Oleh: Abrari Alzael, Budayawan & Jurnalis Senior
****
MEMBUKA buku, tentang hutang negeri ini, sudah mencapai Rp. 10.000 triliun per tahun 2026. Bila utang ini ditanggungkan ke semua penduduk yang berjumlah 280.000.00 jiwa, maka warga negara harus patungan sebesar Rp. 35juta per jiwa, termasuk balita.
Trend hutang ini terus naik dari presiden ke presiden berikutnya. Di era Prabowo mencapai puncak, setara Rp 10 ribu triliun. Di era Soeharto, utang negara Rp. 550 T, Habiebi (938 T), Gus Dur (Rp 1.200 T), Megawati (1.300 T), SBY (Rp. 2.600 T), dan Jokowi Rp 8.500 Triliun. Untuk apa, tentu saja untuk membangun negeri ini dari berbagai aspek.
Bukan hal yang baru apabila negara berhutang, meski tetap berhitung. Negara yang terlalu banyak hutang, dan bila tidak kuat membayar, negaranya bisa diambil alih oleh negara yang memberi hutang.
Sekedar menyebut contoh, Sri Langka berhutang ke China, dan akhirnya tidak kuat bayar akibat pembangunan pelabuhan Hambantota. Akibatnya, Sri Langka menyerahkan pelabuhan tersebut untuk dikelola China selama 98 tahun.
Hal yang sama terjadi di negara Tajikistan, Montenegro, dan Uganda. Karena tidak kuat membayar hutang ke China, ketiga negara itu menyerahkan aset-asetnya untuk dikelola China baik berupa tambang dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya. Indonesia, sebagai layaknya negara yang berhutang, sepertinya akan mengalami hal serupa.
Bila ditelisik, negara telah memberi keleluasaan bagi negara kreditur untuk mengelola apa yang dimiliki republik ini sebagai negara kaya. Negara tutup mata saat orang atau negara lain melakukan pengelolaan aset bangsa.
Bandara Internasional Morowali yang tidak berijin, negara tiba-tiba sariawan mendadak. Di bandara ini apa dan siapa saja bisa masuk atau keluar ke luar negeri. Bagaimana mungkin negara tiba-tiba memiliki mata yang tertancap belati dan tidak bisa melihat praktik-praktik ini.
Di Tangerang, negara juga tiba-tiba tuna netra saat orang atau negara lain membuat pagar hingga sepanjang 35 kilo meter dan terus berlangsung hingga saat ini. Begitu juga di PIK 1 dan PIK 2 dan di tempat lain seperti di Papua dan Sumatera, untuk sekedar menyebut contoh. Publik bertanya, untuk apa, untuk siapa dan siapa yang berkepentingan dengan itu. Betulkah negara itu sendiri atau oknum dari penyelenggara negara tertentu dengan tujuan yang tidak berpijak kepada kenegarawanan itu sendiri?
Logika rakyat tidak bisa menyentuh logika penyelenggara negara, penguasa. Ditilik dari perspektif awam, hutang yang bengkak, penguasa yang tidak mendengar nasehat, aset-aset yang dikelola asing, wajarlah jika rakyat menduga, ada yang tidak beres dengan negeri ini.
BBM naik, dolar merangkak, bahan-bahan melonjak, tentu saja ini tidak terjadi begitu saja. Rakyat mencium aroma busuk yang memendar dari hulu hingga hilir. Padahal, umat sudah mendoakan negaranya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Masalahnya, bukankah Tuhan tidak terlalu teknis dalam urusan penyelenggaraan negara yang seharusnya dihandle oleh khalifah-Nya? Jujurly, keinginan rakyat sederhana ; hidup layak, bisa bekerja dengan upah yang layak, bisa menyekolahkan anak-anaknya dan berdaulat di negerinya sendiri.
Ada apa dengan negeri ini? Mengaku jujurlah wahai petinggi negara. Hidup sudah tidak baik-baik saja pada lapis bawah. Yang kaya semakin kaya, yang menengah menurun, dan yang miskin semakin fakir.
Dari beberapa tanda kebangkrutan negara, negeri ini telah memiliki sebagian besar dari tanda-tanda itu. Diantaranya, angka hutang yang terus naik, pajak yang mendakik, defisit anggaran, inflasi, dan nilai mata uang yang semakin anjlok.
Penguasa, bicaralah dengan jujur dan baik. Rakyat ingin bantu tetapi negara tidak memaksakan kehendak juga. Negara dengan jutaan serdadu memang memiliki kuasa, tetapi tidak perlu menikam rakyat juga sebab serdadu lahir dari rakyat. Serdadu itu alat negara, bukan alat untuk kuasa tertentu.
Dulu, ada orang yang selalu bohong dan selalu berteriak ada anjing meski tidak ada anjing. Pada suatu saat anjing benar-benar ada, dan ia teriak kencang sekali, orang-orang di sekitarnya tidak percaya.
Memang tidak ada anjing di mulut penguasa. Tetapi bagaimana dengan babi? Pasta gigi, memang sesuatu yang berbeda dari pesta babi. Penguasa, sebelum siang, segeralah sikat gigi dan bercermin diri. (*)
