Cetak Biru Hilirisasi dan Kedaulatan Ekonomi Menuju Kemandirian Pamekasan 2045
*****
Oleh: Mohammad Saedy Romli, Ketua Umum DPD Partai Gelora Kabupaten Pamekasan.
***
Mengubah Arah Kompas Politik Kita
SELAMA ini, kita menyaksikan panggung politik di tingkat nasional hingga daerah terjebak dalam sebuah penyakit kronis yang akut: politik kekuasaan. Di mata jamak orang, indikator keberhasilan sebuah partai politik kerap kali direduksi secara dangkal hanya sebatas angka elektoral—tentang siapa yang menang pemilu, berapa jumlah kursi parlemen yang direbut, atau siapa yang berhasil menduduki kursi birokrasi.
Bagi saya pribadi, dan bagi kami di Partai Gelora Kabupaten Pamekasan, cara pandang minimalis seperti itu harus segera kita akhiri. Kekuasaan sama sekali bukanlah tujuan akhir (the end). Kekuasaan tidak boleh melahirkan mentalitas berburu rente.
Kekuasaan hanyalah sebuah alat, sebuah instrumen (the means) yang suci untuk satu tujuan tunggal: menghadirkan politik perubahan dan transformasi sosial yang nyata di tengah kehidupan masyarakat.
Ketika Ketua Umum kami, Anis Matta, menegaskan bahwa partai politik harus bertransformasi menjadi “mesin perubahan sosial”, gagasan itu langsung mengkristal menjadi kompas ideologis bagi perjuangan kami di Pamekasan.
Partai politik tidak boleh menjadi makhluk musiman yang hanya mengetuk pintu rumah rakyat menjelang fajar pemilu, lalu hilang setelah mandat didapatkan. Kami harus hadir sebagai penggerak struktur sosial setiap hari. Bagi Pamekasan, manifesto politik ini bukan sekadar pemikiran teoritis di atas kertas, melainkan sebuah kebutuhan darurat.
Tantangan terbesar bumi Pamekasan hari ini bukanlah kemiskinan sumber daya alam, melainkan ketidakmampuan kita dalam mengubah kekayaan daerah menjadi kesejahteraan riil bagi rakyatnya sendiri.
Paradoks Pembangunan Pamekasan dan Jebakan Economic Leakage
Kita harus berani membuka mata dan melihat realitas di lapangan secara jujur. Pamekasan hari ini berdiri di atas sebuah ironi besar: Kaya Potensi, namun Miskin Nilai Tambah. Tuhan menganugerahi bumi Pamekasan dengan kekayaan yang melimpah. Komoditas tembakau Madura telah berabad-abad diakui sebagai salah satu yang terbaik di nusantara.
Sektor hortikultura kita, khususnya bawang merah, menunjukkan tren produktivitas yang terus merangkak naik. Ditambah lagi, potensi perikanan dan kelautan kita membentang luas di sepanjang wilayah pesisir, berkelindan dengan sektor perdagangan dan jasa yang terus bermenyentuh sendi-sendi ekonomi daerah.
Jika kita menengok data makro ekonomi, angka-angka yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tampak sangat memanjakan mata. Ekonomi Pamekasan menunjukkan tren pertumbuhan positif yang sangat impresif, di mana pada tahun 2024 ekonomi kita tumbuh sekitar 4,88 persen, dan berhasil melonjak menjadi 5,47 persen pada tahun 2025.
Namun, sebagai Ketua Umum Partai Gelora Pamekasan, saya wajib melontarkan pertanyaan mendasar yang menggugat nurani kita semua: “Mengapa pertumbuhan ekonomi yang tampak mentereng dalam beberapa tahun terakhir ini tidak pernah berbanding lurus dengan isi dompet dan tingkat kesejahteraan masyarakat bawah di Pamekasan?”
Inilah yang saya sebut sebagai Paradoks Pembangunan Pamekasan. Kita bangga memiliki angka pertumbuhan ekonomi, tetapi kita alpha melakukan transformasi ekonomi. Kita merayakan produksi yang meningkat, tetapi kita abai menciptakan nilai tambah (value-added).
Dalam kacamata ekonomi wilayah, Pamekasan sedang mengalami fenomena kronis yang disebut kebocoran ekonomi (economic leakage). Kita menghasilkan komoditas-komoditas unggulan dengan peluh keringat rakyat sendiri.
Tetapi sebagian besar perputaran uang dan manfaat ekonomi gedenya justru bermigrasi dan dinikmati oleh industri-industri besar di luar Pulau Madura. Rakyat Pamekasan hanya kebagian remah-remah kecil dari rantai nilai (value chain) yang sesungguhnya mereka bangun dengan darah dan air mata.
