PAMEKASAN || KLIKMADURA – Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) resmi mengukuhkan jajaran pengurus periode 2025–2027 dalam sebuah acara yang digelar di Azana Style Hotel Pamekasan, Madura, Minggu (8/3/2026).
Kegiatan tersebut dikemas dalam forum Tadaruz Lingkungan dengan mengusung tema “Merawat Bumi Madura, Menjaga Independensi Pers.” Acara ini menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak sebagai keynote speaker.
Selain itu, sejumlah tokoh turut menjadi narasumber dalam diskusi tersebut. Di antaranya, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ansari dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Royin Fauziana.
Kemudian, Ketua DPD KNPI Jawa Timur Bidang Hukum dan HAM, Nur Faisal, pegiat lingkungan Kiai M. Mushthafa, serta jurnalis senior Pamekasan Ghozi Mujtaba.
Ketua AJP M Khairul Umam mengatakan, organisasinya selama ini berkomitmen mengawal berbagai persoalan lingkungan. Bahkan, menurutnya, AJP menjadi salah satu organisasi jurnalis yang secara konsisten menaruh perhatian terhadap isu tersebut.
“Kami pernah menjadi relawan di Aceh dan Palu, sehingga hal itu menjadi inspirasi agar Madura tidak tenggelam oleh kerusakan lingkungan,” ucapnya, Minggu (8/3/2026).
Pada kepengurusan periode kedua ini, dia menegaskan bahwa AJP akan fokus mengawal tiga isu strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Yakni, lingkungan, kesehatan dan kemanusiaan.
Ia juga menyinggung persoalan layanan kesehatan yang masih menjadi perhatian, salah satunya terkait pasien gagal ginjal di Pamekasan yang belum mendapatkan fasilitas cuci darah sehingga harus dirujuk ke Surabaya.
“Terakhir, saya berterima kasih kepada seluruh pegiat lingkungan dan semua pihak yang masih peduli terhadap lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menilai peran pers sangat penting sebagai representasi masyarakat sipil dalam membantu pemerintah mengawasi sekaligus menegakkan aturan.
“Saya ucapkan selamat atas dikukuhkannya pengurus AJP, semoga yang diperjuangkan dan diikhtiarkan tercapai,” terangnya.
Dia juga menyatakan akan menyampaikan sejumlah persoalan lingkungan di Pamekasan kepada Gubernur Jawa Timur, termasuk terkait kondisi mangrove dan aktivitas pertambangan.
Ketua DPD Demokrat Jatim itu juga meminta agar pemerintah, khususnya dinas pekerjaan umum selektif dalam menggunakan material proyek. Dia meminta, jangan sampai ada proyek pemerintah yang materialnya menggunakan bahan hasil urukan ilegal.
“Bagaimana mau menertibkan tambang galian C ilegal, jika proyek dinas PU menggunakan materian dari hasil urukan ilegal?,” tandas mantan Bupati Trenggalek itu. (nda)
