengkal desa yang kita lewati, detak nadi kehidupan masyarakat bergerak mengikuti ritme musim. Saat hujan menyentuh bumi, sawah-sawah mulai digarap dengan harapan yang membubung.
Begitu kemarau datang, tembakau dirawat layaknya pertaruhan atas “daun emas” yang menjadi harapan banyak keluarga. Di sudut lain, bawang merah tumbuh sebagai tumpuan ekonomi rakyat.
Sementara di sepanjang pesisir, laut menjadi saksi bagaimana para nelayan kita hidup dengan filosofi luhur: abhântal ombák, asapok angin (berbantal ombak, berselimut angin).
Filosofi tersebut mencerminkan kegigihan, keberanian, dan daya juang masyarakat Pamekasan dalam mempertahankan kehidupan keluarganya.
Sulit disangkal bahwa pertanian dan perikanan bukan sekadar sektor ekonomi dalam statistik pembangunan. Keduanya merupakan fondasi kehidupan, sumber penghidupan, sekaligus bagian dari identitas sosial masyarakat Pamekasan.
Namun, dalam Manifesto Gelora Pamekasan Edisi I, menggeser paradigma: dari politik kekuasaan yang korosif menuju politik perubahan yang produktif. kita telah mengingatkan pentingnya menggeser orientasi pembangunan dari sekadar mengejar capaian-capaian administratif menuju perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa banyak laporan yang tersusun atau seberapa megah seremonial yang digelar, melainkan sejauh mana kebijakan mampu memperbaiki kehidupan rakyat di akar rumput.
Persoalannya, di balik hamparan hijau lahan pertanian, birunya laut, dan keringat yang mengucur di bumi Pamekasan, kita terus menyaksikan sebuah ironi yang berulang dari tahun ke tahun.
Produksi berbagai komoditas pertanian meningkat, panen raya dirayakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan, dan berbagai capaian statistik terus dipublikasikan.
Namun kemakmuran belum sepenuhnya hadir di rumah-rumah mereka yang hidup dengan semangat abhental ombak, asapok angin tersebut.
Petani dan nelayan kita bekerja semakin keras, menghadapi biaya produksi yang terus meningkat, risiko cuaca yang semakin tidak menentu, serta fluktuasi harga pasar yang sulit diprediksi.
Namun pada banyak kesempatan, kerja keras itu belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan yang mereka rasakan setelah musim panen berakhir.
Karena itu, kita perlu berani mengajukan pertanyaan yang sederhana tetapi mendasar: mengapa petani dan nelayan tetap rentan secara ekonomi ketika produksi terus meningkat? Mengapa sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah justru masih menjadi tempat bersemayamnya kantong-kantong kemiskinan?
Bagi kita, ini bukan sekadar persoalan angka dalam laporan statistik atau bahan diskusi di ruang seminar ekonomi. Ini adalah persoalan keadilan pembangunan. Sebab ketika produksi meningkat tetapi kesejahteraan tidak ikut tumbuh, sesungguhnya ada mata rantai pembangunan yang belum bekerja sebagaimana mestinya.
Angka yang Berbicara, Nasib yang Terlupa
Jika kita membuka data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pamekasan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusinya konsisten berada di kisaran 30 persen lebih terhadap perekonomian daerah. Artinya, hampir sepertiga aktivitas ekonomi Pamekasan bertumpu pada sektor yang digerakkan oleh petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha berbasis sumber daya alam.
Lebih dari sekadar penyumbang terbesar PDRB, sektor ini juga menjadi penopang utama lapangan kerja masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa ratusan ribu penduduk Pamekasan masih menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian dan perikanan.
Bahkan ketika transformasi ekonomi mulai mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, sawah, ladang, kebun, tambak, dan laut tetap menjadi ruang penghidupan terbesar bagi masyarakat Pamekasan.
Pesan dari angka-angka tersebut sesungguhnya sangat jelas: nasib pertanian adalah nasib Pamekasan. Ketika petani dan nelayan memiliki daya beli yang kuat, perputaran ekonomi desa bergerak, pasar-pasar rakyat hidup, usaha mikro tumbuh, dan aktivitas ekonomi daerah ikut menguat.
