BANGKALAN || KLIKMADURA – Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) menggelar rapat koordinasi bersama bupati, ketua dewan dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura, Sabtu (24/5/2025).
Kegiatan yang digelar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu meneguhkan tekad untuk mewujudkan Madura sebagai provinsi. Langkah-langkah strategis akan ditempuh untuk mempercepat berpisahnya Madura dari Provinsi Jawa Timur itu.
Ketua Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) Achmad Zaini mengatakan, perjuangan memandirikan Madura dari Provinsi Jawa Timur berlangsung sejak puluhan tahun silam.
Bahkan, berbagai upaya sudah dilakukan. Pada tahun 2017 lalu, sempat diajukan judicial review (JR) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Namun, upaya tersebut kandas.
Selanjutnya, para tokoh mengusulkan secara tertulis pembentukan Madura provinsi kepada Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukam Prof. Mahfud MD.
Usulan juga disampaikan kepada pimpinan DPR RI melalui anggota dewan dari dapil Madura. Di samping itu, usulan secara tertulis juga disampaikan secara langsung kepada DPD RI.
“Usulan-usulan ini akan kami tindak lanjuti langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terwujudnya Madura sebagai provinsi,” katanya.
Aba Zaini menyampaikan, dukungan dari berbagai pihak terhadap pembentukan Madura provinsi sangat kuat. Baik dari ulama, umara hingga akademisi di Pulai Garam.
Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat itu menjadi kekuatan untuk memohon kepada Presiden Prabowo agar Madura provinsi segera diwujudkan.
“Dengan status Madura menjadi provinsi, maka masyarakat Madura akan semakin sejahtera, maju dan berkembang,” katanya.
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan, pada prinsipnya kepala daerah di Madura sepakat mendorong berpisahnya Madura dari Jawa Timur. Bahkan, jika ada kabupaten yang perlu dimekarkan, para kepala daerah juga siap. “Semua sepakat,” kata Haji Idi. (pen)
