PAMEKASAN || KLIKMADURA – DPRD Kabupaten Pamekasan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan, Rabu (19/8/2026).
Penandatanganan tersebut menjadi tahapan penting sebelum masuk pada penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2027.
Bupati Pamekasan, KH . Kholilurrahman menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi selama proses pembahasan KUA-PPAS.
Menurutnya, kesepakatan tersebut harus mampu menjadi pijakan dalam menyusun APBD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kesepakatan ini menjadi landasan untuk menggerakkan ekonomi daerah, mengantisipasi dinamika anggaran, dan memastikan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya saat sambutan.
Mantan Anggota DPR RI itu mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat diperlukan agar kebijakan anggaran yang disusun benar-benar tepat sasaran.
“Setelah ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melanjutkan asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Ini menjadi dasar dalam penyusunan Raperda APBD 2027,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur mengatakan, KUA-PPAS merupakan gambaran umum dan plafon sementara sehingga masih memungkinkan mengalami penyesuaian dalam pembahasan RAPBD.
“KUA-PPAS ini pedoman umum. Detail program dan fokus anggaran akan dibahas lebih lanjut dalam RAPBD 2027,” ucapnya usai paripurna.
Polisi dari partai berlambang ka’bah itu mengatakan, sejumlah arah kebijakan dalam KUA-PPAS 2027 diselaraskan dengan prioritas nasional. Salah satunya dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, termasuk kesiapan lahan dan akses jalan penunjang.
“DPRD akan terus mendorong Pemkab agar penggunaan anggaran tetap sasaran,” tuturnya.
Meski pemerintahan daerah berada di tengah kebijakan efisiensi anggaran, DPRD berharap kondisi fiskal daerah dapat semakin membaik sehingga program pembangunan dan visi-misi pemerintah daerah dapat dijalankan secara maksimal.
“Berharap, kondisi keuangan daerah dapat kembali normal agar seluruh visi dan misi pembangunan dapat terwujud secara maksimal ditahun berikutnya,” tandasnya. (ibl/nda).
