Demi Masyarakat, Partai Gelora Pamekasan Desak Status UHC Kembali Jadi Prioritas

- Jurnalis

Jumat, 17 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD Partai Gelora Pamekasan Mohammad Saedy Romli foto bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora (PARTAI GELORA FOR KLIK MADURA)

Ketua DPD Partai Gelora Pamekasan Mohammad Saedy Romli foto bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora (PARTAI GELORA FOR KLIK MADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Partai Gelora Pamekasan menegaskan komitmennya agar layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Mereka mendesak agar program Universal Health Coverage (UHC) tidak dikesampingkan dalam pembahasan anggaran tahun 2026 maupun Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Ketua DPD Partai Gelora Pamekasan, Mohammad Saedy Romli, menyayangkan munculnya narasi dalam surat edaran bupati yang menyebutkan penerima UHC hanya dari desil 1 hingga 5.

Menurutnya, kelompok tersebut sebenarnya sudah masuk dalam penerima program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena termasuk masyarakat yang berhak mendapatkan bansos.

Baca juga :  UKK Lawrent Fasya IAIN Madura Komitmen Cetak Praktisi Hukum Berintegeritas

“Kalau masih menggunakan narasi seperti itu, artinya Pemkab Pamekasan mau lepas tangan dan menyerahkan tanggung jawab ke APBN. Tentu kami menolak hal itu,” tegas Saedy.

Politisi muda itu meminta Bupati Pamekasan agar lebih arif dan bijak dalam mengambil kebijakan publik. Ia menilai, sektor kesehatan merupakan kebutuhan paling mendesak yang harus mendapat perhatian lebih dibanding infrastruktur maupun pendidikan.

“Apalah artinya infrastruktur bagus kalau masyarakatnya sakit. Karena itu kami ingin UHC tetap menjadi prioritas agar seluruh warga bisa merasakan manfaatnya,” lanjutnya.

Partai Gelora Pamekasan berencana mengirimkan surat resmi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pentingnya layanan kesehatan gratis bagi semua. Saedy juga mengingatkan agar Peraturan Bupati (Perbup) baru yang sedang digodok ditinjau ulang sebelum diterbitkan.

Baca juga :  KRIS BPJS Kesehatan Segera Diterapkan di Pamekasan, Sistem Kelas Resmi Dihapus

“Redaksi yang digunakan masih memakai data lama seperti DTKS dan SIKS-NG, padahal sekarang sudah terintegrasi di DTSEN. Jadi sebaiknya dikaji ulang dulu agar tidak salah sasaran,” pungkasnya. (enk/nda)

Berita Terkait

Batik Kawung Antar Kadinkes Pamekasan dan Istri Raih Juara Pertama Semarak Batik Pamekasan 2026
Wisuda Ke-XXI, Rektor UIM Sebut Gelar Sarjana Tak Lepas dari Doa dan Perjuangan Orang Tua
530 Mahasiswa UIM Diwisuda, Siap Mengabdi di Tengah Masyarakat
20.771 Guru se-Jatim Padati Pamekasan, HGN ke-81 Dimeriahkan Kesenian Lokal
Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk, Ketua DPRD Pamekasan Minta Distributor Nakal Ditindak Tegas
Kostum Ceria Antar Puskesmas Pademawu Raih Juara Tiga Jalan Sehat HKN ke-62
Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara
Politisi PBB Diduga Arogan Pukul Personel Satpol PP, Ketua DPRD Pamekasan Turun Tangan Mendamaikan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 08:24 WIB

Batik Kawung Antar Kadinkes Pamekasan dan Istri Raih Juara Pertama Semarak Batik Pamekasan 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 12:35 WIB

Wisuda Ke-XXI, Rektor UIM Sebut Gelar Sarjana Tak Lepas dari Doa dan Perjuangan Orang Tua

Sabtu, 21 November 2026 - 12:32 WIB

530 Mahasiswa UIM Diwisuda, Siap Mengabdi di Tengah Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 08:08 WIB

20.771 Guru se-Jatim Padati Pamekasan, HGN ke-81 Dimeriahkan Kesenian Lokal

Jumat, 20 November 2026 - 10:54 WIB

Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk, Ketua DPRD Pamekasan Minta Distributor Nakal Ditindak Tegas

Berita Terbaru