SUMENEP || KLIKMADURA – Warga Desa/Pulau Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, masih harus hidup dalam keterbatasan akses listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) milik PLN di Dusun Inpres disebut sudah lama tidak beroperasi secara normal.
Aliran listrik yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat hanya menyala dalam waktu terbatas. Pada musim kemarau, listrik disebut hanya dapat dinikmati sekitar empat jam pada siang hari dan dua jam pada malam hari.
Warga Desa Saobi, Ainurrahman, mengatakan cahaya lampu memang sempat menerangi rumah-rumah warga ketika malam tiba. Namun, kondisi itu hanya berlangsung sekitar dua jam, yakni mulai pukul 17.30 hingga 19.30 WIB. Setelah itu, ratusan rumah warga kembali tenggelam dalam kegelapan hingga pagi hari.
“Kalau musim kemarau seperti ini siangnya bisa hidup sekitar empat jam dan malamnya hanya sekitar dua jam. Tapi kalau musim hujan, hanya menyala pada malam hari, itu pun sekitar satu jam,” katanya.
Untuk sedikit menerangi rumah, warga terpaksa menggunakan peralatan seadanya. Lampu senter dan lampu teplok menjadi alternatif ketika aliran listrik kembali padam.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga. Keterbatasan listrik juga berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, terutama nelayan.
Para nelayan kesulitan mengawetkan hasil tangkapan karena tidak memiliki akses listrik yang cukup untuk mengoperasikan kulkas maupun membuat es batu. Akibatnya, ikan hasil tangkapan tidak dapat bertahan lama dan berpotensi mengalami penurunan harga.
“Kalau ikannya tidak segar, harganya murah,” tegas Ainurrahman.
Persoalan semakin terasa ketika hasil tangkapan nelayan melimpah. Tanpa fasilitas pendingin, ikan sulit disimpan untuk kemudian dipasarkan ke luar pulau.
Pembeli pun sebagian besar hanya berasal dari masyarakat setempat yang membeli ikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.
“Sebenarnya, kalau dijual ke luar pulau pasti laku. Tapi mau bagaimana, di sini tidak ada es batu karena listrik tidak hidup normal,” ujarnya.
Tak hanya sektor ekonomi, dunia pendidikan juga terkena dampak. Kegiatan belajar-mengajar di sejumlah sekolah disebut belum berjalan maksimal karena berbagai media pembelajaran yang membutuhkan listrik tidak dapat digunakan secara optimal.
Para siswa juga mengalami kesulitan ketika harus belajar pada malam hari. Tanpa penerangan yang memadai, mereka kembali mengandalkan lampu senter maupun lampu teplok.
“Kalau belajar kami menggunakan alat seadanya. Kadang lampu senter, kadang lampu teplok,” kata Imam, salah seorang siswa.
Sementara itu, Kepala Desa Saobi, Hosaini, SH, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong normalisasi operasional PLTS tersebut.
Pemerintah desa telah mendatangi Kantor PLN ULP Kangean hingga PLN UP3 Madura untuk meminta adanya perbaikan dan normalisasi pelayanan listrik.
Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, perbaikan tersebut disebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya kewenangan atau instruksi dari pihak pusat.
“Pihak tersebut katanya tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbaikan kalau tidak ada perintah dari pusat,” jelasnya.
Karena itu, Pemerintah Desa Saobi juga telah mengirimkan surat permohonan percepatan dan pemerataan akses kelistrikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Surat tersebut dikirim pada 2025 dan turut dilengkapi pernyataan tuntutan masyarakat agar akses listrik di Desa Saobi dapat beroperasi selama 24 jam.
Namun, hingga saat ini warga mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai tindak lanjut permohonan tersebut.
“Surat itu kami kirim pada tahun 2025 kemarin. Tapi sampai saat ini masih belum ada tanggapan,” tandas Hosaini.
Kondisi listrik yang belum normal membuat masyarakat Desa Saobi harus terus beradaptasi dengan keterbatasan. Nelayan kesulitan menjaga hasil tangkapan, siswa tidak leluasa belajar pada malam hari, sementara aktivitas masyarakat secara umum masih bergantung pada waktu terbatas ketika PLTS beroperasi. (hin/nda)
