SAMPANG || KLIKMADURA – Bursa calon Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang semakin menghangat menjelang berakhirnya masa jabatan Yuliadi Setiawan pada 1 Agustus 2026.
Di tengah proses tersebut, sejumlah tokoh agama dan kalangan pesantren mulai menyuarakan harapan agar pemerintah mempertimbangkan figur yang tidak hanya mumpuni secara birokrasi, tetapi juga mampu menjaga harmoni di tengah masyarakat.
Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama selama ini santer disebut masuk dalam bursa Pj Sekda Kabupaten Sampang. Di antaranya, Kepala Disporabudpar Marnilem, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Faisol Ansori, serta Kepala Dinas Pendidikan Nor Alam.
Di luar nama-nama tersebut, aspirasi dari kalangan ulama dan pesantren mulai mengarah kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang, Choirijah.
Sosok tersebut dinilai memiliki pengalaman yang cukup dalam menjaga stabilitas daerah karena selama ini aktif membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Menurut sejumlah tokoh agama, jabatan Sekda bukan hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola administrasi pemerintahan, melainkan juga membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjadi perekat seluruh komponen daerah.
Karena itu, rekam jejak membangun komunikasi dengan ulama, pesantren, organisasi kemasyarakatan, pemuda, hingga lintas komunitas dinilai layak menjadi salah satu pertimbangan.
“Jabatan Sekda bukan sekadar mengelola administrasi pemerintahan. Sosok yang dipilih harus mampu menjadi perekat seluruh unsur, membangun komunikasi yang baik dengan ulama, pesantren, organisasi masyarakat, hingga seluruh perangkat daerah,” ujar salah seorang tokoh pesantren di Sampang.
Tokoh agama lainnya juga menyampaikan pandangan serupa terkait pentingnya memilih figur yang mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, pengalaman berkomunikasi dengan berbagai elemen menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas birokrasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Selama ini kami melihat Kepala Bakesbangpol cukup intens menjalin komunikasi dengan berbagai elemen. Rekam jejak seperti itu patut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan figur yang akan memimpin birokrasi sebagai Sekda,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Sampang, Arief Lukman Hidayat, memastikan hingga kini belum ada nama yang diputuskan sebagai Penjabat Sekda. Pemerintah daerah masih melakukan pembahasan internal sebelum mengusulkan nama kepada Gubernur Jawa Timur.
“Belum ada nama yang diputuskan. Kami masih melakukan pembahasan internal sebelum mengajukan usulan resmi ke Gubernur Jawa Timur,” ujar Arief.
Pemkab Sampang menargetkan usulan Penjabat Sekda sudah dikirim sebelum akhir Juli agar tidak terjadi kekosongan jabatan setelah Yuliadi Setiawan memasuki masa purnatugas.
Sementara itu, pengisian jabatan Sekda definitif akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding) yang dapat diikuti aparatur sipil negara dari berbagai daerah di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Menghangatnya bursa Penjabat Sekda diperkirakan akan terus memunculkan berbagai aspirasi dari masyarakat menjelang penetapan nama oleh pemerintah daerah.
Publik pun berharap figur yang dipilih benar-benar mampu memperkuat birokrasi, menjaga komunikasi dengan seluruh elemen, serta mengawal stabilitas pemerintahan di Kabupaten Sampang. (ali/nda)