Membongkar Akar Masalah: Sengkarut Tata Niaga Rakyat
Selama puluhan tahun, ukuran keberhasilan pembangunan yang dipakai oleh pemangku kebijakan di daerah ini selalu terjebak pada pendekatan berbasis pasokan (supply-side), yaitu sekadar menaikkan volume produksi. Ini adalah kekeliruan fatal.
Produksi hanyalah tahapan paling hulu dari ekosistem ekonomi. Pertanyaan yang jauh lebih substantif adalah: siapa yang mengantongi keuntungan terbesar saat hasil produksi itu keluar dari bumi Pamekasan?
Mari kita lihat realitas sosial di sekeliling kita: Petani tembakau kita bertaruh nyawa dengan cuaca, merawat tanaman sejak fajar menyingsing hingga masa panen tiba.
Nelayan kita menantang ombak dan badai di tengah laut dengan ketidakpastian hasil tangkapan. Petani bawang merah kita terus-menerus didekte oleh fluktuasi harga yang tidak menentu dan merugikan.
Namun, begitu komoditas-komoditas hebat ini lepas dari tangan para produsen lokal, keuntungan raksasa justru diraup oleh para tengkulak internasional dan industri manufaktur di luar daerah.
Persoalan utama kita bukan lagi soal cara menanam atau menjaring, melainkan lemahnya posisi tawar (bargaining power) masyarakat kita di dalam rantai ekonomi.
Oleh karena itu, politik perubahan yang diusung oleh Partai Gelora Pamekasan akan melangkah berani ke wilayah yang selama ini dihindari oleh politisi konvensional: merombak total tata niaga, memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat melalui koperasi berbasis komoditas, membangun industri pengolahan lokal, dan membuka akses pasar langsung.
Tanpa keberanian politik untuk mengintervensi tata niaga ini, rakyat Pamekasan akan selamanya dikutuk menjadi sekadar buruh penyedia bahan mentah, sementara kemakmuran sejati diangkut ke kota-kota besar di luar sana.
Mengubah Garis Takdir: Dari Daerah Penghasil Menuju Daerah Pengolah
Kita harus menyadari dampak sistemis jika Pamekasan selamanya hanya bangga menjadi “daerah penghasil”. Ketika kita menjual tembakau dalam bentuk daun kering, atau menjual hasil laut dan bawang merah dalam bentuk mentah, maka secara otomatis kita sedang mengekspor lapangan kerja, mengekspor investasi, dan mengekspor potensi pajak ke daerah lain.
Akibat dari kelalaian struktural ini sangat memukul wajah daerah kita: Industri manufaktur skala besar tumbuh subur di luar Madura; kesempatan kerja yang berkualitas dan bergaji tinggi dinikmati oleh pemuda di luar daerah.
Kemudian, pendapatan asli daerah dari sektor pajak industri terkonsentrasi di kota-kota besar; serta terjadinya fenomena brain drain lokal, di mana generasi muda terbaik dan terdidik Pamekasan terpaksa melakukan eksodus besar-besaran, merantau ke luar daerah karena tanah kelahiran mereka tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak.
Padahal, bonus demografi dan jumlah penduduk Pamekasan yang terus tumbuh merupakan modal kapital yang luar biasa untuk membangun kekuatan domestik. Yang kita butuhkan hari ini adalah nyali dan keberanian politik untuk mengubah haluan kemudi pembangunan: Pamekasan tidak boleh lagi hanya menjadi daerah penghasil. Pamekasan harus bermutasi menjadi daerah pengolah!
Hilirisasi Ekonomi dan Reformasi Radikal APBD
Bagi Partai Gelora Pamekasan, politik perubahan adalah politik hilirisasi. Hilirisasi bukanlah sekadar istilah keren di dalam buku teks ekonomi makro. Hilirisasi adalah sebuah sikap ideologis untuk memastikan bahwa nilai tambah dari setiap jengkal tanah dan laut Pamekasan wajib dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat yang menghidupinya. Bahasa teknisnya mungkin peningkatan nilai tambah.
Namun, bahasa politik kerakyatannya sangat sederhana: Jangan biarkan sejumput pun hasil bumi Pamekasan hanya numpang lewat di tanah ini, ia harus dikonversi menjadi kemakmuran massal masyarakat Pamekasan. Tembakau Madura tidak boleh lagi keluar hanya sebagai gulungan daun kering; ia harus didorong masuk ke industri olahan turunan di dalam daerah.
