DISCLAIMER: Tulisan ini bukan iklan. Tidak ada pesanan. Tidak pula ada kepentingan tersembunyi. Narasi ini lahir dari pengakuan yang jujur, dari pengalaman yang pernah saya lihat sendiri, dan dari renungan yang muncul setelah membaca sebuah berita sederhana. Jika tulisan ini kemudian menginspirasi, syukur. Jika mampu memotivasi para pemegang kekuasaan untuk lebih peduli kepada rakyatnya, itu jauh lebih baik.
—-
Oleh: Prengki Wirananda, Pemred Klik Madura.
*****
BEBERAPA hari lalu saya membaca berita tentang Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH. Said Abdullah. Ia memenuhi permintaan warga Desa Giring, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Permintaan itu tidak rumit. Warga hanya meminta sumur bor agar mereka memiliki akses air bersih.
Permintaan seperti itu sebenarnya terasa sangat sederhana. Jika diibaratkan dalam hubungan keluarga, mungkin seperti seorang anak kecil yang meminta permen kepada orang tuanya.
Tidak sulit dipenuhi. Biayanya pun tidak besar. Kedalaman sumurnya sekitar seratus meter, dan secara kasar kebutuhan anggarannya mungkin tidak lebih dari Rp200 juta.
Awalnya saya membaca berita itu dengan perasaan biasa saja. Bukankah memang sudah seharusnya pejabat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Air bersih adalah kebutuhan fundamental. Dalam literatur pembangunan bahkan disebut sebagai bagian dari hak dasar manusia.
Namun setelah berita itu selesai saya baca, pikiran saya tidak ikut selesai. Ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepala saya. Mengapa hanya untuk persoalan air bersih warga harus meminta bantuan kepada Ketua Banggar DPR RI.
Bukankah di desa ada pemerintah desa. Ada kepala desa. Ada perangkat desa. Di atasnya masih ada pemerintah kecamatan. Di atasnya lagi ada pemerintah kabupaten yang memiliki struktur birokrasi lengkap dan anggaran yang tidak kecil. Apakah benar persoalan air bersih tidak bisa diselesaikan melalui Dana Desa atau APBD?
Jika dilihat dari sisi teori kebijakan publik, jawabannya sangat jelas. Sangat bisa. Bahkan relatif mudah. Dana desa setiap tahun mengalir dalam jumlah yang cukup besar ke setiap desa. APBD kabupaten juga memiliki ruang untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih.
Semakin lama saya memikirkan hal itu, semakin terasa bahwa persoalannya bukan pada kemampuan anggaran. Persoalannya justru terletak pada sesuatu yang jauh lebih sederhana tetapi sering kali lebih langka, yaitu kepedulian.
Di titik inilah kisah kecil itu menjadi terasa berbeda. Karena dalam kasus ini, Boeya Said Abdullah memilih untuk hadir dengan kepedulian.
Dalam banyak literatur kepemimpinan modern dikenal sebuah konsep yang disebut servant leadership. Teori ini diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf pada dekade 1970-an. Intinya sederhana namun sangat mendalam. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling tinggi kekuasaannya, melainkan mereka yang paling kuat komitmennya untuk melayani.
Dalam perspektif ini, kekuasaan bukan alat untuk dilayani, tetapi sarana untuk melayani. Pemimpin tidak berdiri di atas rakyatnya, melainkan berada di tengah-tengah mereka, memahami kebutuhan mereka, dan berusaha memecahkan persoalan yang mereka hadapi.
Menariknya, konsep kepemimpinan seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Nilai tersebut sudah dipraktikkan jauh sebelum teori modern menuliskannya dalam buku-buku akademik. Dalam sejarah Islam, teladan kepemimpinan seperti itu dapat ditemukan pada para sahabat Nabi, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib.
Dikisahkan suatu malam Sayyidina Ali berjalan menyusuri kota Kufah. Ia menemukan seorang perempuan yang sedang memasak sesuatu untuk anak-anaknya yang terus menangis karena lapar. Ketika Sayyidina Ali mendekat dan melihat isi panci itu, ia menemukan bahwa di dalamnya hanya ada air dan beberapa batu.
Perempuan itu sebenarnya tidak sedang memasak makanan. Ia hanya berusaha menenangkan anak-anaknya agar mereka percaya bahwa makanan sedang dimasak dan sebentar lagi akan siap.
Mendengar kisah itu, Sayyidina Ali segera kembali ke rumahnya. Ia mengambil sendiri karung gandum dari baitul mal. Ia memikulnya sendiri di pundaknya tanpa menyuruh pelayan ataupun pengawal. Ketika seorang sahabat menawarkan bantuan untuk memikul karung itu, Sayyidina Ali menolaknya dengan kalimat yang sangat terkenal. Ia bertanya apakah sahabat itu juga bersedia memikul dosanya di hadapan Allah kelak.
