SUMENEP || KLIKMADURA – PC GP Ansor Sumenep menyoroti klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “partainya anak Nahdliyin”. Organisasi kepemudaan tersebut menilai klaim itu bertolak belakang dengan kondisi kader muda Nahdlatul Ulama (NU) yang bekerja sebagai pendamping desa.
Ketua PC GP Ansor Sumenep, KH. Qumri Rahman mengatakan, sejumlah kader muda Nahdliyyin yang selama ini mengabdi sebagai pendamping desa disebut mengalami relokasi oleh Kementerian Desa. Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan tanpa dasar dan pertimbangan yang jelas serta transparan.
Qumri menilai, kondisi tersebut menjadi kontradiksi dengan klaim PAN yang selama ini berupaya mendekatkan diri kepada kalangan Nahdliyyin.
“Di satu sisi PAN mengklaim sebagai ‘partainya anak Nahdliyyin’, tapi di sisi lain PAN melalui menterinya malah merugikan anak-anak muda NU yang khidmat dan mengabdi di desa dengan direlokasi,” ujarnya.
Menurut dia, apabila PAN ingin membangun kedekatan dengan warga Nahdliyyin, hal tersebut seharusnya diwujudkan melalui program dan kebijakan yang konkret. Bukan justru melalui kebijakan yang dinilai merugikan kader muda NU yang selama ini mengabdi di desa.
“Atas hal tersebut, jelas fakta di lapangan sangat bertolak belakang dengan klaim yang selama ini digembar-gemborkan,” tegasnya.
PC GP Ansor Sumenep, lanjut Qumri, menyampaikan sejumlah sikap terkait persoalan tersebut. Pertama, pihaknya mendukung penuh gerakan yang dilakukan PW GP Ansor Jawa Timur.
“Kami siap mendukung dan membackup gerakan yang dilakukan oleh PW Ansor Jatim,” tuturnya.
Kedua, PC GP Ansor Sumenep meminta agar warga Nahdliyyin tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Sebab, di tengah berbagai klaim politik tersebut, pihaknya menilai masih terdapat kader muda NU yang mengalami ketidakadilan akibat kebijakan relokasi sebagai pendamping desa.
Ketiga, GP Ansor Sumenep meminta Presiden melakukan evaluasi terhadap Menteri Desa. Menurut Qumri, Kementerian Desa harus lebih fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam memaksimalkan pembangunan serta program di tingkat desa.
“Selama ini Menteri Desa tidak fokus pada pekerjaannya, sehingga desa menjadi terbengkalai sepertinya. Untuk itu, Menteri Desa agar fokus pada pekerjaannya sehingga kerja-kerja desa lebih maksimal,” katanya.
Apabila tidak terdapat evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan tersebut, PC GP Ansor Sumenep menyerukan agar Presiden mengambil langkah lebih tegas terhadap Menteri Desa.
“Jika belum ada evaluasi dari Menteri Desa, kami menyerukan dan meminta Presiden agar mengevaluasi dan mencopot Menteri Desa,” pungkasnya. (nda)
