Disdikbud Pamekasan Tak Punya Data Akreditasi SMP

- Jurnalis

Jumat, 6 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANTAI: Pengendara melintas di depan SMPN 2 Pamekasan. (LAILIYATUN NURIYAH / KLIK MADURA)

SANTAI: Pengendara melintas di depan SMPN 2 Pamekasan. (LAILIYATUN NURIYAH / KLIK MADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pamekasan menjamur. Buktinya, hingga kini sudah ada 181 lembaga. Sayangnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan tidak memiliki data akreditasi masing-masing sekolah tersebut.

Kabid Pembinaan SMP, Disdikbud Pamekasan Ridwan mengaku kurang mengetahui jumlah sekolah yang terakreditasi. Pihaknya tidak memiliki data akreditasi sekolah untuk ketagori baik, sangat baik dan unggul. “Kalau data akreditasi itu kami tidak punya,” ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini tidak ada sekolah yang akan melakukan akreditasi. Di tahun 2024, hanya dua SMP swasta di Kecamatan Proppo yang melakukan akreditasi.

Baca juga :  Pembangunan Puskesmas Bulangan Haji Tahap Dua Segera Dimulai, Pemkab Pamekasan Gelontorkan Rp5 Miliar

Ridwan menyampaikan, akreditasi sekolah sebagai penunjang untuk mengetahui kualitas, juga kinerja para warga sekolah tersebut. Ada delapan standard pendidikan nasional yang harus terpenuhi untuk mengantongi akreditasi.

“Semua standar yang telah ditentukan harus dipenuhi,” terangnya.

Akreditasi bisa dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sekali. Rentang waktu tersebut dirasa cukup bagi sekolah untuk melakukan persiapan. Baik mempersiapkan fasilitas sekolah, sarpras, penguatan sistem, kelayakan tenaga pendidik dan sebagainya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan Saedy Romli mengaku heran jika Disdikbud Pamekasan tidak memiliki data sekolah yang terakreditasi.

Baca juga :  Tembakau Jadi Lokomotif Ekonomi Pamekasan, DPRD Pamekasan Dorong Harga Berpihak Pada Petani

Namun, apabila hal tersebut benar terjadi, politisi Partai Gelora itu meminta agar pendataan segera dilakukan.

Tujuannya, untuk mengontrol kualitas sekolah. Sebab, akreditasi tersebut adalah instrumen untuk mengetahui apakah kualitas sekolah tersebut baik, sangat baik atau bahkan unggul.

“Pendataan harus segera dilakukan jika memang tidak memiliki data akreditasi, agar kebijakan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pamekasan lebih tepat,” tukasnya. (enk/diend)

Berita Terkait

Merger OPD Mulai Dikaji DPRD Pamekasan, Pansus SOTK Soroti Risiko Pelayanan Publik
Banyak Disalahpahami, Dokter RSUD SMART Pamekasan Tegaskan Asma Bukan Penyakit Menular
Mohtar Effendi, Mengajar dengan Hati untuk Para Penyandang Disabilitas Tunarungu
Pedagang Ayam Jadi Korban Dugaan Penganiayaan, Polisi Lakukan Penyelidikan
Pertama di Pamekasan, Puri Dewata Mini Soccer Siap Jadi Pusat Pembinaan Atlet
24.114 Siswa Senam Bersama Mendikdasmen RI, Pamekasan Pecahkan Rekor MURI di Puncak Hardiknas 2026
Proyek Puskesmas Bulangan Haji Jadi Temuan BPK, CV Birza Utama Wajib Kembalikan Rp 200 Juta
Kuota Siswa Baru SRMP 29 Pamekasan Terpenuhi, Penjangkauan Capai 32 Anak

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:15 WIB

Merger OPD Mulai Dikaji DPRD Pamekasan, Pansus SOTK Soroti Risiko Pelayanan Publik

Selasa, 26 Mei 2026 - 09:40 WIB

Banyak Disalahpahami, Dokter RSUD SMART Pamekasan Tegaskan Asma Bukan Penyakit Menular

Selasa, 26 Mei 2026 - 01:25 WIB

Mohtar Effendi, Mengajar dengan Hati untuk Para Penyandang Disabilitas Tunarungu

Minggu, 24 Mei 2026 - 23:39 WIB

Pertama di Pamekasan, Puri Dewata Mini Soccer Siap Jadi Pusat Pembinaan Atlet

Minggu, 24 Mei 2026 - 07:46 WIB

24.114 Siswa Senam Bersama Mendikdasmen RI, Pamekasan Pecahkan Rekor MURI di Puncak Hardiknas 2026

Berita Terbaru

Pengamat Kebijakan Publik, Fauzi As. (DOK. KLIKMADURA)

Opini

Tanah, Batalyon, dan Aroma Politik Parpol

Selasa, 26 Mei 2026 - 04:49 WIB