33 SPPG di Pamekasan Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, DPRD Ingatkan Risiko Keracunan

- Jurnalis

Senin, 15 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana rapat antara Komisi IV DPRD Pamekasan bersama Korwil BGN Pamekasan, Kepala Dapur SPPG Larangan Tokol dan Perwakilan Yayasan Bergema Center di DPRD Kabupaten Pamekasan. (LAILIYATUN NURIYAH/KLIK MADURA)

Suasana rapat antara Komisi IV DPRD Pamekasan bersama Korwil BGN Pamekasan, Kepala Dapur SPPG Larangan Tokol dan Perwakilan Yayasan Bergema Center di DPRD Kabupaten Pamekasan. (LAILIYATUN NURIYAH/KLIK MADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan kembali menuai sorotan. Pasalnya, puluhan Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Padahal, syarat tersebut dinilai krusial untuk menjamin keamanan makanan bagi siswa. Berdasarkan data, terdapat 33 SPPG di Pamekasan yang hingga kini belum memiliki SLHS.

Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu pemicu kasus keracunan makanan MBG yang sempat menghebohkan masyarakat beberapa waktu lalu.

Korwil BGN Pamekasan, Hariyanto Ramansyah, membenarkan bahwa puluhan SPPG belum mengantongi SLHS. Namun, sertifikat tersebut masih dalam proses pengurusan.

Baca juga :  Kendaraan Semrawut, Pasar Keppo Langganan Macet

“Iya, memang belum masuk juknis, tapi itu nanti kita wajibkan sambil lalu melapor ke pusat. Jadi semuanya on proses,” ujarnya.

Selama ini, kelayakan gizi MBG di Pamekasan hanya mengandalkan ahli gizi dengan koordinasi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili, menegaskan bahwa ketiadaan SLHS berpotensi besar memicu kasus keracunan karena pengelolaan limbah makanan tidak terkontrol.

“Kami merekomendasikan kepada BGN RI agar SPPG yang belum lengkap persyaratannya sesuai SE Kemendagri RI, untuk sementara tidak diberi rekomendasi beroperasi. Ini demi menjaga kualitas layanan dan keamanan makanan,” tegasnya.

Baca juga :  Meski Sudah Muncul Nama Tiga Besar, Lelang Jabatan di Pamekasan Berpotensi Gagal

Halili menambahkan, Dinkes Pamekasan sudah memberikan penjelasan terkait proses penerbitan SLHS. Sertifikat itu dipastikan akan dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Kesmas Dinkes Pamekasan, Ahmad Syamlan, menegaskan pihaknya siap menerbitkan SLHS, namun dengan tetap berpedoman pada aturan resmi.

“Tidak bisa serta-merta kami terbitkan. Semua harus sesuai regulasi. Kami juga berpesan agar sekolah menyiapkan tim pengawas MBG, termasuk memastikan makanan tidak dibawa pulang ke rumah,” pungkasnya.

Kasus keracunan MBG ini dipastikan menjadi evaluasi penting bagi semua pihak, agar program unggulan pemerintah benar-benar memberi manfaat tanpa mengorbankan kesehatan siswa. (enk/nda)

Baca juga :  Capaian PAD Wisata Rendah, Dewan Desak Disporapar Pamekasan Berbenah

Berita Terkait

Meski Sekolah Masih Disegel, SPMB SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan Tetap Dibuka
Imigrasi Pamekasan Jadi Tuan Rumah BERSAPDA 2026, Perkuat Sinergi Forkopimda dan Kepedulian Sosial
UIM Dorong Mahasiswa Berinovasi dan Bangun Digitalisasi Desa Lewat KKN
Pegiat Lingkungan Tanam 10 Ribu Mangrove, Bentuk Protes Kasus Perusakan Mangrove Hampir Dua Tahun Mangkrak
Dua Guru SMK Kesehatan Nusantara Diperiksa Polisi, Ungkap Kronologi Penyegelan Sekolah
UIM Bekali DPL KKN 2026, Perkuat Pengawasan Lapangan dan Sistem Pelaporan Terintegrasi
Polres Pamekasan Dalami Kasus Penyegelan SMK Kesehatan Nusantara, Agendakan Periksa Sejumlah Guru
Ahli Waris Tegaskan Tanah TK ABA IV Tak Pernah Dijual, Siap Tempuh Jalur Hukum dan Laporkan Pihak Terkait

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 07:30 WIB

Meski Sekolah Masih Disegel, SPMB SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan Tetap Dibuka

Senin, 15 Juni 2026 - 13:31 WIB

Imigrasi Pamekasan Jadi Tuan Rumah BERSAPDA 2026, Perkuat Sinergi Forkopimda dan Kepedulian Sosial

Senin, 15 Juni 2026 - 12:40 WIB

UIM Dorong Mahasiswa Berinovasi dan Bangun Digitalisasi Desa Lewat KKN

Senin, 15 Juni 2026 - 12:06 WIB

Dua Guru SMK Kesehatan Nusantara Diperiksa Polisi, Ungkap Kronologi Penyegelan Sekolah

Jumat, 12 Juni 2026 - 22:56 WIB

UIM Bekali DPL KKN 2026, Perkuat Pengawasan Lapangan dan Sistem Pelaporan Terintegrasi

Berita Terbaru

Opini

Intelektual Tradisional itu Akademisi Yang Membeo

Selasa, 16 Jun 2026 - 07:19 WIB