Kenaikan Harga Cukai Rokok Harus Ditinjau Ulang

- Jurnalis

Kamis, 24 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Abdul Aziz, Aktivis Sosial.

——–

SETIAP tahun, harga pita cukai rokok naik. Katanya demi mengurangi konsumsi rokok dan menambah pendapatan negara. Tapi di lapangan, yang saya lihat justru beda: rokok ilegal makin banyak dan makin mudah dibeli.

Sebagai warga biasa yang melihat langsung kondisi ini, saya merasa kebijakan kenaikan cukai perlu ditinjau ulang.

Memang niatnya baik, tapi dampaknya justru membuat rokok legal jadi makin mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat kecil.

Akhirnya, masyarakat beralih ke rokok ilegal yang harganya lebih murah—meskipun kualitas dan keamanannya tidak jelas.

Baca juga :  Satpol PP Pamekasan Bakal Dampingi Bea Cukai Madura Razia Rokok Bodong

Masalah ini bukan cuma soal harga. Rokok ilegal juga membuka banyak lapangan kerja, dari produsen rumahan sampai pengecer di jalanan.

Di satu sisi ini menyerap tenaga kerja, tapi di sisi lain negara rugi karena kehilangan pemasukan cukai, dan peredarannya tidak terkontrol.

Saya paham bahwa pemerintah ingin melindungi masyarakat dari bahaya rokok, tapi kalau caranya hanya dengan menaikkan cukai tanpa dibarengi pengawasan yang ketat, maka rokok ilegal akan terus tumbuh subur.

Menurut saya, harus ada keseimbangan. Negara tetap bisa mengatur cukai rokok, tapi juga perlu memperkuat pengawasan, memberdayakan petani dan pelaku usaha kecil di sektor tembakau, serta melakukan edukasi publik.

Baca juga :  Di Balik Lensa Media Sosial: Menyoroti Objektifikasi Perempuan dan Dampaknya

Jika tidak, yang terjadi adalah masyarakat jadi korban dua kali: kehilangan akses rokok legal dan terjebak produk ilegal yang tidak terjamin.

Untuk menghadapi mahalnya tarif cukai, pemerintah perlu mempertimbangkan sistem cukai yang lebih adil, misalnya dengan memberikan keringanan atau skema khusus bagi industri rokok lokal skala kecil dan menengah.

Dengan begitu, para pelaku usaha lokal tidak tersingkir oleh pasar besar atau malah tergoda masuk ke jalur ilegal.

Selain itu, pemberdayaan petani tembakau lokal melalui pelatihan, subsidi pupuk, dan kemitraan yang sehat juga sangat penting agar rantai produksi tetap berjalan dan ekonomi daerah tidak mati suri.

Baca juga :  Bea Cukai Madura Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp 33 Miliar

Sebagai rakyat kecil, saya hanya berharap kebijakan dibuat dengan melihat realita di bawah, bukan hanya dari angka di atas kertas. (*)

Berita Terkait

Teks, Konteks, dan Antiklimaks
Peringatan World Press Freedom 2026, Momentum Menjadikan Jurnalis Adaptif dan Independen 
MH Said Abdullah Sang Mentor Sejati
Membaca Arah, Mengeja Sejarah
May Day 2026: Mengakhiri Ketidakadilan Bagi Buruh Perempuan
Mono Nakoda, Multi ABK
Madura Menuju KEK Tembakau, Mungkinkah Terwujud?
Hermeneutika Bangsa Dasamuka

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 23:37 WIB

Teks, Konteks, dan Antiklimaks

Minggu, 3 Mei 2026 - 00:36 WIB

Peringatan World Press Freedom 2026, Momentum Menjadikan Jurnalis Adaptif dan Independen 

Jumat, 1 Mei 2026 - 06:35 WIB

MH Said Abdullah Sang Mentor Sejati

Jumat, 1 Mei 2026 - 00:58 WIB

Membaca Arah, Mengeja Sejarah

Kamis, 30 April 2026 - 12:52 WIB

May Day 2026: Mengakhiri Ketidakadilan Bagi Buruh Perempuan

Berita Terbaru

Ketua Satgas MBG Pamekasan, H. Sukriyanto berbincang dengan para pengurus PMMKP di Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Pamekasan. (ISTIMEWA)

Pamekasan

PMMKP Konsolidasi Pengurus, Perkuat Pengawasan Program MBG

Rabu, 13 Mei 2026 - 02:16 WIB