Oleh: Abrari Alzael, Budayawan dan Jurnalis Senior.
*****
DUNIA lama, sedang sekarat. Dunia baru, berjuang untuk lahir. Sementara saat ini, adalah zaman para monster. Antonio Gramsci menulis itu saat dirinya berada di dalam penjara. Rezim fasis Beneto Mussolini (1926) menghukumnya karena menilai Gramsci memiliki pemikiran yang berbahaya.
Terutama mengenai penguasa, yang tidak hanya melanggengkan kekuasaan lewat polisi atau militer, tetapi juga melalui hegemoni budaya. Penguasa memanipulasi nilai sosial-moral masyarakat melalui sekolah dan media. Sampai akhirnya, rakyat tertindas karena ada anarkhi dalam kepatuhan yang diterima.
Pemikiran itu, muncul satu abad yang lalu. Kini, Mussolini sudah tiada dan Gramsci juga pergi, untuk selamanya. Tetapi, kenyataan sebagaimana dinarasikan, terjadi, di Italia, di jaman itu.
Ketika ingatan kolektif tentang pemikiran itu dimigrasikan ke negeri ini, seperti terjadi kesamaan peristiwa. Italia di awali huruf “I” dan diakhiri huruf “A”. Indonesia, sama pada huruf awal dan huruf akhirnya.
Nilai moral melalui sekolah dan media di era Mussolini, samar-samar, juga berlangsung di negeri ini. Di tahun itu, Mussolini memenjarakan pemikir yang dianggapnya radikal terhadap kuasa. Di tanah ini, hal yang sama terjadi. Kuasa, baik langsung maupun tidak langsung, melakukan hal yang tak jauh berbeda.
Tahun 1997-1998, 13 aktivis yang hilang, belum ditemukan, sampai saat ini. Apakah pada 100 tahun yang lalu, narasi zaman para monster sepertinya mendekati kenyataan. Tak terbayangkan jika kita menjadi salah satu bagian dari anggota keluarga dari aktivis yang hilang itu. Sedih itu pasti dan pedih nyata terjadi. Apakah melanggengkan kekuasaan harus sekanibal dan semonster itu?
Tetapi Mussolini, selain pemimpin, ia juga seorang penulis. Sejarah dicatat berbeda dengan membentuk narasi tentang dirinya sebagai sosok yang baik. Melalui propaganda negara yang mengontrol pers, ia mempersonifikasikan diri sebagai pemilik citra pemimpin yang dermawan, adil, dan manusia super yang menyelamatkan Italia. Walaupun, catatan dalam sejarah, menunjukkan kenyataan yang inversif ; rezim diktator, otoriter, kejam!
Di tanah ini, pernah ada seorang pemimpin yang paling lama berkuasa, Soeharto. Mempelajari caranya dalam memimpin bangsa, menarik untuk dikaji. Ada yang menyebut bahwa pernyataan “Dewan Jenderal” sengaja digunakan Soeharto untuk menyingkirkan rivalnya yang kemudian dikenal dengan istilah Mazhab Cornell dalam kajian Benedict Anderson dan Ruth McVey.
Soeharto yang ketika itu menjabat Panglima Kostrad berhasil memanfaatkan situasi kekosongan kepemimpinan setelah para jenderal senior diculik untuk mengambil alih kendali militer dan pemerintahan.
Namun, dalam persepsi publik, Soeharto serasa tak ada dalam konflik yang sarat politik ketika itu. Melalui film Pengkhianatan G 30 S PKI ini yang diproduksi Perum Produksi Film Nasional (PPFN) dan produseri G. Dwipayana sukses menancapkan memori pada hampir semua generasi bangsa saat itu. Di sini, nama Soeharto seperti iklan sebuah mobil baru ; nyaris tidak terdengar. Cara mem-brain wash publik tidak hanya sampai di sini.
Sebagaimana film, Nugroho Notosusanto juga sukses membuat buku, PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Di dalam buku yang diajarkan di sekolah, Soeharto saja lah yang berjasa.
Nama Proklamator RI (Soekarno) sebagaimana 13 aktivis, hilang dari buku. Walaupun, pada akhirnya, buku ini ditarik karena satyam eva jayate (kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk menang).
Jika Mussolini menulis dengan tangannya sendiri sebagai personifikasi yang baik, dan Soeharto melalui Nugroho Noto Susanto untuk menjelaskan kebaikan majikannya, bagaimana dengan pemimpin saat ini? Intelektual yang sekaligus Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memimpin proyek penulisan ulang sejarah nasional (Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global).
Selain penulisan sejarah yang menelisik akar peradaban nusantara, karya ini juga meluruskan (membengkokkan?) berbagai narasi masa lalu.
Pemerintahan saat ini juga memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto di mana Fadli Zon bertindak sebagai ketua dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
Dus, sejarah pada akhirnya dibuat sesuai selera penguasa. Machiavelli yang tiran berlindung pada wajah retoris, iptek, bahkan seni untuk memanipulasi opini publik dan menyembunyikan kekejaman dalam mempertahankan kekuasaan absolutnya.
Raja Yeonsangun (Dinasti Joseon, Korea), melakukan hal yang sama. Ia cerdas-terpelajar, namun menggunakan kecerdasannya untuk memanipulasi hukum, membungkam kritik, dan melakukan pembantaian.
Begitu juga Kaisar Qin Shi Huang (Tiongkok), sosok brilian, namun tiran dan menggunakan kebijakan intelektual ekstrem untuk membakar buku (kritis) dan penguburan cendekiawan hidup-hidup untuk mengontrol pemikiran rakyat. Jika mereka masih hidup dan ditanya soal matematika ; berapa jika angka 10 + 6, jawabannya pasti bukan 17. (*)
