Paslon Sama-sama Deklarasi Kemenangan, Siapa yang Harus Dipercaya?

- Jurnalis

Kamis, 28 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Moh. Iqbalul Khavey MZ, Jurnalis Klik Madura

—————-

PILKADA Pamekasan 2024 telah mencapai puncak dengan suasana yang sarat dinamikanya. Namun, hal menarik terjadi ketika pasangan calon bupati dan wakil bupati sama-sama mengklaim kemenangan, bahkan sebelum hasil resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Deklarasi kemenangan dari para kontestan itu tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar, lantas siapa yang sebenarnya layak dipercaya?

Deklarasi kemenangan seringkali dilakukan untuk menjaga semangat pendukung sekaligus menunjukkan kepercayaan diri para calon. Namun, dalam situasi seperti ini, klaim kemenangan tanpa data konkret justru berpotensi memecah belah masyarakat.

Baca juga :  Ironi Pembabatan Hutan Adat Papua: Antara Janji Manis dan Realita Pahit  

Para kandidat cenderung mendasarkan deklarasi mereka pada hasil hitung cepat (quick count) dari lembaga survei tertentu atau bahkan hasil hitung internal.

Padahal, quick count memiliki margin of error dan sifatnya tidak final. Hasil resmi tetap berada di tangan KPU, yang akan melakukan rekapitulasi berdasarkan data dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketergesaan para kandidat mengumumkan kemenangan bisa saja mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik dan mengesnyampingkan proses demokrasi yang seharusnya mengutamakan transparansi dan kredibilitas.

Hari ini, masyarakat Pamekasan dihadapkan pada situasi yang memerlukan kebijaksanaan. Dalam kondisi seperti ini, langkah terbaik adalah menunggu hasil resmi dari KPU.

Baca juga :  Di Balik Lensa Media Sosial: Menyoroti Objektifikasi Perempuan dan Dampaknya

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki kewenangan penuh dan bekerja berdasarkan sistem yang diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk pengawas independen dan saksi dari setiap pasangan calon.

Kepercayaan masyarakat seharusnya ditempatkan pada proses ini, bukan pada klaim sepihak dari para kandidat. Selain itu, masyarakat juga harus kritis terhadap lembaga survei yang digunakan sebagai dasar klaim.

Tidak semua lembaga survei bekerja dengan standar yang sama, dan keberpihakan bisa saja memengaruhi hasil yang disampaikan.

Para kandidat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sosial. Deklarasi kemenangan yang prematur bisa dianggap sebagai langkah tidak bertanggung jawab jika hasil resmi ternyata berbeda.

Baca juga :  Komedi BSPS Ala Sumenep

Alangkah lebih bijak jika para kandidat bersikap menunggu hasil final sambil menyerukan kepada pendukungnya untuk tetap tenang. (*)

Berita Terkait

Berpikir Ala Lebah: Inspirasi Al-Qur’an Membangun Ilmu, Akhlak, dan Peradaban
Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun
Prabowo dan Komisi 1 DPRD Sumenep
Sangkakala Demokrasi dan Absurditas Kekuasaan
Intelektual Tradisional itu Akademisi Yang Membeo
Dari Politik Kekuasaan Menuju Politik Perubahan
Menata Hati, Meniti Hari-hari
Bulan Bung Karno dan Penguatan Wawasan Kebangsaan

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 04:43 WIB

Berpikir Ala Lebah: Inspirasi Al-Qur’an Membangun Ilmu, Akhlak, dan Peradaban

Sabtu, 18 Juli 2026 - 03:02 WIB

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

Senin, 22 Juni 2026 - 00:13 WIB

Prabowo dan Komisi 1 DPRD Sumenep

Jumat, 19 Juni 2026 - 01:12 WIB

Sangkakala Demokrasi dan Absurditas Kekuasaan

Selasa, 16 Juni 2026 - 07:19 WIB

Intelektual Tradisional itu Akademisi Yang Membeo

Berita Terbaru