SUMENEP || KLIKMADURA – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU menemui Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, Rabu (17/6/2026).
Lembaga di bawah naungan PCNU Sumenep itu menyampaikan gagasan pembentukan Pusat Advokasi dan Kontrol Kebijakan Publik (Pantau Publik) dan sejumlah rekomendasi warga nahdliyin di Bumi Sumekar.
Ketua Lakpesdam PCNU Sumenep, Siswadi mengatakan, Pantau Publik merupakan platform gerakan sipil yang berfokus pada advokasi kebijakan, pengawasan anggaran, dan kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
Platform tersebut diharapkan menjadi ruang kolektif warga untuk mengawal kebijakan agar lebih transparan, partisipatif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menurut Siswadi, tujuan utama Pantau Publik adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dan akuntabel melalui penguatan kontrol warga terhadap kebijakan publik.
Selain itu, program tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan layanan publik.
Ia menjelaskan, Pantau Publik memiliki sejumlah program strategis yang akan dijalankan secara bertahap. Program tersebut meliputi Sekolah Kebijakan Rakyat dan Klinik Advokasi Warga.
Kemudian, Pantau Anggaran, Forum Warga dan Parlemen Rakyat, Rapor Layanan Publik, Pusat Data dan Riset Kebijakan, Kampanye Publik dan Media Advokasi, serta Tim Respons Cepat Isu Publik.
“Pantau Publik hadir bukan hanya untuk mengkritik pemerintah, tetapi untuk memastikan kebijakan berjalan adil, anggaran tepat sasaran, dan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama,” ujar Siswadi.
Menurutnya, pengawasan yang konstruktif merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Lakpesdam PCNU Sumenep juga menyampaikan hasil rembuk warga NU dan hasil konferensi NU Sumenep.
Sejumlah rekomendasi strategis yang disampaikan berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan dasar pemerintah.
Siswadi menuturkan bahwa pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya perlu mendapatkan perhatian serius.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk terus melakukan perbaikan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
“Kami juga menyampaikan hasil rembuk warga NU dan hasil konferensi NU Sumenep, termasuk rekomendasi terkait ekonomi masyarakat serta pelayanan dasar pemerintah seperti rumah sakit dan layanan publik lainnya,” katanya.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan daerah.
Lakpesdam PCNU Sumenep berharap DPRD dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal berbagai rekomendasi yang telah disampaikan. Dengan demikian, berbagai aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Melalui Pantau Publik, Lakpesdam menargetkan lahirnya kader advokasi warga, tersedianya kanal pengaduan publik, serta meningkatnya kualitas pengawasan kebijakan dan anggaran.
Program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat budaya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. (nda)
