PAMEKASAN || KLIKMADURA – Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan melarang pedagang kaki kima (PKL) berjualan di area Monumen Arek Lancor tidak berhasil. Satpol PP Line yang dipasang di sekeliling monumen tidak digubris.
Terbukti, masih banyak PKL yang berjualan di area tersebut. Dengan demikian, korps penegak perda akan mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum.
Kepala Satpol PP Pamekasan, Mohammad Yusuf Wibiseno menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelanggar Perda. Yakni, akan melakukan penertiban dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH).
“Kami sudah bersurat kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menindaklanjuti pelanggaran ini dengan sidang tindak pidana ringan (tipiring),” katanya.
Menurut Yusuf, langkah hukum itu bukan bertujuan untuk menghukum para PKL. Tetapi, semata untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum (fasum), seperti trotoar, taman, dan jalan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Pendekatan humanis yang kami lakukan ternyata tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu kami terpaksa mengambil tindakan tegas,” katanya.
Yusuf juga menilai, alasan yang disampaikan para PKL tetap berjualan di area Arek Lancor karena kebutuhan ekonomi adalah alasan klasik. Mestinya, para penjual itu bisa mencari nafkah tanpa harus melanggar aturan.
“Kami juga memahami kebutuhan hidup, tetapi Perda harus tetap ditegakkan demi ketertiban dan kepentingan bersama,” katanya.
Salah seorang PKL, Istiqomah mengungkapkan, berjualan di area Monumen Arek Lancar adalah satu-satunya cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebab, hanya di lokasi tersebut jualannya bisa laku laris.
“Kalau tidak berjualan di sini kami tidak bisa makan, kami cari uang halal bukan uang negara apalagi korupsi, kami bukan koruptor, kami hanya ingin mencari nafkah yang halal untuk anak-anak kami,” katanya.
Istiqomah mengeluhkan lokasi alternatif yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Yakni, food colony. Menurutnya, pendapatan di tempat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami sudah mencoba jualan di food colony selama satu bulan, tapi hasilnya sangat sedikit, kadang malah tidak ada pendapatan sama sekali. Berbeda kalau jualan di Arek Lancor bisa dapat Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu setiap hari,” katanya.
“Dari modal Rp 200 ribu, saya bisa untung Rp 100 ribu. Tapi kalau di food colony, pendapatan sehari tidak sampai Rp 100 ribu. Bagaimana kami bisa menabung atau memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kami kalau pendapatannya segitu?,” ujarnya.
Ia juga membandingkan kebijakan pemerintah di Pamekasan dengan daerah lain, seperti Sampang dan Sumenep, yang memperbolehkan PKL berjualan di area alun-alun kota.
“Kenapa di sini tidak seperti di Sampang atau Sumenep? kami hanya berharap agar Monumen Arek Lancar bisa ditata ulang untuk para PKL bukan dipindahkan ke tempat lain,” tuturnya.
PKL berharap, pemerintah daerah khususnya bupati terpilih, dapat memberikan solusi yang lebih baik agar mereka tetap bisa mencari nafkah tanpa melanggar aturan.
“Cukup kami sebagai orang tua yang jadi PKL, anak-anak kami tidak boleh mengalami hal yang sama. Kami ingin mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” tandasnya. (ibl/diend)
