Ratusan Warga Desa Gugul Minta Tersangka Kasus Dugaan Sabotase Berkas Pilkades Dilepas

- Jurnalis

Kamis, 8 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ratusan warga Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan saat menggelar aksi di depan Kantor Kejari Pamekasan. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

Ratusan warga Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan saat menggelar aksi di depan Kantor Kejari Pamekasan. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Ratusan warga Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Rabu (8/5/2025).

Mereka menuntut lima tersangka kasus dugaan sabotase berkas calon kepala desa pergantian antar waktu (PAW) dibebaskan dari penjara. Statusnya, diminta diganti menjadi tahanan kota.

Hendra selaku koordinator aksi menilai, proses hukum terhadap lima anggota panitia penyelenggara PAW digiring ke ranah pidana dinilai tidak tepat. Menurutnya, polemik tersebut seharusnya diselesaikan secara etik dan administratif.

“Sejak awal, masalah ini dianggap pelanggaran etik, bukan pidana. Bahkan sempat disidangkan di PTUN Surabaya, dan dalam putusan pertama para panitia dianggap tidak bersalah. Tapi saat diajukan banding, justru dimenangkan oleh pihak penggugat,” katanya saat berorasi.

Baca juga :  KUA-PPAS APBD 2027 Disepakati, DPRD Pamekasan Dorong Anggaran Tepat Sasaran

Penetapan tersangka terhadap lima orang tersebut hanya karena mereka tidak memberikan nilai kepada salah satu calon, yakni Mohammad Farid.

Hal itu dilakukan karena ditemukan dua surat keputusan (SK) pengangkatan Farid pada tahun 2015 serta dugaan rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Desa.

“Bahkan dalam proses penyidikan, kejaksaan hanya menerima dokumen berupa fotokopi tanpa dokumen asli. Apakah ini cukup kuat untuk menetapkan tersangka?,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Kejaksaan Negeri Pamekasan memberlakukan penahanan kota terhadap lima orang tersangka. Mereka membawa poster dan spanduk bernada kritik terhadap proses hukum yang dinilai janggal.

Baca juga :  Kejari Pamekasan Dalami Kasus Dugaan Penarikan Fee Proyek dan Pengkondisian Lelang

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Pamekasan, Benny menyatakan, penahanan terhadap lima mantan panitia pilkades itu sudah sesuai dengan prosedur hukum.

“Pasal yang disangkakan memiliki ancaman pidana di atas enam tahun, sehingga penahanan diperbolehkan. Selain itu, ini juga untuk mempercepat proses hukum dan menghindari upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” kepada awak media

Ia juga menanggapi tuntutan untuk penahan kota yang disampaikan demonstran. Menurutnya, tuntutan itu tidak bisa dikabulkan karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan sejak Senin, (3/5/2025) lalu.

Baca juga :  Bakal Panggil OPD Usai Penggeledahan Kejari, Bupati Kholilurrahman: Barangkali Ada Celah untuk Menyelamatkan

“Jika masih dipermasalahan untuk dilakukan penangguhan penahanan bukan ranah kami lagi, sebab berkasa perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pamekasan, mestinya para pendemo melakukan aksi di PN dan meminta majelis hakim melakukan penahanan kota,” tandasnya. (ibl/diend)

Berita Terkait

Meriahkan Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Imigrasi Pamekasan Hadirkan Pasporia Akhir Pekan
Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung, Kadinkes Pamekasan Sebut Dokter ARZ Tak Pegang SIP
20.324 Guru se-Jatim Bakal Padati Pamekasan, HGN 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Kota Pendidikan
Tampilkan Lima Inovasi, SDN Barurambat Kota 1 Jadi Satu-satunya Sekolah Model di Pamekasan
Sebut Jurnalis “Bodrex”, Ketua PGRI Pamekasan Kritik Sikap Ketua Yayasan Al-Uswah
TMMD ke-130 Resmi Ditutup, KASAD Minta Warga Rawat Hasil Pembangunan
BPKPD Pamekasan Tegaskan Lahan TK ABA IV Belum Beralih Kepemilikan
Realisasi PAD Parkir Pamekasan Baru 86 Persen, Sekda Ragu Target Rp5 Miliar Tercapai

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:03 WIB

Meriahkan Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Imigrasi Pamekasan Hadirkan Pasporia Akhir Pekan

Minggu, 15 November 2026 - 07:23 WIB

Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung, Kadinkes Pamekasan Sebut Dokter ARZ Tak Pegang SIP

Minggu, 15 November 2026 - 07:16 WIB

20.324 Guru se-Jatim Bakal Padati Pamekasan, HGN 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Kota Pendidikan

Sabtu, 14 November 2026 - 09:32 WIB

Sebut Jurnalis “Bodrex”, Ketua PGRI Pamekasan Kritik Sikap Ketua Yayasan Al-Uswah

Kamis, 12 November 2026 - 14:49 WIB

TMMD ke-130 Resmi Ditutup, KASAD Minta Warga Rawat Hasil Pembangunan

Berita Terbaru