PAMEKASAN || KLIKMADURA – Proses lelang pembangunan tahap kedua Puskesmas Bulangan Haji (Bulhaj), Kabupaten Pamekasan, resmi rampung.
Dari 27 perusahaan yang mendaftar, CV Raya Ilmi asal Surabaya ditetapkan sebagai pemenang setelah melalui seluruh tahapan evaluasi administrasi, teknis, dan penawaran.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setkab Pamekasan Mohammad Bahtiar Eko Firmansyah mengatakan, hanya empat perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.
Dari jumlah tersebut, tiga peserta dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan satu perusahaan gugur pada tahap evaluasi.
“3 kontraktor lulus, 1 gugur itu dari CV. Putra Sang Fajar karena peralatan dump truck yang ditawarkan tidak dilengkapi dengan dokumen tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran dan KIR yang berlaku dan dua sisanya itu penawarannya sama maka dilihat dari pengalaman pekerjaan sejenis yang paling tinggi,” ungkapnya.
Bahtiar menjelaskan, proses tender dimulai sejak Jumat (10/7/2026) dengan pagu anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.913.920.000. Sementara itu, CV Raya Ilmi keluar sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp3.931.079.139,20.
Saat ini, tahapan pengadaan memasuki proses penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Setelah itu, akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan penyedia jasa sebagai dasar dimulainya pekerjaan konstruksi.
Bahtiar memastikan seluruh tahapan lelang berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan bekerja secara profesional sehingga tidak ditemukan pelanggaran maupun intervensi selama proses tender berlangsung.
“Kami pastikan mereka bersifat profesional, tidak ada pelanggaran atau hal lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Saedy Romli menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan pembangunan tahap kedua Puskesmas Bulangan Haji.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pasti kami lakukan pengawasan terkait itu. Karena ini juga menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat banyak. Semoga terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (enk/nda)
