Oleh: Haris Rizki Maulana, Sekertaris Bidang Kesehatan DPD IMM Jawa Timur asal Sumenep.
———-
MADURA merupakan pulau yang berada di sebelah timur laut Pulau Jawa. Mempunyai empat kabupaten dan termasuk daerah yang paling banyak memiliki kepulauan di Jawa Timur.
Pulau-pulau kecil yang paling banyak berada di Kabupaten Sumenep, dari ekspektasi keindahan yang dimaksud, terdapat kecemasan tersendiri dari beberapa warga lokal di kepulauan tersebut.
Pasalnya, dengan banyaknya pulau-pulau ini, menjadi tugas dan tanggungjawab tersendiri bagi pemerintah setempat untuk memberikan fasilitas yang cukup memadai. Baik dari akses laut, fasilitas pangan dan yang paling penting adalah fasilitas kesehatan.
Mengingat, akses jalur laut yang mungkin tidak mudah untuk dilalui, hal demikian perlu adanya perhatian khusus dari pemeritah, baik dari tingkat yang paling kecil sampai paling tinggi seperti pemerintah pusat.
Berbicara persoalan fasilitas serta pelayanan kesehatan, perlu di pandang lebih. Utamanya, fasilitas yang sifatnya sangat spesifik. Baik dari sumber daya manusia (SDM), pelayanan kesehatan, alat serta obat-obat kesehatan yang memadai.
Mengutip data dari wikipedia, Sumenep memiliki 48 pulau yang berpenghuni dan 78 pulau tak berpenghuni. Artinya, dari 48 pulau yang berpenghuni, perlu adanya pantauan secara signifikan dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan, terutama fasilitas kesehatan.
Sudahkah fasilitas kesehatan terpenuhi? Pertanyaan ini sangat mendasar, bahkan bisa saja lumrah muncul di setiap benak masyarakat yang cukup memperhatikan perkembangan sosial di Madura, khususnya pulau-pulau kecil di ujung timur sana.
Pasalnya, fasilitas kesehatan di pulau-pulau kecil di Madura menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Akan tetapi, yang menjadi tujuan pokoknya adalah, tentang kesejahteraan dan hak masayarakat di sana sebagai warga negara, terpenuhi secara merata dan menyeluruh.
Eksesibilitas yang terbatas, membuat problem yang paling dijumpai dari banyaknya pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau karena persoalan transportasi terbatas, serta posisi cuaca dan kondisi laut yang juga menjadi penghambat.
Fasilitas kesehatan baik dari segi infrastruktur maupun peralatan yang mungkin masih sangat minim dan terbatas. Cukup banyak fasilitas kesehatan yang ada di kepulauan kurang memadai, bahkan tidak ada tempat-tempat pelayanan kesehatan.
Tidak hanya dalam segi Infrastruktur, pelaratan medis yang minim dan belum cukup mengcover beberapa problem kesehatan juga kerap ditemui.
Dari problem sosial yang terjadi, pemerintah harusnya juga memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang hidup dan tinggal di pulau kecil.
Tidak hanya membantu dalam meningkatkan kebutuhan fasilitas kesehatan, barangkali dapat membuat suatu program penunjang kesehatan masyarakat secara berkala.
Seperti, kunjungan medis rutin, pemberian vaksin, serta yang paling banyak melihat jumlah endemi yang lumrah terjadi di kepualuan atau pesisir adalah terkait gizi.
Tak kalah utama dari fasilitas yang perlu dicukupkan, begitupun dengan sumberdaya tenaga medis dalam melakukan oprasional kesehatan di beberapa kepualauan yang ada di Madura juga harus tercukupi.
Data dari unews.id menyebutkan pada tahun 2023, pengangkatan PPPK di Kabupaten Sumenep sebanyak 311 orang, 183 untuk guru, dan untuk tenaga teknis serta kesehatan masing-masing 66 orang.
Tenaga kesehatan yang ditematkan di beberapa pulau kecil seyogyanya perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah setempat dalam mendukung program dalam melaksanakan tugas sebagai fungsional profesinya.
Mempermudah dalam akses pelayanan kesehatan yang nantinya berdampak positif kepada masyarakat dan penduduk yang hidup serta tinggal di kepulauan.
Tanpa mendiskriminalisasikan masyarakat yang ada pulau, sudah sepantasnya perlu adanya perhatian khusus dalam segala bidang, terutama menyangkut hak sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
Problematika yang ada, dalam sektor Infrastruktur, transportasi dan segala hal yang menjadi problem, adalah tantangan bagi pemerintah, terutama tenaga medis yang ada, agar tidak penghambat pelaksanaan program dalam sektor kesehatan. (*)