Ia kemudian membawa gandum itu ke rumah perempuan tersebut. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia sendiri yang menyalakan api, memasak makanan, dan menunggu sampai anak-anak itu makan dengan kenyang.
Kisah itu selalu menarik untuk direnungkan. Seorang pemimpin tertinggi dalam pemerintahan pada masa itu justru tidak merasa pantas hidup nyaman sementara rakyatnya masih menderita.
Itulah esensi dari kepemimpinan yang meneladani Rasulullah. Kepemimpinan yang tidak menjadikan jabatan sebagai simbol kemewahan, tetapi sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Ketika membaca berita tentang sumur bor di Desa Giring, entah mengapa kisah kepemimpinan seperti itu terlintas dalam pikiran saya. Tentu konteksnya tidak bisa disamakan. Namun ada satu benang merah yang terasa jelas, yaitu keberpihakan kepada rakyat kecil.
Di negeri ini pejabat sebenarnya sangat banyak. Struktur pemerintahan kita berlapis-lapis. Dari desa hingga pusat, hampir setiap level memiliki pejabat dengan kewenangannya masing-masing.
Namun jumlah pejabat yang benar-benar memiliki empati sosial sering kali terasa jauh lebih sedikit dibanding jumlah jabatan yang tersedia.
Empati adalah fondasi penting dalam kepemimpinan publik. Tanpa empati, kekuasaan hanya berubah menjadi sistem administrasi yang kering. Dengan empati, kekuasaan dapat menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial.
Barangkali itulah sebabnya masyarakat sering kali memiliki cara sendiri untuk menilai pemimpinnya. Mereka tidak terlalu terkesan pada pidato panjang atau janji-janji besar. Mereka lebih mengingat tindakan nyata yang menyentuh kehidupan mereka.
Saya tidak terlalu heran ketika awal Ramadan lalu ribuan warga sudah memenuhi saf masjid sejak waktu asar. Mereka menunggu pembagian zakat mal dari Boeya Said Abdullah. Jumlahnya mencapai sekitar tiga ribu orang. Tanpa panggung besar, tanpa kampanye terbuka, tanpa promosi berlebihan.
Masyarakat datang karena mereka percaya. Kepercayaan itu tidak lahir dalam sehari. Ia terbentuk dari pengalaman panjang melihat seorang pemimpin yang bersedia hadir ketika dibutuhkan.
Saya pernah melihat fenomena itu secara langsung. Pada tahun 2017 saya bertugas sebagai jurnalis di Kabupaten Sumenep dan bergabung dengan Komunitas Jurnalis Sumenep. Pada masa itu setiap kali Boeya Said Abdullah menggelar reses, saya dan beberapa rekan jurnalis sering mengikuti kegiatan tersebut.
Forum reses itu selalu dipenuhi masyarakat yang datang dengan berbagai keluhan. Ada yang mengeluhkan jalan rusak. Ada yang meminta bantuan untuk memperbaiki musala atau masjid. Ada yang menyampaikan kebutuhan sarana kesehatan di desanya.
Semua aspirasi itu disampaikan dengan cara yang sangat sederhana. Tanpa proposal tebal. Tanpa bahasa birokrasi yang rumit. Dan, hampir setiap kali permintaan itu dijawab dengan kesediaan untuk membantu.
Bagi masyarakat desa, respons seperti itu memiliki arti yang sangat besar. Mereka merasa memiliki wakil yang benar-benar bersedia mendengar dan memperjuangkan kebutuhan mereka.
Anggota DPR RI tentu tidak hanya satu orang. Jumlahnya ratusan. Namun dalam ingatan banyak masyarakat Madura, Boeya Said Abdullah memiliki tempat tersendiri. Mungkin karena ia dikenal sebagai pengagum Ir. Soekarno, tokoh yang selalu menekankan keberpihakan kepada kaum marhaen.
Mungkin juga karena ia memahami satu hal penting tentang kekuasaan. Kekuasaan bukanlah warisan pribadi, melainkan amanah publik yang harus digunakan untuk menghadirkan kemaslahatan.
Saya sering membayangkan sebuah kemungkinan sederhana. Bagaimana jika setiap pejabat memiliki kepedulian yang sama terhadap rakyatnya.
Bagaimana jika setiap pemegang kekuasaan merasa gelisah ketika mengetahui masih ada masyarakat yang kesulitan air bersih.
Bagaimana jika setiap pemimpin merasa tidak nyaman ketika melihat jalan desa rusak atau fasilitas publik terbengkalai.
Mungkin banyak persoalan kecil bisa selesai tanpa harus menunggu bantuan dari pusat kekuasaan yang jauh. Mungkin juga penderitaan rakyat akan jauh berkurang.
Dan, mungkin negara ini akan terasa lebih hangat, karena kekuasaan dijalankan dengan hati. Andai saja semua pejabat memiliki kepedulian seperti itu. Andai semua pejabat menjadi Boeya. Mungkin…. (*)