Sebaliknya, ketika sektor ini mengalami tekanan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani dan nelayan, tetapi juga menjalar ke berbagai lapisan ekonomi lainnya.
Karena itu, membicarakan kemajuan Pamekasan tanpa menempatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai agenda utama pembangunan sama saja dengan mengabaikan fondasi ekonomi daerah itu sendiri.
Namun, realitas makro tersebut perlu dibaca lebih dalam melalui data kemiskinan terbaru. Secara persentase, angka kemiskinan Pamekasan memang menunjukkan tren penurunan, dari 13,41 persen pada Maret 2024 menjadi 12,77 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi sekitar 118,52 ribu jiwa.
Sekilas, angka tersebut memberikan optimisme bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat terus membaik.
Akan tetapi, di balik penurunan angka kemiskinan tersebut tersimpan sinyal yang patut mendapat perhatian serius.
BPS mencatat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 1,05 pada tahun 2024 menjadi 1,45 pada tahun 2025. Pada saat yang sama, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga naik dari 0,14 menjadi 0,24.
Kenaikan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, sebagian masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan justru menghadapi tekanan yang lebih berat dibandingkan sebelumnya.
Dengan kata lain, jarak pengeluaran kelompok miskin terhadap garis kemiskinan semakin lebar, sementara tingkat ketimpangan pengeluaran di antara kelompok miskin juga meningkat.
Di sinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian. Penurunan angka kemiskinan secara agregat belum tentu mencerminkan perbaikan yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat.
Sebagian kelompok yang berada di sekitar garis kemiskinan mungkin berhasil keluar dari kategori miskin, tetapi kelompok yang berada pada lapisan kemiskinan terdalam justru masih menghadapi kerentanan yang tinggi.
Dalam konteks Pamekasan, kondisi tersebut menjadi penting untuk dicermati karena sebagian besar kantong kemiskinan masih berada di wilayah pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan.
Buruh tani, petani, nelayan tradisional, serta kelompok usaha mikro berbasis sumber daya lokal masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan akses modal, fluktuasi harga komoditas, tingginya biaya produksi, hingga lemahnya posisi tawar dalam rantai pasar.
Inilah paradoks pembangunan yang sedang kita hadapi. Sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar justru masih menjadi ruang hidup bagi sebagian besar kelompok rentan. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan produksi atau menurunnya angka kemiskinan secara statistik.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa nilai tambah ekonomi benar-benar mengalir hingga ke rumah-rumah petani, nelayan, dan masyarakat desa yang selama ini menjadi penyangga utama perekonomian Pamekasan.
Kesalahan Paradigma, Struktur Pasar Timpang, dan Aliran Nilai Tambah
Kesalahan mendasar yang selama ini kerap terjadi dalam pembangunan sektor pertanian adalah terlalu kuatnya ketergantungan pada pendekatan yang berorientasi pada capaian produksi semata.
Ukuran keberhasilan sering kali dibaca melalui indikator-indikator kuantitatif seperti kenaikan produksi, peningkatan produktivitas, atau bertambahnya luas tanam.
Semua itu tentu penting. Namun, angka-angka tersebut sesungguhnya hanya menggambarkan apa yang terjadi di lahan pertanian, bukan apa yang benar-benar dirasakan oleh rumah tangga petani.
Akibatnya, pembangunan sering terjebak pada paradoks yang berulang. Produksi meningkat, tetapi kesejahteraan tidak selalu mengikuti arah yang sama. Produktivitas naik, tetapi daya tawar petani tetap lemah.
Hasil panen bertambah, tetapi pendapatan yang diterima petani sering kali tidak mengalami peningkatan yang sebanding.
Paradoks tersebut dapat dilihat dari dinamika Nilai Tukar Petani (NTP), khususnya pada subsektor hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat yang menjadi ruang hidup petani bawang merah dan tembakau di Pamekasan.
