Ratusan Perusahaan Rokok di Madura Naik Status Jadi PKP, Pengusaha Siap-siap “Dijerat” Beban Pajak 9,9 Persen

- Jurnalis

Jumat, 22 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah warga mendapat pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan. (DOK. KLIKMADURA)

Sejumlah warga mendapat pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan. (DOK. KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA — Ratusan perusahaan rokok lokal di Madura dikabarkan mengalami perubahan status perpajakan pada tahun 2026. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya berstatus non-Pengusaha Kena Pajak (non-PKP), kini ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Perubahan status tersebut berdampak langsung pada kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 9,9 persen. Pajak itu dikenakan dari nilai omzet perusahaan.

Informasi tersebut diperoleh KLIK MADURA dari sumber internal di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan. Sumber itu menyebutkan, kebijakan itu merupakan bagian dari keputusan pemerintah yang wajib dijalankan oleh perusahaan-perusahaan rokok yang telah masuk kategori PKP.

Baca juga :  BASSRA Ajak Optimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Madura

“Mulai tahun ini ada ratusan perusahaan rokok yang statusnya berubah menjadi PKP, sehingga wajib membayar PPN sebesar 9,9 persen,” ungkap sumber tersebut.

Salah satu pengusaha rokok di Madura yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya perubahan status tersebut. Menurut dia, perusahaan yang dikelolanya kini resmi berstatus PKP dan diwajibkan membayar PPN sebesar 9,9 persen.

Dia menilai kebijakan itu sangat memberatkan. Khususnya, bagi perusahaan rokok lokal berskala kecil dan menengah di Madura.

“Pendapatan perusahaan kami tidak besar. Kalau harus menanggung tambahan pajak 9,9 persen, tentu sangat berat bagi keberlangsungan usaha,” katanya.

Menurut dia, selain PPN, perusahaan rokok juga masih dibebani kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen dari pendapatan. Belum lagi kewajiban membeli pita cukai dengan nilai tinggi serta kontribusi pajak daerah yang berkaitan dengan DBHCHT sebesar 10 persen.

Baca juga :  Ketua DPRD Pamekasan Apresiasi Gerak Cepat Polres Ringkus Jambret yang Tewaskan Nenek 60 Tahun

“Selain PPN, kami juga bayar PPh 0,5 persen dari pendapatan. Kami juga beli pita cukai dengan harga tinggi. Belum lagi kewajiban pajak daerah sebesar 10 persen,” ujarnya.

Dia menuturkan, tidak semua produk rokok yang sudah ditempeli pita cukai dapat terserap pasar. Kondisi itu membuat perusahaan harus menanggung risiko kerugian cukup besar, sementara kewajiban pajak tetap berjalan.

Karena itu, dia khawatir kebijakan perubahan status menjadi PKP justru dapat mengancam keberlangsungan perusahaan rokok lokal di Madura. Termasuk, nasib para pekerja yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.

Baca juga :  Madura Provinsi, Ikhtiar Menuju Keadilan Sosial

“Kalau kebijakan ini tetap dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan lokal, dampaknya bisa fatal. Bukan hanya perusahaan yang terancam, tetapi juga nasib para karyawan,” tuturnya.

Para pengusaha rokok lokal berharap pemerintah melakukan kajian ulang terhadap penerapan status PKP tersebut. Mereka meminta adanya kebijakan yang lebih proporsional bagi industri rokok skala kecil di Madura agar tetap mampu bertahan di tengah tingginya beban produksi dan perpajakan. (nda)

Berita Terkait

Kenakan Batik Beras Tumpah, Plt Dirut RSUD SMART Beserta Istri Raih Juara Favorit Semarak Batik Pamekasan 2026
Batik Kawung Antar Kadinkes Pamekasan dan Istri Raih Juara Pertama Semarak Batik Pamekasan 2026
Wisuda Ke-XXI, Rektor UIM Sebut Gelar Sarjana Tak Lepas dari Doa dan Perjuangan Orang Tua
530 Mahasiswa UIM Diwisuda, Siap Mengabdi di Tengah Masyarakat
20.771 Guru se-Jatim Padati Pamekasan, HGN ke-81 Dimeriahkan Kesenian Lokal
Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk, Ketua DPRD Pamekasan Minta Distributor Nakal Ditindak Tegas
Kostum Ceria Antar Puskesmas Pademawu Raih Juara Tiga Jalan Sehat HKN ke-62
Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 11:44 WIB

Kenakan Batik Beras Tumpah, Plt Dirut RSUD SMART Beserta Istri Raih Juara Favorit Semarak Batik Pamekasan 2026

Minggu, 22 November 2026 - 08:24 WIB

Batik Kawung Antar Kadinkes Pamekasan dan Istri Raih Juara Pertama Semarak Batik Pamekasan 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 12:35 WIB

Wisuda Ke-XXI, Rektor UIM Sebut Gelar Sarjana Tak Lepas dari Doa dan Perjuangan Orang Tua

Sabtu, 21 November 2026 - 08:08 WIB

20.771 Guru se-Jatim Padati Pamekasan, HGN ke-81 Dimeriahkan Kesenian Lokal

Jumat, 20 November 2026 - 10:54 WIB

Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk, Ketua DPRD Pamekasan Minta Distributor Nakal Ditindak Tegas

Berita Terbaru