Dewan Geram Gara-Gara Bupati Pamekasan Gelar Preskon Tanpa Koordinasi

- Jurnalis

Selasa, 22 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Rapat Paripurna DPRD Pamekasan dengan agenda jawaban bupati atas penyampaian PU Fraksi terkait RPJMD. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

Suasana Rapat Paripurna DPRD Pamekasan dengan agenda jawaban bupati atas penyampaian PU Fraksi terkait RPJMD. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Suasana politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan memanas. Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, secara terbuka mengkritisi pernyataan Bupati KH. Kholilurrahman usai menghadiri undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ali Masykur menilai, pernyataan yang disampaikan bupati tidak mencerminkan substansi sebenarnya dari pertemuan dengan lembaga antirasuah tersebut.

Ia bahkan menyebut penyampaian bupati kepada wartawan terkesan kurang pas dan tidak melalui mekanisme yang semestinya.

“Saya kira kurang begitu ngenak apa yang disampaikan oleh bupati terhadap media. Apa yang ditanya teman-teman wartawan dan jawaban yang diberikan itu kurang begitu pas,” tegas politisi PPP itu saat ditemui usai rapat paripurna, Senin (21/7/2025).

Baca juga :  Luar Biasa! Pamekasan Raih Penghargaan STBM Award Kategori Madya Tahun 2024

Tak hanya itu, Ali juga menyayangkan langkah bupati yang langsung menggelar konferensi pers tanpa koordinasi dengan DPRD Pamekasan.

Padahal, menurutnya, KPK sendiri telah menyarankan agar hasil dari pertemuan tersebut terlebih dahulu disampaikan melalui forum resmi di internal dewan.

“Preskon yang dilakukan itu tidak sepengetahuan DPRD. Padahal KPK menyarankan agar digelar paripurna internal terlebih dahulu untuk menyampaikan materi yang dibahas,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan anggota Komisi I DPRD Pamekasan, Muhammad Sahur. Dalam forum paripurna pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, ia secara terbuka mempertanyakan pola komunikasi yang dibangun oleh kepala daerah.

Baca juga :  Nasib PKL Eks PJKA Usai Ditutup Paksa: Tak Mampu Bayar Cicilan, Biaya Makan Harus Ngutang

“Apakah memang pola komunikasi yang dibangun seperti itu? Ayo, saya sambut baik apa yang dilakukan, dengan sistem yang baik atau saling senggol, ayok,” kritik legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Sikap kritis dua legislator ini mencerminkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif dalam hal koordinasi. Khususnya, menyangkut isu strategis pasca undangan dari KPK.

DPRD berharap komunikasi antar-lembaga dijalankan secara terbuka dan terstruktur, guna mencegah polemik yang justru kontraproduktif bagi pemerintahan daerah. (ibl/pw)

Berita Terkait

Pengusaha Tembakau Diperiksa KPK, PCNU Pamekasan: Mereka Jantung Petani
UIN Madura Raih Akreditasi Unggul, Rektor: Tonggak Penting Transformasi Kampus
Dua Rumah Sakit Terima Pasien Rujukan Tapi Dokter Tidak Ada, Ibu Melahirkan Hampir Terlantar
Membanggakan! Bersaing dengan 104 Ribu Proposal, 18 Dosen UNIRA Lolos Hibah Penelitian Nasional 2026
Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan, Rumah Sakit di Madura Bakal Tanggung Iuran JKN Warga Miskin Lewat CSR
Politisi PKS Sebut Ulama dan Pesantren Terlibat Narkotika, Kiai Madura Murka
Tak Ingin Kisruh Penolakan Puskesmas Teja Antar Jenazah Pakai Ambulans Berlarut, Dewan Segera Lakukan Klarifikasi
Komisi III DPRD Pamekasan Usul Jembatan Blumbungan Dibangun Ulang

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 11:13 WIB

Pengusaha Tembakau Diperiksa KPK, PCNU Pamekasan: Mereka Jantung Petani

Sabtu, 11 April 2026 - 13:43 WIB

UIN Madura Raih Akreditasi Unggul, Rektor: Tonggak Penting Transformasi Kampus

Sabtu, 11 April 2026 - 11:57 WIB

Dua Rumah Sakit Terima Pasien Rujukan Tapi Dokter Tidak Ada, Ibu Melahirkan Hampir Terlantar

Sabtu, 11 April 2026 - 10:23 WIB

Membanggakan! Bersaing dengan 104 Ribu Proposal, 18 Dosen UNIRA Lolos Hibah Penelitian Nasional 2026

Jumat, 10 April 2026 - 11:30 WIB

Politisi PKS Sebut Ulama dan Pesantren Terlibat Narkotika, Kiai Madura Murka

Berita Terbaru