Dalam banyak kasus, kenaikan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan karena biaya produksi terus mengalami tekanan. Harga pupuk non-subsidi, benih, pestisida, biaya tenaga kerja, hingga ongkos distribusi cenderung meningkat dari musim ke musim.
Di sisi lain, mekanisme pasar masih sering menempatkan petani pada posisi yang rentan. Ketika memasuki masa tanam, optimisme tumbuh seiring harapan panen yang baik. Namun saat panen raya berlangsung dan pasokan meningkat secara bersamaan, harga komoditas kerap mengalami tekanan yang signifikan.
Akibatnya, sebagian petani harus menjual hasil panennya pada harga yang sangat tipis, bahkan dalam kondisi tertentu mendekati biaya produksi yang telah mereka keluarkan.
Tragedi hilangnya nilai tambah tersebut dapat dilihat pada sejumlah komoditas unggulan Pamekasan.
Pertama, tembakau. Sebagai salah satu sentra tembakau utama di Jawa Timur, produksi tembakau Pamekasan mampu mencapai puluhan ribu ton dalam satu musim tanam.
Namun sebagian besar tembakau itu masih dipsarkan sebagai bahan mentah. Nilai tambah, lapangan kerja, dan keuntungan industri bergerak ke luar daerah, sementara kawasan penghasil masih berkutat pada persoalan klasik kesejahteraan petani dan keterbatasan aktivitas ekonomi hilir.
Kedua, bawang merah. Komoditas hortikultura unggulan ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak rumah tangga petani. Namun fluktuasi harga yang tajam saat panen raya masih menjadi persoalan klasik.
Keterbatasan fasilitas penyimpanan pascapanen dan lemahnya sistem pengendalian pasokan menyebabkan posisi tawar petani sering kali melemah ketika produksi sedang melimpah.
Ketiga, perikanan tangkap. Perairan Pamekasan menghasilkan berbagai komoditas unggulan seperti tongkol, kembung, layang, rajungan, dan hasil laut lainnya.
Akan tetapi, keterbatasan fasilitas pengolahan dan rantai pemasaran menyebabkan sebagian besar hasil tangkapan masih dijual dalam bentuk segar dengan nilai tambah yang relatif rendah. Akibatnya, keuntungan terbesar dalam rantai ekonomi sering kali berpindah ke pihak yang menguasai distribusi dan pengolahan.
Di balik aktivitas produksi tersebut, terdapat kontribusi besar masyarakat Pamekasan terhadap penerimaan negara melalui industri hasil tembakau yang kemudian sebagian dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Di sinilah muncul pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bersama: sejauh mana instrumen fiskal yang lahir dari aktivitas ekonomi masyarakat tersebut telah benar-benar digunakan untuk memperkuat fondasi ekonomi petani dan nelayan sebagai pelaku utama di sektor produksi?
Selama ini, berbagai program bantuan telah diberikan dan tentu memiliki manfaat tersendiri bagi masyarakat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu bertumpu pada bantuan jangka pendek belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat struktural.
Tantangan terbesar petani dan nelayan bukan semata-mata bagaimana meningkatkan produksi, melainkan bagaimana memperkuat posisi tawar, memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah, serta memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak berhenti di tingkat perantara.
Karena itu, sudah saatnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan bergerak melampaui pendekatan yang berfokus pada kuantitas produksi semata. Yang dibutuhkan saat ini adalah strategi yang mampu menghubungkan produksi dengan penguatan kelembagaan.
Seperti, kelembagaan ekonomi, hilirisasi komoditas, akses pasar yang lebih adil, serta distribusi nilai tambah yang lebih berpihak kepada petani dan nelayan sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi daerah.
Membangun Struktur Pasar Baru yang Berdaulat:
Belajar dari Daerah Pembanding
Kita tidak membutuhkan belas kasihan atau bahan rujukan bansos. Yang dibutuhkan Pamekasan adalah sebuah ekosistem solusi yang mampu memperkuat posisi petani dan nelayan dalam rantai ekonomi, dari proses produksi hingga pemasaran.
