SUMENEP || KLIKMADURA – Rencana pembangunan Replacement Pelabuhan Sapudi menuai penolakan dan kekecewaan masyarakat. Hal itu mencuat dalam audiensi yang digelar warga Pulau Sapudi bersama pihak Kecamatan Gayam dan konsultan pelaksana proyek PT Wijaya Inti Nusa Sentosa, Selasa, (16/12/2025)
Audiensi tersebut dihadiri perwakilan masyarakat, tokoh nelayan, buruh pelabuhan tradisional, Lintas Ormas Pulau Sapudi, serta unsur pemerintah Kecamatan Gayam.
Forum itu menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus keberatan warga terhadap konsep pembangunan pelabuhan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan ekonomi masyarakat lokal.
Dalam forum tersebut, konsultan pelaksana memaparkan gambaran umum rencana proyek dan menjawab sejumlah pertanyaan teknis dari warga.
Namun, absennya UPP Kelas III Sapudi selaku otoritas kepelabuhanan justru memantik kekecewaan dan kemarahan peserta audiensi.
Masyarakat menilai ketidakhadiran UPP Kelas III Sapudi sebagai bentuk pengabaian aspirasi publik. Bahkan, instansi tersebut disebut terkesan menghindar dari dialog terbuka yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi dan penyelesaian persoalan.
“Kami datang bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk berdialog. Ironisnya, pihak yang paling bertanggung jawab justru tidak hadir. Ini sangat kami sesalkan,” tegas Zaini, Ketua Ansor Kecamatan Gayam.
Zaini menilai UPP Kelas III Sapudi terkesan cuci tangan dan seolah melempar tanggung jawab kepada konsultan pelaksana proyek.
Padahal, menurut dia, sejak awal pengusulan hingga perencanaan proyek dilakukan oleh UPP tanpa melibatkan masyarakat maupun pengguna jasa pelabuhan.
“Saat diminta pertanggungjawaban, malah menghilang. Akibatnya, masyarakat dibuat marah dan kecewa,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Gayam. Melalui perwakilannya, Yudi Ansori menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan pelabuhan.
Namun, perencanaan harus dilakukan secara partisipatif dan tidak mematikan mata pencaharian warga, khususnya buruh pelabuhan dan pelayaran rakyat.
Menurut Yudi, sejak awal Pelabuhan Sapudi menjadi denyut utama ekonomi masyarakat yang bertumpu pada transportasi perahu rakyat. Karena itu, pembangunan replacement seharusnya memperkuat, bukan justru melemahkan ekonomi lokal.
“Kalau pembangunan ini tetap dipaksakan dengan konsep yang sekarang, dampaknya jelas. Harga kebutuhan pokok akan naik dan masyarakat kecil yang paling menderita,” paparnya.
Yudi bahkan menegaskan, pembangunan yang mengorbankan penghasilan warga atas nama negara tidak dapat dibenarkan.
“Haram hukumnya pembangunan dilanjutkan jika harus membunuh mata pencaharian orang lain. Ini bukan sekadar proyek, tapi soal asas manfaat. Kami tidak ingin Pelabuhan Sapudi bernasib seperti Pelabuhan Dungkek,” tandasnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi catatan serius bagi instansi terkait, khususnya UPP Kelas III Sapudi.
Tujuannya, agar ke depan lebih terbuka dan hadir langsung dalam forum resmi bersama masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang adil dan berkeadilan sosial.
“Ini adalah jalan musyawarah terakhir yang kami tempuh. Jika audiensi ini dianggap tidak penting, maka kami siap melakukan aksi di depan kantor UPP,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Plt Kepala UPP Kelas III Sapudi, Reni Wijaya, belum memberikan tanggapan. (nda)
