SAPUDI || KLIKMADURA – Rencana replacement dan pembangunan ulang Pelabuhan Sapudi oleh UPP Kelas III Sapudi memicu kegelisahan para kuli pelabuhan dan pemilik perahu rakyat.
Proyek bernilai Rp76 miliar itu dinilai tidak berpihak kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Gayam.
Para kuli mengaku tidak pernah diajak bicara soal rencana pembangunan tersebut. Mereka hanya mendengar kabar bahwa pelabuhan akan dibongkar dan dibangun ulang, tanpa penjelasan dampak terhadap operasional perahu rakyat.
Sunar, kuli pelabuhan, mengatakan para pekerja hanya ingin kejelasan. Ia menilai desain pelabuhan yang terlalu tinggi seperti pada pembangunan tahun 2024 membuat perahu rakyat tidak bisa lagi merapat.
“Kami ini hidup dari sini, tapi tidak diajak bicara. Tiba-tiba ada replacement. Kalau perahu tidak bisa sandar, kami mau makan apa?” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan sebelumnya justru menciptakan jarak antara pekerjaan kuli dan laut.
Keresahan juga disampaikan oleh pemilik perahu rakyat. Salah satunya, Andre. Dia mengatakan, pembangunan kembali pelabuhan tanpa memperhatikan kebutuhan perahu rakyat.
Bahkan, terkesan menyingkirkan ladang rezeki masyarakat yang bertahun-tahun menjadi tulang punggung distribusi barang di Sapudi.
“Tahun 2024 kami sudah kehilangan tempat sandar. Sekarang mau dibongkar lagi tanpa memikirkan kami. Untuk apa ada pelabuhan kalau perahu rakyat tidak bisa menyentuh dermaga?” katanya.
Menurutnya, jika perahu tidak bisa sandar dan semua barang harus ditambengkan dengan kapal kecil, biaya angkut akan meningkat dan berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok di Sapudi.
“Kalau semua barang ditambengkan, ongkos naik, harga kuli naik, masyarakat kecil yang akan kena dampaknya,” ujarnya.
Andre menyebut sedikitnya ada delapan perahu rakyat yang terancam berhenti beroperasi jika pembangunan tetap dilakukan dengan desain yang tidak ramah bagi kapal kecil.
Padahal, perahu rakyat mampu membawa muatan hingga setara empat truk, yang selama ini menjadi penopang distribusi logistik pulau.
Ia juga mempertanyakan prioritas pembangunan. Menurutnya, Pelabuhan Tarebung yang menjadi jalur vital kapal feri justru dibiarkan rusak dan tidak tersentuh perbaikan.
“Yang rusak dibiarkan sekarat. Yang masih kokoh malah dirombak. Ini pembangunan untuk kebutuhan masyarakat atau sekedar proyek?,” sindirnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Plt. Kepala UPP Kelas III Sapudi, Reni, tidak memberikan tanggapan. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp hanya terbaca tanpa balasan. (nda)
