Komisi IV DPRD Pamekasan Turun Tangan, Panggil Yayasan Kunci Ilmu Buntut Penyegelan SMK Kesehatan Nusantara

- Jurnalis

Kamis, 21 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Komisi IV DPRD Pamekasan saat klarifikasi kasus penyegelan SMK Kesehatan Nusantara. (LAILIYATUN NURIYAH / KLIKMADURA)

Suasana Komisi IV DPRD Pamekasan saat klarifikasi kasus penyegelan SMK Kesehatan Nusantara. (LAILIYATUN NURIYAH / KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Kasus penyegelan SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan terus memanas dan menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan.

Sejumlah pihak terkait dipanggil untuk menghadiri rapat dengar pendapat, mulai dari pengawas yayasan, kepala sekolah, mantan bendahara yayasan yang disebut sebagai pihak penyegel, hingga perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi atas konflik yang berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di sekolah tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Moh. Hasyim Asyari mengatakan, akar persoalan penyegelan diduga dipicu konflik internal keluarga dalam tubuh yayasan. Meski demikian, pihaknya lebih fokus memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu.

Baca juga :  SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan Masih Disegel, MPLS Tak Bisa Digelar

“Kami tidak mengejar konflik internal yang terjadi. Karena ini berkaitan dengan pendidikan dan hal ini tanggung jawab pemerintah. Tentu kami Komisi IV DPRD Pamekasan memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar bisa normal kembali dan tidak terganggu,” ujarnya.

Menurut Hasyim, apabila persoalan internal tidak segera menemukan titik temu, pemerintah dapat mengambil langkah lain demi menjamin keberlangsungan pendidikan para siswa. Terutama bagi siswa kelas XII yang saat ini sedang bersiap menghadapi kelulusan.

“Kalau pihak internal tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, tentu pemerintah bisa mengambil langkah lain. Yang terpenting proses belajar mengajar tetap berjalan,” katanya.

Baca juga :  Pemkab Pastikan Anggaran Efisien, Sisa Dana Pinjaman UMKM Diproyeksi Perkuat APBD 2026

Ia juga mengungkapkan bahwa rapat lanjutan akan kembali diagendakan lantaran masih ada pihak pengelola yayasan yang belum hadir memenuhi panggilan DPRD.

“Tentu kita akan menjadwalkan kembali. Misal tidak ada titik temu, biar pemerintah bisa mengambil langkah-langkah taktis,” tegasnya.

Hasyim menilai persoalan aset yayasan seharusnya sejak awal diselesaikan dengan baik, termasuk terkait status kepemilikan tanah yayasan. Menurutnya, aset yayasan idealnya berstatus wakaf, bukan atas nama pribadi.

“Harusnya status tanah yayasan itu wakaf, bukan atas nama pribadi,” ungkapnya.

Tak hanya fokus pada penyelesaian konflik saat ini, DPRD juga mendorong pemerintah melakukan verifikasi lebih ketat terhadap yayasan pendidikan, khususnya yang mengajukan bantuan fisik dari pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting agar kasus serupa tidak kembali terulang.

Baca juga :  Sempat Hilang Usai Perahu yang Ditumpangi Tenggelam, Remaja Asal Kecamatan Tlanakan Ditemukan Tak Bernyawa

“Kalau sertifikat masih atas nama pribadi, maka tidak boleh mendapatkan bantuan. Karena itu yayasan, bukan pribadi,” jelas Hasyim.

Sementara itu, Pengawas Yayasan Kunci Ilmu, Arif Rahman menyampaikan, DPRD Pamekasan berencana melayangkan surat kepada Arofatun Nisa’.

Surat tersebut berisi permohonan agar segel SMK Kesehatan Nusantara segera dibuka demi kelancaran kegiatan belajar mengajar.

“Proses belajar mengajar tetap harus berjalan,” tandasnya. (enk/nda)

Berita Terkait

Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara
Politisi PBB Diduga Arogan Pukul Personel Satpol PP, Ketua DPRD Pamekasan Turun Tangan Mendamaikan
21 Kapus se-Pamekasan Ikuti Upacara HKN ke-62, Enam Puskesmas Raih Penghargaan
Peringati HKN ke-62, Pemkab Pamekasan Tekankan Sinergi dan Kolaborasi Pentahelix 
Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan
Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027
Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung Dokter ARZ Disorot, DPRD Pamekasan Bakal Panggil Dinkes dan IDI
Nama Hamid Tak Tercantum dalam Surat Kuasa, Eksepsi Diterima Hakim PN Pamekasan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:57 WIB

Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara

Kamis, 19 November 2026 - 08:44 WIB

Politisi PBB Diduga Arogan Pukul Personel Satpol PP, Ketua DPRD Pamekasan Turun Tangan Mendamaikan

Kamis, 19 November 2026 - 08:26 WIB

21 Kapus se-Pamekasan Ikuti Upacara HKN ke-62, Enam Puskesmas Raih Penghargaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:17 WIB

Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 08:51 WIB

Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027

Berita Terbaru