Pantauan Citra Satelit, Yupang Bos PT. Budiono Kuasai Laut dan Lahan Mangrove di Desa Ambat Pamekasan

- Jurnalis

Kamis, 20 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangkapan layar pantauan citra satelit melalui laman bhumi.atrbpn.go.id yang menunjukkan peta SHM di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Tangkapan layar pantauan citra satelit melalui laman bhumi.atrbpn.go.id yang menunjukkan peta SHM di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

PAMEKASAN || KLIKMADURA – PT. Budiono Madura Bangun Persada terus menjadi sorotan publik. Sebab, perusahaan tersebut kerap terlibat permasalahan yang berkaitan dengan isu lingkungan dan penguasaan lahan pesisir.

Terbaru, Yupang atau Pang Budianto yang merupakan pemilik perusahaan tersebut diketahui memiliki sertifikat hak milik (SHM) lahan pantai hingga laut yang di atasnya tumbuh populasi mangrove.

Lokasinya, di wilayah pantai selatan Pamekasan. Tepatnya, di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan. Lahan tersebut sempat digarap beberapa waktu, namun akhirnya dihentikan lantaran mendapat penolakan dari masyarakat.

Pantauan Klik Madura melalui citra satelit pada laman bhumi.atrbpn.go.id, lahan tersebut dipecah menjadi 8 SHM dengan nama pemilik berbeda

Baca juga :  SDI Al-Munawwarah Pamekasan Gelar Pemilihan OSSDA, Siapkan Generasi Calon Pemimpin Bangsa

Mayoritas, di atas lahan tersebut tumbuh populasi mangrove yang sangat rimbun. Bahkan, garis batas kepemilikan lahan itu sampai ke wilayah laut.

“Kami rasa, sudah saatnya pemerintah turun tangan mengecek langsung kondisi di lapangan. Jika memang ada pelanggaran, jangan segan menindak sesuai prosedur yang berlaku,” kata Fathorrahman, aktivis Pemerhati Lingkungan Madura.

Menurut dia, penguasaan laut untuk kepentingan pribadi tidak dibolehkan. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan ke lapangan. Meski sudah keluar SHM, jika memang ada pelanggaran, pemerintah harus membatalkan SHM tersebut.

Pembatalan SHM lahan pantai di beberapa lokasi di Indonesia oleh Menteri ATR/BPN menjadi pintu untuk melakukan hal serupa di Kabupaten Pamekasan.

Baca juga :  Kasus Pengrusakan Mangrove Pantai Jumiang Naik Tahap Penyidikan, Akankah Yupang Tersangka?

Sementara itu, Kuasa Hukum PT. Budiono Madura Bangun Persada Zainal Arifin menyampaikan, SHM lahan tersebut diterbitkan oleh BPN sejak puluhan tahun lalu. Maka, dinilai patut dipertanyakan jika baru dipersoalkan sekarang.

Kemudian, Yupang atau Pang Budianto bukan pemilik pertama lahan tersebut. Bos PT. Budiono Madura Bangun Persada itu membeli lahan tersebut kepada masyarakat. “Pak Yupang ini kalau tidak salah pemilik ke lima,” katanya.

Zainal menyampaikan, jika SHM itu mau dipermasalahkan, pemerintah harus bijak. Yakni, semua SHM di kanan kiri lahan milik Yupang juga dicek agar tidak terkesan tebang pilih.

Baca juga :  Ada Nama Yupang Di Balik Pembabatan Hutan Mangrove Pantai Selatan Pamekasan

“Kenapa hanya punya Pak Yupang yang dipermasalahkan, kenapa yang lain tidak? Ini yang menimbulkan pertanyaan,” kata pria berbadan tegap itu.

Zainal berharap, pemerintah bijaksana dalam menyikapi persoalan tersebut. Sebab, segala tindakan yang dilakukan PT. Budiono Madura Bangun Persada sudah sesuai prosedur yang berlaku. (diend)

Berita Terkait

Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan
Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027
Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung Dokter ARZ Disorot, DPRD Pamekasan Bakal Panggil Dinkes dan IDI
Nama Hamid Tak Tercantum dalam Surat Kuasa, Eksepsi Diterima Hakim PN Pamekasan
Di Tengah Sengketa, PD Muhammadiyah Cabut Berkas Peralihan Hak Tanah TK ABA IV Pamekasan
Menyulam Mozaik Kerinduan, Pak Guru Budi dan Muridnya Bernostalgia Lewat Pameran Lukisan
Meriahkan Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Imigrasi Pamekasan Hadirkan Pasporia Akhir Pekan
Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung, Kadinkes Pamekasan Sebut Dokter ARZ Tak Pegang SIP

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:17 WIB

Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 08:51 WIB

Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027

Rabu, 18 November 2026 - 04:27 WIB

Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung Dokter ARZ Disorot, DPRD Pamekasan Bakal Panggil Dinkes dan IDI

Selasa, 17 November 2026 - 22:15 WIB

Nama Hamid Tak Tercantum dalam Surat Kuasa, Eksepsi Diterima Hakim PN Pamekasan

Selasa, 17 November 2026 - 12:05 WIB

Di Tengah Sengketa, PD Muhammadiyah Cabut Berkas Peralihan Hak Tanah TK ABA IV Pamekasan

Berita Terbaru