Hasil laut kita tidak boleh langsung masuk ke truk kontainer dalam kondisi mentah; ia harus diolah di pesisir-pesisir kita. Bawang merah harus melahirkan industri turunan yang bernilai tinggi. Dari sinilah industrialisasi lokal akan melahirkan lapangan kerja baru dan memicu lahirnya kelas baru wirausaha muda (young entrepreneurs).
Langkah taktis ini wajib ditopang oleh politik anggaran yang berpihak secara radikal pada ekonomi rakyat. Selama ini, perdebatan mengenai APBD di ruang-ruang sidang DPRD sering kali terjebak pada hal-hal transaksional—soal bagi-bagi kapling proyek fisik atau sekadar belanja pegawai birokrasi.
Saya menegaskan bahwa APBD Pamekasan harus dirombak total menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Belanja daerah wajib dialokasikan untuk memperkuat pilar-pilar kehidupan rakyat: pertanian, perikanan, penguatan UMKM, dan peningkatan kapasitas SDM.
Secara khusus, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pamekasan harus dibersihkan dari ego sektoral administratif seremonial. Dana besar tersebut harus dikembalikan ke khitah-nya: sebagai dana stimulan untuk memodernisasi peralatan tani, mendirikan pabrik pengolahan lokal, dan melakukan transformasi ekonomi menyeluruh bagi masyarakat tembakau.
Tugas pemerintah bukan menghabiskan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran melahirkan dampak ekonomi yang nyata (multiplier effect) bagi rakyat.
Peta Jalan Menuju Kemandirian Pamekasan 2045
Perjuangan politik perubahan ini membutuhkan arah dan visi jangka panjang yang solid. Karena itu, saya bersama seluruh kader Partai Gelora Pamekasan menawarkan satu visi besar, sebuah cetak biru pembangunan yang kami sebut: Kemandirian Pamekasan 2045. Menuju satu abad Indonesia Merdeka, Pamekasan harus berdiri tegak di atas kaki sendiri melalui 8 pilar strategis:
- Hilirisasi Industri Tembakau Madura secara masif di dalam daerah.
- Hilirisasi Sektor Perikanan dan hasil laut di kawasan pesisir.
- Hilirisasi Komoditas Pertanian hortikultura (bawang merah dan lainnya).
- Revitalisasi Koperasi sebagai sokoguru dan jangkar ekonomi rakyat.
- Penciptaan 10.000 Wirausaha Muda Baru berbasis digital dan potensi lokal.
- Reformasi Belanja APBD yang berorientasi penuh pada sektor produktif.
- Peningkatan Mutu SDM Pamekasan melalui pendidikan vokasi industri.
- Pembangunan Infrastruktur Pendukung (energi dan logistik) yang ramah investasi lokal.
Kami sadar, melompat dari kultur agraris tradisional menuju kultur industri pengolahan akan menghadapi tantangan riil, mulai dari pemenuhan infrastruktur hingga hambatan skill gap pada SDM kita.
Namun, di situlah fungsi Partai Gelora hadir. Kami berkomitmen bukan hanya menjadi penonton atau pengkritik, melainkan menjadi laboratorium gagasan, ruang pendidikan politik, sekaligus pusat pemberdayaan yang mendampingi petani, nelayan, dan pelaku UMKM di garis depan pertempuran ekonomi.
Saatnya Menjadi Tuan di Tanah Sendiri
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa politik perubahan bukanlah tentang siapa individu yang berhasil menduduki kursi empuk bupati atau ketua dewan. Politik perubahan adalah tentang keberanian kolektif sebuah daerah untuk memastikan bahwa kekayaan alamnya benar-benar diubah menjadi kesejahteraan rakyatnya sendiri.
Pamekasan tidak pernah kekurangan potensi. Pamekasan tidak pernah miskin sumber daya. Rakyat Pamekasan adalah petarung tangguh yang memiliki etos kerja tinggi dan ulet. Yang selama ini absen dari daerah ini adalah keberanian arah baru pembangunan.
Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, kaum intelektual, petani, dan nelayan di Pamekasan: mari kita akhiri era politik kekuasaan yang usang ini. Mari kita satukan barisan menuju politik perubahan.
Kita ubah Pamekasan dari daerah penghasil menjadi daerah pengolah; kita lompat dari ekonomi bahan mentah menuju ekonomi bernilai tambah.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak akan pernah dilihat dari seberapa melimpah kekayaan yang tertimbun di dalam buminya, melainkan dari seberapa besar kekayaan itu dinikmati oleh rakyat yang berjalan di atasnya.
Sudah saatnya, Pamekasan menikmati kekayaannya sendiri! (*)
