SURABAYA || KLIKMADURA – Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) PW GP Ansor Jawa Timur, Hermawan, menyoroti carut-marut tata kelola pertambangan di sejumlah wilayah strategis di Jawa Timur.
Ansor Jatim mendesak pemerintah agar tidak semata mengejar target investasi, tetapi juga memastikan kedaulatan ruang hidup dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Menurut Hermawan, terdapat tiga wilayah yang mencerminkan kompleksitas persoalan pertambangan saat ini, yakni Trenggalek, Lumajang, dan Madura. Ketiganya menghadapi persoalan berbeda, namun beririsan pada lemahnya tata kelola dan keberpihakan kepada rakyat.
Di Trenggalek, Hermawan menyoroti rencana pertambangan emas yang dinilai berpotensi mengancam kawasan konservasi dan keselamatan lingkungan.
“Trenggalek adalah wilayah tangkapan air dengan topografi rawan bencana. Jika pertambangan dipaksakan tanpa konsensus rakyat dan kajian lingkungan yang jujur, dampaknya bisa permanen. Kami berdiri bersama aspirasi warga,” tegasnya.
Sementara itu, terkait pertambangan pasir di Lumajang, Ansor Jatim menekankan pentingnya transparansi pengelolaan serta penertiban jalur logistik.
“Pasir Lumajang dikenal berkualitas tinggi, tetapi kerusakan jalan desa akibat aktivitas tambang sangat masif. Kami mendorong penguatan sistem digitalisasi pajak pasir agar kebocoran PAD dapat ditekan dan hasilnya dikembalikan untuk pembangunan desa terdampak,” ujar Hermawan.
Adapun di Madura, Hermawan menyoroti ironi wilayah yang kaya sumber daya migas dan fosfat, namun masih bergelut dengan persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.
“Madura adalah lumbung energi, tetapi kesejahteraan masyarakat sekitar tambang masih tertinggal. Kami menuntut efektivitas CSR dan penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih terukur, agar masyarakat Madura tidak menjadi penonton di tanah sendiri,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Hermawan menginstruksikan seluruh Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor di wilayah terdampak untuk aktif melakukan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat.
“Kami tidak anti-tambang, tetapi kami anti-keserakahan. Investasi boleh masuk, namun hak-hak dasar rakyat, kelestarian lingkungan, serta norma lokal Jawa Timur wajib dijunjung tinggi,” tegasnya.
Hermawan juga mengungkapkan, Ansor Jatim dalam waktu dekat akan membentuk Tim Monitoring ESDM yang bertugas memantau aktivitas pertambangan di seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran regulasi yang merugikan masyarakat kecil.
“Semangat kami adalah maslahah ammah. Tambang harus menjadi berkah, bukan musibah. Ansor Jatim siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam memastikan setiap izin yang diterbitkan benar-benar sejalan dengan kesejahteraan umat,” pungkasnya. (nda)
