Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Ditetapkan, Jadi Pijakan Pengelolaan Anggaran Efektif dan Efisien

- Jurnalis

Kamis, 8 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur (kanan) menyerahkan dokumen keputusan DPRD terhadap Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur (kanan) menyerahkan dokumen keputusan DPRD terhadap Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna dengan agenda Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rapat tersebut juga diagendakan Penyampaian Keputusan DPRD terhadap Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan tersebut digelar di ruang sidang paripurna, Kamis (8/5/2025).

Rapat yang dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam itu dihadiri Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, Wakil Bupati H. Sukriyanto, Sekretaris Daerah Masrukin serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Khairul Umam menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan fiskal daerah dengan realitas kondisi ekonomi yang ada.

Baca juga :  Harga Emas Diprediksi Tembus Rp5 Juta per Gram, Pegadaian Syariah Area Madura Ajak Masyarakat Berinvestasi

Menurutnya, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah itu merupakan langkah adaptif terhadap kekuatan fiskal Pamekasan agar pengelolaan anggaran dapat berjalan sehat dan efisien.

“Perda ini merupakan bentuk penyesuaian atas kondisi fiskal. Prinsipnya, pengelolaan keuangan daerah harus sehat dan efisien, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

“Fokusnya bukan hanya pada input dan output, tetapi lebih kepada outcome dari program pembangunan yang telah dicanangkan,” katanya usai rapat paripurna.

Politisi PKB itu juga menyinggung evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024. Dokumen tersebut harus dijadikan pijakan penting untuk perbaikan kinerja pemerintahan di tahun 2025.

Baca juga :  Komisi IV DPRD Pamekasan Apresiasi Layanan Kesehatan RSIA Puri Bunda Madura

“Beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia sudah mulai meningkat. Harapannya, capaian yang masih minim di tahun 2024 bisa ditingkatkan di tahun ini,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar pada serapan anggaran semata.

“Setiap penggunaan anggaran harus dipertimbangkan hasil akhirnya. Kita harus tahu apa yang akan dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan,” ucapnya.

Mantan Anggota DPR RI itu mengatakan, untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, beberapa langkah harus dilakukan. Di antaranya, penguatan sektor pajak dan pemberdayaan home industri untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Baca juga :  Tiga Terdakwa Kasus Pembunuhan Lesong Daja Jalani Sidang Perdana di PN Pamekasan

“Pengawasan terhadap kebocoran anggaran juga terus kami perketat, baik melalui internal OPD maupun dengan melibatkan DPRD, inspektorat, dan masyarakat,” tandasnya. (ibl/diend)

Berita Terkait

Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara
Politisi PBB Diduga Arogan Pukul Personel Satpol PP, Ketua DPRD Pamekasan Turun Tangan Mendamaikan
21 Kapus se-Pamekasan Ikuti Upacara HKN ke-62, Enam Puskesmas Raih Penghargaan
Peringati HKN ke-62, Pemkab Pamekasan Tekankan Sinergi dan Kolaborasi Pentahelix 
Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan
Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027
Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung Dokter ARZ Disorot, DPRD Pamekasan Bakal Panggil Dinkes dan IDI
Nama Hamid Tak Tercantum dalam Surat Kuasa, Eksepsi Diterima Hakim PN Pamekasan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:57 WIB

Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara

Kamis, 19 November 2026 - 08:44 WIB

Politisi PBB Diduga Arogan Pukul Personel Satpol PP, Ketua DPRD Pamekasan Turun Tangan Mendamaikan

Kamis, 19 November 2026 - 08:26 WIB

21 Kapus se-Pamekasan Ikuti Upacara HKN ke-62, Enam Puskesmas Raih Penghargaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:17 WIB

Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 08:51 WIB

Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027

Berita Terbaru