Persoalan kesejahteraan sektor pertanian dan perikanan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sesaat, melainkan melalui pembenahan tata niaga, penguatan kelembagaan ekonomi, serta penciptaan nilai tambah yang lebih besar di tingkat lokal.
Langkah semacam itu bukan sesuatu yang mustahil. Berbagai daerah telah menunjukkan bahwa kemiskinan sektoral dapat ditekan ketika pemerintah daerah memiliki keberanian untuk membangun kelembagaan ekonomi yang kuat dan menciptakan tata kelola pasar yang lebih berkeadilan. Karena itu, Pamekasan tidak perlu memulai dari nol. Banyak praktik baik yang dapat dipelajari dan diadaptasi sesuai karakteristik daerah.
Pada tata niaga tembakau, misalnya, Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah kerap dijadikan rujukan karena keberhasilannya memperkuat perlindungan terhadap petani melalui pengawasan tata niaga yang lebih terstruktur.
Pemerintah daerah membangun mekanisme pengawasan transaksi yang bertujuan meningkatkan transparansi dalam proses pembelian tembakau, mulai dari aspek penimbangan hingga kualitas komoditas.
Terlepas dari berbagai tantangan yang masih ada, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan regulasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar petani.
Untuk komoditas hortikultura, Kabupaten Brebes memberikan pelajaran yang tidak kalah penting. Sebagai salah satu sentra bawang merah terbesar di Indonesia, daerah tersebut berupaya mengurangi gejolak harga saat panen raya melalui penguatan kelembagaan petani, dukungan fasilitas penyimpanan, serta pengelolaan rantai pasok yang lebih terintegrasi. Tujuannya sederhana namun strategis: mencegah petani terpaksa menjual hasil panen pada saat harga berada di titik terendah.
Sementara itu, di sektor kelautan dan perikanan, Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bagaimana integrasi antara aktivitas penangkapan ikan, pengolahan hasil laut, dan pemasaran dapat menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Penguatan ekosistem ekonomi maritim semacam ini penting karena keuntungan ekonomi tidak berhenti pada aktivitas penangkapan, tetapi terus bergerak hingga tahap pengolahan dan distribusi.
Pelajaran dari berbagai daerah tersebut menunjukkan satu hal yang sama: kesejahteraan petani dan nelayan tidak lahir semata-mata dari peningkatan produksi, melainkan dari kemampuan menguasai rantai nilai ekonomi secara lebih utuh. Karena itu, Pamekasan perlu memanfaatkan seluruh instrumen fiskal yang tersedia untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
Salah satu ruang strategis yang dapat dioptimalkan adalah alokasi DBHCHT pada klaster Kesejahteraan Masyarakat yang secara regulatif membuka peluang bagi program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas usaha, penguatan kelembagaan, dan pengembangan sektor produktif masyarakat.
Orientasi penggunaan anggaran pada klaster tersebut perlu diarahkan secara lebih terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar untuk memenuhi target penyerapan anggaran tahunan, melainkan untuk menciptakan dampak ekonomi jangka panjang bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Dalam konteks inilah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai wadah kelembagaan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mengikat nilai tambah ekonomi agar tetap berputar di tingkat lokal.
Di sektor hulu, koperasi dapat berperan memperkuat akses petani terhadap sarana produksi, distribusi pupuk, benih, teknologi budidaya, hingga akses pembiayaan yang lebih sehat sehingga ketergantungan terhadap praktik pembiayaan informal yang merugikan dapat dikurangi. Di sektor perikanan, koperasi juga dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat akses nelayan terhadap kebutuhan operasional yang lebih efisien.
Pada tahap produksi dan pascapanen, koperasi dapat dikembangkan sebagai offtaker yang membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat posisi tawar petani dan nelayan. Dukungan pemerintah daerah terhadap fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan logistik menjadi penting agar pelaku usaha rakyat tidak selalu berada pada posisi yang lemah ketika pasokan meningkat.
