JAKARTA || KLIKMADURA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama unsur pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja).
Tujuannya, untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sesuai harapan pemerintah.
Kegiatan tersebut sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie melalui program percepatan pertumbuhan industri manufaktur.
Yakni, dengan mengoptimalkan peran kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan PSN dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
“Pokja bersama-sama dengan aparat pemerintah akan menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik yang menyangkut masalah perizinan maupun masalah infrastruktur,” kata Waketum Kadin Indonesia Bidang KEK, KI dan PSN, Akhmad Ma’ruf Maulana, usai rakor dengan para perwakilan Kementerian terkait, Jumat (6/12/2024).
Akhmad Ma’ruf menyebutkan, Pokja tersebut terdiri dari berbagai kementerian seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Industri.
Kemudian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian ATR/BPN.
Kadin Indonesia mengusulkan kepada Kemenko Perekonomian agar menerbitkan surat keputusan (SK) resmi terhadap Pokja tersebut. Kemudian, kementerian terkait dapat mengajukan masing-masing perwakilan sekelas direktur atau dirjen agar tantangan dan kendala yang dihadapi para pelaku industri KEK dan PSN cepat teratasi.
“Kami meminta Kadin supaya Pokja ini dibentuk, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Menko Perekonomian dan Menko Infrastruktur agar Pokja ini betul-betul dibentuk dan di-SK-kan secara resmi,” kata Akhmad Ma’ruf.
Pria yang juga Ketum Saudagar Madura itu mengatakan, Kadin Indonesia akan terus mengawal proyek-proyek yang terhambat milik anggota Kadin dan swasta, khususnya proyek-proyek yang non-APBN. Usulan Pokja percepatan PSN non-APBN ini akan dilaporkan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.
“Kami akan mengawal supaya realisasi proyek-proyek terhambat cepat. Nah, ini kan teman-temen bergabung semuanya komplit, para pelaku PSN dan KEK hadir, kami sangat berharap pemerintah bisa memberi kemudahan-kemudahan, dipercepat, tujuannya itu,” ungkapnya.
Seperti diketahui, dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN, terdapat komitmen investasi sekitar Rp 2.785 triliun yang akan direalisasikan secara bertahap.
Yakni, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenan di dalamnya. Hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp 68 triliun.
Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 sebesar Rp 481 triliun. (*/pen)
