Oleh: Deaz Terengganu, SH.
****
SETIAP menjelang Hari Raya Idul Fitri, tradisi berbagi uang baru selalu menjadi momen yang dinanti. Namun tahun ini, pengalaman saya sebagai masyarakat yang ikut “war” penukaran uang baru melalui situs resmi Bank Indonesia justru menghadirkan ironi.
Secara konsep, sistem penukaran online yang dikelola Bank Indonesia patut diapresiasi. Digitalisasi seharusnya membuat proses lebih tertib, transparan, dan adil.
Masyarakat tidak perlu lagi antre panjang secara fisik. Cukup daftar, pilih lokasi, datang sesuai jadwal, dan selesai. Namun praktik di lapangan berkata lain.
Saya sendiri mengalami langsung bagaimana waktu tunggu yang tertera 30 menit bisa molor menjadi tiga jam. Bahkan akses ke website justru relatif longgar pada tengah malam waktu yang jelas tidak ideal bagi mayoritas masyarakat.
Ironisnya, setelah berhasil masuk pun persoalan belum selesai. Titik lokasi penukaran yang dipilih kerap tidak muncul atau mendadak tidak tersedia. Proses yang seharusnya sederhana berubah menjadi perjuangan penuh frustrasi.
Ketidaksesuaian antara informasi waktu tunggu dan realitas sistem menunjukkan ada problem serius pada kapasitas server, manajemen trafik, atau desain antrian digitalnya.
Jika sistem mencantumkan estimasi 30 menit, maka publik berhak mendapatkan kepastian mendekati angka tersebut. Ketika realisasinya berjam-jam, kepercayaan publik ikut tergerus.
Dampaknya tidak berhenti pada keluhan teknis. Kelangkaan akses penukaran resmi memicu lonjakan jasa penukaran uang baru nonresmi. Praktik ini memang bukan hal baru, tetapi tahun ini terasa lebih masif.
Biaya jasa melonjak drastic satu bendel pecahan Rp100.000 bisa dikenakan biaya hingga Rp35.000, sementara satu bendel Rp500.000 jasanya menembus Rp80.000. Selisih yang cukup signifikan, apalagi bagi masyarakat kecil yang ingin berbagi dalam jumlah terbatas.
Di sinilah paradoksnya. Negara sudah menyediakan jalur resmi, tetapi hambatan sistem justru membuka ruang ekonomi rente musiman.
Masyarakat yang tidak punya waktu “begadang” atau tidak cukup sabar menghadapi sistem yang amburadul akhirnya memilih jalur instan dengan biaya tambahan. Pada titik ini, efisiensi yang dijanjikan digitalisasi justru berbalik menjadi beban tambahan.
Saya memang akhirnya berhasil mendapatkan slot penukaran setelah menunggu berjam-jam. Namun keberhasilan personal tidak menghapus fakta bahwa sistem ini masih perlu evaluasi menyeluruh. Jangan sampai akses terhadap layanan publik terasa seperti perlombaan kecepatan internet dan keberuntungan jam login. (*)
