PAMEKASAN || KLIKMADURA – Persoalan pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil mendapat perhatian dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan Mohammad Saedy Romli menilai, salah satu akar persoalan tersebut terletak pada sistem penilaian yang dinilai terlalu kaku dalam melihat aset fisik masyarakat.
Selain itu, dia juga menyoroti proses ground checking atau verifikasi kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pendataan terkadang dilakukan secara terburu-buru tanpa memotret secara utuh kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Jadi, akar masalahnya di situ, petugas terlalu kaku menilai aset fisik masyarakat. Tanpa mengetahui daya beli mereka seperti apa,” kata pria yang juga Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Pamekasan itu.
Menurut Edy, verifikasi yang tidak akurat berpotensi menyebabkan masyarakat prasejahtera masuk dalam kategori desil tinggi. Akibatnya, warga yang seharusnya berhak memperoleh bantuan pemerintah maupun beasiswa pendidikan berpotensi tidak mendapatkan haknya.
Pria yang akrab disapa Edy Gelora iti meminta pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat mekanisme atau jalur sanggah bagi masyarakat yang merasa data tingkat kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) secara transparan. Proses tersebut juga perlu melibatkan perangkat di tingkat lokal yang benar-benar memahami kondisi masyarakat.
“Jadi tidak cukup hanya petugas,” kata Edy, sapaan akrabnya.
Dia berharap, persoalan ketidaksesuaian data DTSEN dapat segera diselesaikan secara tepat dan cepat. Para petugas juga diharapkan lebih teliti dalam melakukan proses pendataan dan verifikasi di lapangan.
“Iya, semuanya juga harus terlibat dalam penyelesaian permasalahan ini,” tandasnya. (enk/nda)
