Meski PP Belum Turun, DPRD Pamekasan Mulai Bahas Regulasi Tata Cara Pilkades

- Jurnalis

Selasa, 29 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana ruang paripurna usai DPRD Pamekasan rapat bersama DPMD Pamekasan. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

Suasana ruang paripurna usai DPRD Pamekasan rapat bersama DPMD Pamekasan. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – DPRD Pamekasan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025. Rapat tertutup itu berlangsung di ruang paripurna DPRD Pamekasan, Senin (28/4/2025).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pilkades, Hamdi menyampaikan, rapat tersebut hanya sebatas pembahasan awal. Mengingat, Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pilkades hingga saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah pusat.

“Hari ini kami hanya membahas, karena PP Pilkades yang menjadi dasar hukum belum turun. Tapi kami tetap membahas, di antaranya tata cara pelaksanaan Pilkades,” katanya.

Baca juga :  Pemkab Pamekasan Masih Tunggu Restu Pusat, WFH ASN Belum Berlaku

Politisi PBB itu menyampaikan, dalam rapat tersebut juga membahas tentang penyederhanaan enam peraturan daerah (perda) menjadi dua perda pokok.

Yakni, Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa. Kemudian, Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Lalu, Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selanjutnya, Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015. Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015. Dan Perda Nomor 15 Tahun 2019.

Baca juga :  Kasatreskrim Polres Pamekasan: Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Gebyar Batik On The Track!

“Keenam perda itu disatukan supaya tidak terlalu banyak aturan yang tumpang tindih, cukup menjadi dua perda utama yang lebih terintegrasi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan, Kusairi, menegaskan, pembahasan tersebut bertujuan untuk menghasilkan regulasi tentang pemerintahan desa yang lebih lengkap dan kuat.

“Rapat hari ini diharapkan dapat menghasilkan aturan desa yang lebih lengkap dan power full sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di tahun-tahun mendatang,” tandasnya. (ibl/diend)

Berita Terkait

Kenakan Batik Beras Tumpah, Plt Dirut RSUD SMART Beserta Istri Raih Juara Favorit Semarak Batik Pamekasan 2026
Batik Kawung Antar Kadinkes Pamekasan dan Istri Raih Juara Pertama Semarak Batik Pamekasan 2026
Wisuda Ke-XXI, Rektor UIM Sebut Gelar Sarjana Tak Lepas dari Doa dan Perjuangan Orang Tua
530 Mahasiswa UIM Diwisuda, Siap Mengabdi di Tengah Masyarakat
20.771 Guru se-Jatim Padati Pamekasan, HGN ke-81 Dimeriahkan Kesenian Lokal
Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk, Ketua DPRD Pamekasan Minta Distributor Nakal Ditindak Tegas
Kostum Ceria Antar Puskesmas Pademawu Raih Juara Tiga Jalan Sehat HKN ke-62
Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 11:44 WIB

Kenakan Batik Beras Tumpah, Plt Dirut RSUD SMART Beserta Istri Raih Juara Favorit Semarak Batik Pamekasan 2026

Minggu, 22 November 2026 - 08:24 WIB

Batik Kawung Antar Kadinkes Pamekasan dan Istri Raih Juara Pertama Semarak Batik Pamekasan 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 12:35 WIB

Wisuda Ke-XXI, Rektor UIM Sebut Gelar Sarjana Tak Lepas dari Doa dan Perjuangan Orang Tua

Sabtu, 21 November 2026 - 08:08 WIB

20.771 Guru se-Jatim Padati Pamekasan, HGN ke-81 Dimeriahkan Kesenian Lokal

Jumat, 20 November 2026 - 10:54 WIB

Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk, Ketua DPRD Pamekasan Minta Distributor Nakal Ditindak Tegas

Berita Terbaru