Sementara pada sektor hilir, koperasi dapat berfungsi sebagai jembatan pemasaran kolektif sekaligus pintu masuk pengembangan industri pengolahan berbasis komunitas. Dengan demikian, keuntungan ekonomi tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, tetapi terus berkembang melalui proses hilirisasi yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah baru di daerah.
Dengan menempatkan KDMP dan KNMP sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas, penguatan ekonomi masyarakat tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ia bergerak seiring dengan reformasi tata niaga, penguatan infrastruktur ekonomi, serta kebijakan daerah yang berpihak pada penciptaan nilai tambah lokal. Dari sinilah fondasi ekonomi yang lebih mandiri dan berdaulat dapat mulai dibangun.
Jalan Baru Pamekasan Berdaulat 2045
Di sinilah hilirisasi komoditas lokal menemukan urgensi strategisnya dalam Manifesto Gelora Pamekasan. Hilirisasi bukan sekadar pembangunan industri atau penambahan fasilitas produksi.
Lebih dari itu, hilirisasi adalah upaya memastikan bahwa nilai tambah dari setiap batang tembakau, setiap siung bawang merah, dan setiap kilogram hasil laut tidak terus mengalir keluar daerah, melainkan tetap berputar dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Pamekasan sendiri.
Jika tembakau tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, jika bawang merah memiliki dukungan penyimpanan dan pengolahan yang memadai, serta jika hasil perikanan mampu dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi, maka peluang penciptaan lapangan kerja baru akan semakin terbuka.
Anak-anak muda desa tidak lagi hanya menjadi penonton dalam rantai ekonomi, tetapi dapat menjadi pelaku utama melalui berbagai inisiatif kewirausahaan dan inovasi berbasis potensi lokal. Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi daerah akan semakin kuat karena nilai tambah yang selama ini keluar dapat mulai dinikmati oleh masyarakat sendiri.
Karena itu, hilirisasi bukan sekadar pilihan pembangunan, melainkan jembatan penting yang menghubungkan antara kerja keras di sektor produksi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa penguatan rantai nilai lokal, daerah penghasil akan terus berada pada posisi sebagai pemasok bahan baku, sementara manfaat ekonomi terbesar dinikmati di tempat lain.
Pamekasan sesungguhnya tidak kekurangan potensi. Sumber daya pertanian, perikanan, tembakau, serta modal sosial masyarakat telah tersedia dan menjadi kekuatan yang selama ini menopang perekonomian daerah.
Tantangan terbesar yang dihadapi bukanlah ketiadaan sumber daya, melainkan bagaimana seluruh potensi tersebut dikelola melalui kebijakan yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat, dan memperluas akses masyarakat terhadap manfaat pembangunan.
Karena itu, sudah saatnya kita melampaui kebanggaan sebagai daerah penghasil dan mulai menata langkah menjadi daerah yang juga mampu menguasai, mengolah, dan menikmati hasil produksinya sendiri. Inilah esensi dari kemandirian ekonomi yang sesungguhnya.
Cetak biru Pamekasan Berdaulat 2045 yang kita gagas bukan sekadar slogan atau jargon pembangunan. Ia merupakan arah perjuangan bersama untuk membangun tatanan ekonomi yang lebih adil, di mana petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa tidak lagi sekadar menjadi pelaku produksi di lapisan paling bawah, melainkan menjadi bagian utama yang menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya produksi, tingginya pertumbuhan ekonomi, atau banyaknya komoditas yang keluar dari wilayah Pamekasan. Ukuran yang paling mendasar adalah sejauh mana kemakmuran benar-benar menetap, berputar, dan dirasakan oleh masyarakat yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi daerah.
Karena itu, agenda menuju Pamekasan Berdaulat 2045 harus dimulai dari satu komitmen yang sederhana namun mendasar: memastikan bahwa setiap peningkatan produksi, setiap pertumbuhan ekonomi, dan setiap kebijakan pembangunan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sebab pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya menghasilkan angka-angka yang baik di atas kertas, melainkan pembangunan yang mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. (*)
