Dugaan Potongan Honor BPD Tragih, Camat Robatal Dituding Tutup Mata

- Jurnalis

Sabtu, 11 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Camat Robatal, Revelino Diaz Steny. (IBNU ANSORI / KLIKMADURA)

Camat Robatal, Revelino Diaz Steny. (IBNU ANSORI / KLIKMADURA)

SAMPANG || KLIKMADURA – Dugaan pemotongan honor anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, kembali mencuat.

Warga menilai pihak kecamatan terkesan cuek dan belum mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Mantan anggota BPD Tragih, Imam Is Romadoni, menyayangkan sikap Camat Robatal yang dinilai tidak responsif terhadap laporan dugaan pemotongan honor itu.

Imam mengaku setiap kali pencairan, anggota BPD diminta menyerahkan Rp100 ribu kepada pemerintah desa dengan alasan pajak. Namun hingga kini, tidak ada bukti setor resmi yang ditunjukkan.

Baca juga :  Diskopindag Sampang Bekali UMKM, Produk Lokal Siap Tembus Pasar Singapura dan Brunei

“Kalau memang benar untuk pajak, harusnya ada dokumen resmi dan transparan. Tapi faktanya, tidak pernah dijelaskan,” ujar Imam, Jumat (11/10/2025).

Ia menegaskan, praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan merugikan hak anggota BPD.

Imam pun mendesak kecamatan turun tangan agar dugaan penyimpangan keuangan di tingkat desa segera ditertibkan.

“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, kecamatan semestinya tidak membiarkan praktik seperti ini. Jangan sampai hak anggota BPD terus dirugikan,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Robatal, Revelino Diaz Steny, menilai persoalan keuangan dan pemerintahan di tingkat desa merupakan ranah kewenangan masing-masing desa.

Baca juga :  Sikapi Kekalahan Pilkada secara Kesatria, Paslon Tauhid Ogah Hibur Diri dengan Deklarasi Kemenangan

“Bisa saja ada kesepakatan antara pihak desa dan BPD sebelumnya. Kalau memang keberatan, seharusnya disampaikan saat audit oleh Inspektorat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, honor anggota BPD di Kabupaten Sampang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Besaran dan pencairannya diatur melalui Peraturan Bupati, dan pengelolaannya wajib dilakukan secara transparan serta sesuai mekanisme keuangan desa. (ibn/nda)

Berita Terkait

Tekan Penyusutan Lahan, Diskan Sampang Genjot Kualitas Garam Rakyat Lewat Pelatihan di Empat Kecamatan
Pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 Tak Jelas, Pembahasan Regulasi Belum Tuntas
Pelaku TPPO Akui Raup Keuntungan Jutaan Rupiah dan Beroperasi Selama 4 Tahun
Hampir Dua Bulan, Polres Sampang Ungkap 20 Kasus Narkoba dan Amankan 25 Tersangka
Sempat Kabur Hampir Dua Bulan, Terduga Pelaku Rudapaksa Dibekuk di Surabaya
Nurul Hasanah Akhirnya Dipulangkan dari Libya, Bupati Sampang Ungkap Proses Penyelamatannya
IKK Sampang Turun Jadi 93,32 Poin, Biaya Konstruksi hingga Transfer Daerah Berpotensi Terdampak
Mahfud MD Desak Pemkab Sampang Segera Bereskan Legalitas Kepemilikan Tanah Sekolah

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 10:31 WIB

Tekan Penyusutan Lahan, Diskan Sampang Genjot Kualitas Garam Rakyat Lewat Pelatihan di Empat Kecamatan

Sabtu, 21 November 2026 - 23:25 WIB

Pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 Tak Jelas, Pembahasan Regulasi Belum Tuntas

Sabtu, 21 November 2026 - 05:02 WIB

Pelaku TPPO Akui Raup Keuntungan Jutaan Rupiah dan Beroperasi Selama 4 Tahun

Jumat, 20 November 2026 - 11:40 WIB

Hampir Dua Bulan, Polres Sampang Ungkap 20 Kasus Narkoba dan Amankan 25 Tersangka

Kamis, 19 November 2026 - 12:45 WIB

Sempat Kabur Hampir Dua Bulan, Terduga Pelaku Rudapaksa Dibekuk di Surabaya

Berita Terbaru