Pemkab Pamekasan Tak Berlakukan WFA bagi ASN

- Jurnalis

Jumat, 26 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PPPK paruh waktu Kabupaten Pamekasan saat dilantik di Lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Agung Ronggosukowati. (LAILIYATUN NURIYAH/KLIK MADURA)

PPPK paruh waktu Kabupaten Pamekasan saat dilantik di Lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Agung Ronggosukowati. (LAILIYATUN NURIYAH/KLIK MADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA — Pemerintah pusat memberikan kebijakan keringanan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) terhitung sejak Senin (29/12) hingga Rabu (31/12).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan-RB Nomor B/531/M.KT.02/2025.

Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memutuskan tidak menerapkan kebijakan tersebut. Artinya, seluruh ASN di Kota Gerbang Salam tetap masuk kantor dan bekerja seperti biasa.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Taufikurrahman, mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran dari Menpan-RB. Meski demikian, penerapannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Baca juga :  Dies Natalis Ke-48, Unira Gelar Jalan Sehat dan Festival Rujak Corek

“Iya, kami sudah menerima surat edaran itu. Namun, setelah disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Pamekasan, ASN tetap masuk kantor seperti biasa,” ujarnya.

Menurut Taufik, salah satu pertimbangan tidak diberlakukannya WFA karena kondisi Pamekasan tidak terdampak euforia Natal dan Tahun Baru (Nataru) secara signifikan. Situasinya dinilai jauh berbeda dibandingkan momentum Idulfitri.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa kebijakan WFA lebih relevan diterapkan di wilayah metropolitan atau kota-kota besar yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi.

“Program WFA itu memang diperuntukkan bagi instansi yang berada di kota besar atau metropolitan. Di sana ada kepadatan lalu lintas sehingga diberikan ruang untuk bekerja dari mana saja. Di Pamekasan kondisinya berbeda,” jelasnya.

Baca juga :  Kesulitan Tebus BBM, Nelayan Pamekasan Bakal Temui BPH Migas

Taufik menambahkan, tidak diberlakukannya WFA juga bertujuan agar organisasi perangkat daerah (OPD) dapat fokus menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda.

Di antaranya, penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan dan tugas-tugas lainnya.

“Dengan tetap masuk kantor, pelayanan publik juga tetap bisa dilaksanakan secara optimal,” tandasnya. (enk/nda)

Berita Terkait

FTBI Jenjang SD Digelar, 91 Siswa Pamekasan Unjuk Bakat Bahasa dan Sastra Madura
Anggaran Pemeliharaan Jalan Dipangkas Rp2,09 Miliar, Dewan Pertanyakan Prioritas Pemkab Pamekasan
Proyek Mini Soccer Rp835 Juta Gagal Dibangun, Disporapar Pamekasan Klaim Anggaran Tak Cukup
Anak 8 Tahun di Pamekasan Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual, Alami Trauma Mendalam
125 Kepala Sekolah Masih Plt, Dewan Pendidikan Pamekasan Soroti Lambannya Penetapan Definitif
Legalitas Dapur MBG di Pamekasan Belum Beres, Satgas Klaim Sudah Lapor BGN
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Manager PLN UP3 Madura Konsolidasi dengan Puluhan Mitra Kerja
Perubahan APBD 2026 Pamekasan Dikebut, Infrastruktur dan Kesehatan Jadi Prioritas

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 10:17 WIB

FTBI Jenjang SD Digelar, 91 Siswa Pamekasan Unjuk Bakat Bahasa dan Sastra Madura

Senin, 28 September 2026 - 10:08 WIB

Anggaran Pemeliharaan Jalan Dipangkas Rp2,09 Miliar, Dewan Pertanyakan Prioritas Pemkab Pamekasan

Senin, 28 September 2026 - 07:41 WIB

Proyek Mini Soccer Rp835 Juta Gagal Dibangun, Disporapar Pamekasan Klaim Anggaran Tak Cukup

Jumat, 25 September 2026 - 08:53 WIB

Anak 8 Tahun di Pamekasan Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual, Alami Trauma Mendalam

Jumat, 25 September 2026 - 03:46 WIB

125 Kepala Sekolah Masih Plt, Dewan Pendidikan Pamekasan Soroti Lambannya Penetapan Definitif

Berita Terbaru