Ratusan Masyarakat Pamekasan Kembali Turun Jalan Tolak Rekapitulasi Hasil Pemilu

- Jurnalis

Senin, 4 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Penolakan rekapitulasi hasil pemilu 2024 di tingkat kabupaten terus berlanjut.

Pemicunya, karena laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu belum ditindaklanjuti oleh KPU maupun Bawaslu Pamekasan.

Basri selaku korlap aksi menyampaikan, pihaknya akan terus turun jalan sampai tuntutan yang disampaikan diselesaikan.

Yakni, dilakukan penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang diduga kuat terjadi kecurangan.

Pria yang akrab disapa Ibas itu menyampaikan, terjadi banyak pengelembungan suara di beberapa kecamatan.

Di antaranya, seperti dapil V tepatnya di Kecamatan Larangan dan dapil I di Kecamatan Pamekasan Kota Pamekasan.

Baca juga :  PT. Pegadaian Syariah Madura Tingkatkan Sinergitas dan Kolaborasi Bersama Disdikbud Pamekasan 

“Banyak surat suara yang tidak dicoblos tapi di rekap, apalagi di berapa kecamatan terjadi penggelembungan suara yang luar biasa, seperti Kecamatan Larangan itu sangat luar bisa kecurangannya,” ujarnya saat berorasi.

Caleg DPR RI Partai Gerindra itu meminta KPU membuka kotak suara. Kemudian, dilakukan penghitungan ulang.

“Silahkan buka kotak suara lalu pertontonkan kepada kami, kami akan menerima apapaun hasilnya,” katanya.

Ibas meminta agar KPU dan Bawaslu berani memindak tegas terhadap anggotanya yang melanggar aturan.

“Penjarakan oknum KPU, PPK, PPS, KPPS yang diduga kuat terlibat dalam peraktik money politic,” pintanya. (ibl/diend)

Baca juga :  KPU Pamekasan: Sayembara Maskot dan Jingle sebagai Upaya Ciptakan Pilkada Damai dan Kondusif

Berita Terkait

Dari Bedah Buku ke Petisi, Karang Taruna dan Rektor Se-Madura Dorong Madura Jadi Provinsi
Lahan Sengketa, Toko di Pasar Penaguan Pamekasan Dipagar
Keren! DPD Partai Gelora Indonesia Pamekasan Buka Pos Bantuan Hukum Gratis
SIHT Rp11 Miliar Mangkrak, DPRD Pamekasan Segera Panggil Disperindag
Buntut Sengketa Lahan Pasar Panaguan, Salah Satu Toko Bakal Dipagar
DPRD Pamekasan Resmi Paripurnakan Raperda Perampingan OPD, Pembahasan Lanjutan Segera Dikebut
Dana Cadangan Pilkada 2029 Mulai Dibahas, Ketua DPRD Pamekasan Ingatkan Risiko Perubahan Regulasi
SMAN 1 Pamekasan Libatkan Alumni Genjot Kualitas Siswa Kelas Akhir

Berita Terkait

Senin, 16 Februari 2026 - 09:31 WIB

Dari Bedah Buku ke Petisi, Karang Taruna dan Rektor Se-Madura Dorong Madura Jadi Provinsi

Minggu, 15 Februari 2026 - 11:30 WIB

Lahan Sengketa, Toko di Pasar Penaguan Pamekasan Dipagar

Sabtu, 14 Februari 2026 - 10:28 WIB

Keren! DPD Partai Gelora Indonesia Pamekasan Buka Pos Bantuan Hukum Gratis

Jumat, 13 Februari 2026 - 09:05 WIB

SIHT Rp11 Miliar Mangkrak, DPRD Pamekasan Segera Panggil Disperindag

Kamis, 12 Februari 2026 - 13:47 WIB

Buntut Sengketa Lahan Pasar Panaguan, Salah Satu Toko Bakal Dipagar

Berita Terbaru

Sejumlah warga memagari toko di Pasar Penaguan, Proppo, Pamekasan. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

Pamekasan

Lahan Sengketa, Toko di Pasar Penaguan Pamekasan Dipagar

Minggu, 15 Feb 2026 - 11:30 WIB